What's new

Indonesia Defence Forum

Indonesia resumes KFX payments
Jon Grevatt, Bangkok - Jane's Defence Industry
14 January 2019
p1702391_main.jpg

Indonesia has restarted payments to support its continuing involvement in the project with South Korea to develop the next-generation KFX fighter aircraft. Source: IHS Markit/Patrick Allen
Jakarta has restarted payments to support the development of the next-generation Korean Fighter Xperiment (KFX) aircraft, Korea Aerospace Industries (KAI) confirmed to Jane's on 14 January.

KAI said it received KRW132 billion (USD118 million) from the Indonesian Ministry of Defence (MoD) in late 2018 and that the payment will "dispel concerns" about Indonesia's potential withdrawal from the KFX development programme.

KAI added that up to 150 engineers and technicians from Indonesia are expected to travel to South Korea this year to participate in the fighter development programme. KAI added that 28 Indonesian engineers were originally involved but this number had increased to 72.

A KAI statement, citing an unidentified KAI official, said, "Through mutual trust we have not only restored trust but also confirmed our intention to jointly participate in the KFX programme. We will do our best to lead the KFX programme successfully through co-operation with Indonesia."

KAI said the payment from Indonesia was received following successful diplomatic engagement between the two countries in recent months. This engagement, it added, has strengthened the KFX joint development project and wider defence industrial collaboration efforts between South Korea and Indonesia.

Due mainly to fiscal constraints, Indonesia had previously halted payments to support the fighter aircraft development project. However, defence officials from the two countries are currently negotiating a new payment structure for the Indonesian MoD through which it will continue involvement in the programme.

KAI also confirmed that Indonesia is committed to investing "about KRW1.7 trillion" in the KFX programme, which equates to 20% of total development costs. This payment structure was agreed in 2015, although Jane's understands that Indonesia is behind by about 40% of its agreed financial commitment.

Under the original agreement, the South Korean government will pay for 60% of the development programme, with prime contractor KAI covering 20%.
 
Ethiopia Airlines force lands for flying without permit over Indonesia
Senin, 14 Januari 2019 13:51 WIB - 6 Views

Reporter: Antara

TNI-AU-Turunkan-Paksa-Pesawat-Asing-140119-Mnk-1_2.jpg

An Ethiopia Airlines cargo plane was forced to land at the Hang Nadim Airport in Batam, Riau Islands Province, for flying over Indonesia without permit on Monday, Jan 14, 2019. ANTARA FOTO/M N Kanwa/pras.

Batam, Riau Islands (ANTARA News) - An Ethiopia Airlines cargo plane was forced to land at the Hang Nadim Airport in Batam, Riau Islands Province, for flying over Indonesia without permit on Monday.

"It happened just now. The plane has no permit," Suwarso, director of the Hang Nadim Airport, stated here, Monday.

The Boeing B.777F aircraft took off from the Addis Ababa Bole International Airport and was en route to Hong Kong.

"Right now, the plane and its crew are being handled by the Indonesian Air Forces (TNI AU)," he remarked.



Reporting by Jannatun Naim, fardah


Editor: Fardah Assegaf

COPYRIGHT © ANTARA 2019
 
Bantu Susi Lawan Maling Ikan, PTDI Bikin Pesawat Bersenjata

PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI tengah mengembangkan pesawat CN235 yang dilengkapi dengan senjata atau gun ship. Pesawat ini merupakan pengembangan dari CN235 yang sebelumnya sudah diproduksi PTDI.

"Iya memang kita sedang men-develope variant dari legacy product kita CN235, dengan kemampuan sebagai Gun-Ship Aircraft version," kata Direktur Produksi PTDI Arie Wibowo kepada detikFinance, Rabu (16/1/2019).

Dikembangkannya pesawat CN235 dengan perlengkapan senjata untuk memenuhi kebutuhan keamanan di wilayah perairan dan perbatasan Indonesia.

"Ini kita develop untuk memenuhi kebutuhan civil security khususnya daerah perairan dan juga perbatasan negara," ujar Arie.

Ia menambahkan bahwa ini adalah inovasi perseroan yang bermarkas di Bandung, Jawa Barat untuk kebutuhan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta TNI/Polri. Pesawat ini diharapkan bisa membantu memerangi kapal maling ikan, human trafficking, hingga peredaran narkotika.

"Ini inovasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang ditujukan untuk kemungkinan kebutuhan kementerian Ibu Susi maupun angkatan/Polri," tutur Arie.

Pesawat CN235 Gun Ship saat ini dalam proses penyelesaian basic aricraft. Sedangkan pengujian senjata dilakukan secara terpisah.

Namun, detail persenjataannya belum bisa dirinci oleh PTDI. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan Pindad.

"Memungkinkan nanti apabila sudah ada customernya kami bekerja sama dengan Pindad sebagai bentuk BUMN sinergi," ujar Arie.

Pesawat CN235 Gun Ship diharapkan bisa uji terbang tahun ini. "Harapan kita bisa terbang perdana dan memulai terbang pengujian tahun 2019 ini," tutur Arie.

Perlu diketahui, sertifikasi adalah proses verifikasi untuk memastikan pesawat aman untuk digunakan masyarakat. Untuk mendapatkan sertifikasi tidak hanya dengan menerbangkan pesawatnya 300 jam saja, tapi juga melakukan development flight test untuk mengetahui apakah performa pesawat sesuai rancangannya.

Kemudian certification flight test sebagai verifikasi akhir dari otoritas dalam hal ini Kementerian Perhubungan terhadap keamanan pesawat.

https://finance.detik.com/industri/...kin-pesawat-bersenjata?tag_from=wp_hl_terkait
 
Pemerintah Belanja Enam Droneuntuk Perkuat TNI
Rabu 16 Jan 2019 19:00 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Muhammad Hafil
ryamizard-ryacudu-_140412213646-744.jpg

Ryamizard Ryacudu

Foto: edwin/republika
Pengadaan drone tersebut sudah sampai proses tender.


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, mengungkapkan, Indonesia berencana untuk membeli pesawat tanpa awak atau drone. Pembelian drone tersebut dilakukan untuk menghadapi jenis perang yang ada saat ini, yakni perang siber dan perang drone.


"Ya memang ada rencana untuk beli drone," ujar Ryamizard dalam konferensi pers saat melaksanakan Rapim Kemhan bertajuk Pertahanan Negara yang Tangguh untuk Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah NKRI serta Keselamatan Bangsa di Gedung Kemhan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (16/1).





Ditemui usai konferensi pers, Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan, Laksda TNI Agus Setiadji, menjelaskan, pengadaan drone dilakukan melihat jenis perang yang ada saat ini, yakni perang siber dan perang drone. Dengan drone, Agus menerangkan, biaya untuk operasi dapat ditekan.



"Sekarang ini perang siber sama perang drone. Ngapain juga kita kirim kapal? Kalau sekali layar sekali balik berapa? Rp 7 miliar. Kirim drone sudah beres," jelasnya.



Untuk pengadaan awal, akan dibeli enam drone yang akan ditempatkan di dua skuadron. Agus belum mengetahui secara pasti akan ditempatkan di mana saja keenam drone tersebut. Namun, untuk spesifikasi, ia menerangkan, drone yang akan dibeli memiliki kemampuan Medium Altitude Long Endurance (MALE).



"Dronenya punya kemampuan MALE, wingspan-nya 18 meter, dipersenjatai, bisa terbang 600 km," ungkap dia.



Pengadaan drone tersebut sudah sampai proses tender dan menyisakan dua negara, yakni Turki dan Cina. Menurut Agus, kini sedang diperbandingkan di antara keduanya soal transfer teknologi, spesifikasi, garansi, suku cadang, dan lain sebagainya. Anggaran yang disiapkan untuk pengadaan ini sekitar USD 110 juta.



"Dalam waktu dekat ini, bulan-bulan depan ini karena ini sudah memasuki tahap akhir," kata dia.
 
Indonesian Army outlines Chinook requirement

Jon Grevatt - Jane's Defence Industry
17 January 2019

p1643059_main.jpg

Indonesia has outlined a requirement to procure up to 10 Boeing CH-47F Chinook helicopters, pictured here in UK service. Source: Boeing

The Indonesian Army (Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat: TNI-AD) has outlined a continuing requirement to procure Boeing CH-47F Chinook heavy-lift transport helicopters.

In a statement on its website earlier in January the force said, “The presence of Chinook helicopters to strengthen [our] defence equipment is really needed considering that we have limited transport helicopters.”

The TNI-AD made specific reference to a requirement to bolster its capability to deal with natural disasters such as the tsunami that hit Indonesia and other Asian countries in December 2014. Several regional countries deployed Chinooks in disaster relief roles in the aftermath of the tsunami.

The TNI-AD added that the Indonesian Ministry of Defence (MoD) had agreed in principle in 2016 to procure the Chinooks “in stages” from 2019, but did not elaborate on the status of the potential procurement. The MoD has not made any new announcements about the acquisition.

However, a spokesperson from Boeing told Jane’s on 18 January that the corporation “continues to have discussions with the Indonesian government on how we can best serve the country’s humanitarian and defence needs: areas where the CH-47F Chinook can play a significant and vital role”.

In its statement, the TNI-AD also made reference to Indonesia’s requirement to secure offsets in any deal to procure the Chinooks. These offsets would be expected to benefit local industry through transfers of technologies and know-how.

https://www.janes.com/article/85807/indonesian-army-outlines-chinook-requirement
 
Indonesia designates sixth LPD as hospital ship

Key Points
  • The Indonesian Navy will soon have a second hospital ship
  • The vessel will improve the service’s afloat HADR capabilities
The Indonesian Navy’s (Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut: TNI-AL’s) sixth landing platform dock (LPD) vessel has been configured as a hospital ship, and will undertake mainly humanitarian assistance and disaster relief (HADR) missions.

The vessel, which will be in service as KRI Semarang (594) once commissioned, has received Red Cross liveries on the lateral surfaces of its hull that are consistent with the Geneva Conventions of 1949. These liveries identify the vessel as a designated and protected medical transport.

https://www.janes.com/article/85801/indonesia-designates-sixth-lpd-as-hospital-ship
 
QUOTE
Indonesian Army outlines Chinook requirement

Jon Grevatt - Jane's Defence Industry
17 January 2019

p1643059_main.jpg

Indonesia has outlined a requirement to procure up to 10 Boeing CH-47F Chinook helicopters, pictured here in UK service. Source: Boeing

The Indonesian Army (Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat: TNI-AD) has outlined a continuing requirement to procure Boeing CH-47F Chinook heavy-lift transport helicopters.

In a statement on its website earlier in January the force said, “The presence of Chinook helicopters to strengthen [our] defence equipment is really needed considering that we have limited transport helicopters.”

The TNI-AD made specific reference to a requirement to bolster its capability to deal with natural disasters such as the tsunami that hit Indonesia and other Asian countries in December 2014. Several regional countries deployed Chinooks in disaster relief roles in the aftermath of the tsunami.

The TNI-AD added that the Indonesian Ministry of Defence (MoD) had agreed in principle in 2016 to procure the Chinooks “in stages” from 2019, but did not elaborate on the status of the potential procurement. The MoD has not made any new announcements about the acquisition.

However, a spokesperson from Boeing told Jane’s on 18 January that the corporation “continues to have discussions with the Indonesian government on how we can best serve the country’s humanitarian and defence needs: areas where the CH-47F Chinook can play a significant and vital role”.

In its statement, the TNI-AD also made reference to Indonesia’s requirement to secure offsets in any deal to procure the Chinooks. These offsets would be expected to benefit local industry through transfers of technologies and know-how.


https://www.janes.com/article/85807/indones...ook-requirement
 
Back
Top Bottom