What the **** oh boy
Indonesia is said to be interested in Austrian Eurofighters
3 hours ago
0 Less than a minute
Indonesia wants to buy the Austrian Eurofighter. Defense Minister Prabowo Subianto offers his counterpart Klaudia Tanner (ÖVP) in a letter to buy all 15 interceptors, reports
The press in their Sunday edition. The defense department confirmed receipt of the letter but did not want to comment further on the letter.
“Please allow me to contact you directly on a very important matter for the Republic of Indonesia,” the minister wrote in English. A German consultant informed Prabowo that Austria bought the Eurofighter in 2002. “In order to modernize the Indonesian Air Force, I would like to enter into official negotiations with you to buy all 15 Eurofighters for the Republic of Indonesia,” quotes
The press from the letter dated July 10th and received at the ministry late last week.
Prabowo apparently knows the clashes over the Eurofighter in Austria and the efforts to get rid of these planes: “I am aware of the sensitivity of the matter,” writes the Indonesian minister. He knows the circumstances of the Eurofighter purchase in Austria and its effects to the present day. “Nevertheless, I am sure that my offer offers opportunities for both sides,” he believes.
Seems Prabowo had consulted with ratu Kanjeng
Up
Sri Mulyani Bela Prabowo Belanja Alutsista Triliunan, Why?
Monica Wareza & , CNBC Indonesia
NEWS
19 July 2020 08:50
Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati menilai pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) secara besar-besaran yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn)
Prabowo Subianto sebagai sesuatu yang krusial.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam bincang-bincang yang dilakukannya pada Sabtu (18/7/2020) sore di akun instagramnya @smindrawati.
Menurut Sri Mulyani, pembelian alutsista yang menghabiskan dana besar ini merupakan salah satu hal penting yang dilakukan dan telah diperhitungkan secara matang.
"Bagaimana dengan Pak Prabowo Menteri Pertahanan, apakah penting untuk membuat alutsista kita kuat? Iya, penting," kata Sri Mulyani.
Dia mengatakan seluruh pembelanjaan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga pemerintahan terus diperhatikan agar tidak ada penyelewengan dalam penggunaan. Perhatian ini jadi prioritas agar tidak bocor, tidak dikorupsi, tepat sasaran, dan tepat kualitas.
Dia mengungkapkan, dana belanja pemerintah ini besar sekali dan dialokasikan ke banyak pos seperti pendidikan dan investasi di bidang sumber daya manusia yang mendapatkan prioritas. Kemudian untuk kesehatan dan untuk mengurangi angka kemiskinan hingga pembangunan infrastruktur.
Dana belanja yang besar ini bersumber dari penerimaan pajak yang dibayarkan oleh pengusaha, korporasi, pekerja baik aparatur sipil negara (ASN) maupun swasta. Selain itu juga bersumber dari bea dan cukai dan dari penerimaan negara bukan pajak, juga hibah.
Jika penerimaan negara tersebut tak cukup untuk membiayai belanja, maka pemerintah akan mencari sumber pendanaan lain dengan berutang.
"Ada yang menganggap utang itu sebagai suatu yang haram, riba, ada yang benci saja sama utang. Ada yang dia tidak bisa menerima, seolah-olah utang itu sesuatu yang mengkhawatirkan," kata Sri Mulyani.
"Nah dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa pertama, kalau sebagai menteri keuangan, kita semuanya mencoba untuk mengelola keuangan negara, keuangan negara itu ada penerimaan, ada belanja dan ada pembiayaan termasuk investasi," lanjutnya.
Untuk diketahui, untuk memenuhi kebutuhan strategisnya dalam menjaga keamanan NKRI, di dalam APBN 2020, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran APBN terbesar di tahun 2020, yakni sebesar Rp 131 triliun, angka ini meningkat dari anggaran tahun lalu yang sebesar Rp 110 triliun.
Kemudian dalam kebijakan pemerintah refocusing anggaran, anggaran Menhan Prabowo, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, Anggaran Kemenhan kini menjadi Rp 117 triliun.
Selain untuk alutsista, mayoritas anggaran digunakan untuk gaji dan tunjangan prajurit di tiga matra TNI, yaitu TNI AU, TNI AD, dan TNI AL.
Adapun untuk tahun anggaran 2021, Prabowo untuk Kemenhan telah mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp 129,3 trilliun. Nilai pagu anggaran Menteri Prabowo tersebut terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) Tahun 2021 yang bertajuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.
Tertulis di dalam dokumen tersebut, pagu indikatif Kementerian Pertahanan TA 2021 adalah sebesar Rp 129,3 triliun.
Secara rinci, dokumen tersebut menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari rupiah murni Rp113,1 triliun (87,5%), pagu penggunaan PNBP Rp2,1 triliun (1,6%), pagu penggunaan BLU Rp3,1 triliun (2,4%), dan SBSN Rp900 miliar (0,7%).
https://www.cnbcindonesia.com/news/...fikasi&utm_campaign=browser&utm_medium=mobile