What's new

Indonesia Defence Forum

So it is "new" diffrent design with u209 style ship? So the germany cannot take dsme to court?

Well the Germans are not crying foul against DSME, so everything is most likely to be in order...

We have mrt in jkt but still, curious about it structure can this used as air raid shelter? Are it is srong enough to resist air bom?

Likely not deep enough to be a real air raid shelter/bunker... however it might still provide adequate protection for the general public as long as it's not targeted directly or on purpose by bunker busting bombs... The best Subway lines that also doubles as air raid shelters are probably those in North Korea, it's rumored to be at least 100 meters deep underground.
 
We don't have such thing as fallout and communal shelters maybe our government can consider to have such thing.

Swiss have public shelter that can cover more than 100% of their population. :v wah
Their sonnenberg tunnel is very large.

Nuclear bomb usually detonated at some height while bunker buster able to penetrate deep to the soil and have higher chance of destroying underground facility.
 

:rofl: Let me guess he also use iPhone?

Btw making bunker for air raid shelter for civilian are it is good idea? Maybe a bunker to accomodate 50-100 people

We have mrt in jkt but still, curious about it structure can this used as air raid shelter? Are it is srong enough to resist air bom?

Russian and brits also germnay has experience during ww2 soikely they have advaance oh their underground design.

Ain't worth the money. The weapon of 21st century are a whole different beast than their WW2 counterpart. WW2 Luftwaffe use their Flaktürme as bomb raid shelter for the denizen of Berlin
 
We have mrt in jkt but still, curious about it structure can this used as air raid shelter? Are it is srong enough to resist air bom?

Russian and brits also germnay has experience during ww2 soikely they have advance oh their underground design.
There is no regulation here requiring public facility that can act double as public shelters.

And underground tunnel MRT is not designed to protect against air attack, if its just a gravity bomb then maybe still ok.
 
YI think if its for the military or VVIP its not a bad investment, like the new presidential palace to have a bunker would be good.

As long the OPFOR doesn't know precisely where it is located. And by "precisely" I'm referring to 12 digit grid here.
 
Hmm China Submarine underground tunnel dock facility located in Hainan island

View attachment 662179 View attachment 662180

View attachment 662181

Should Indonesia investing on such underground facility too, especially for our Submarine and fighter fleets
Screenshot_20200820-185947_Maps.jpg
Screenshot_20200820-190048_Maps.jpg
Screenshot_20200820-190021_Maps.jpg
Screenshot_20200820-190030_Maps.jpg
Screenshot_20200820-190038_Maps.jpg

the subs are even caught on google maps
18°12’8.97″N, 109°41’39.34″E
 
PKR Latih Dapatkan Alokasi Anggaran

20 Agustus 2020

1 Kapal PKR Latih dibutuhkan TNI AL saat ini (photo : Damen)

Kementerian Pertahanan telah mengalokasikan anggaran sebesar USD 402 juta (Rp 5,5 triliun) untuk program PKR Latih, alokasi anggaran ini untuk dibelanjakan pada kurun 2020-2024, sumber terpercaya telah membenarkan kabar ini.

Dalam terminologi TNI AL kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) adalah kapal dengan fungsi eskorta (pengawalan) yang dilengkapi persenjataan rudal. Dengan terminologi ini klasifikasi kapal dalam Satuan Kapal Eskorta (SATKOR) menjadi lebar dari mulai korvet, kemudian fregat, dan destroyer.

Saat ini kapal yang masuk dalam SATKOR adalah korvet Fatahillah Class (3 kapal), Diponegoro class (4 kapal), Bung Tomo class (3 kapal), Martadinata class (2 kapal) dan nantinya Iver Huitfeldt class (2 kapal), total akan ada 14 kapal perang surface combatant.


Kapal latih KAL Kadet (photo : TNI AL)

Dengan telah dipensiunkannya Kapal Latih Fregat KRI Ki Hajar Dewantara 364 (KDA) pada tahun 2019 lalu (setelah lebih dari 35 tahun bertugas) sekarang ini terjadi kekosongan kapal tipe ini di lingkungan TNI AL. Kapal yang tersedia adalah KAL Kadet yang mengambil platform dari KAL 45 meter yang merupakan kapal latih milik Satuan Patroli (SATROL).

Jika melihat spesifikasi KDA, maka kapal ini tetap dimasukkan sebagai kapal eskorta dan mempunyai sensor (radar dan sonar) serta persenjatan lengkap yang terdiri dari meriam utama, rudal permukaan-udara, rudal permukaan-permukaan, torpedo, countermeasure dan juga helidek.

Fungsi latih fregat ini diwujudkan dalam :
-anjungan berjumlah 2 (asli dan latih), ibaratnya seperti dua kokpit pada pesawat tempur,
-ruang kabin awak yang lebih banyak,
-dilengkapi ruang kelas,
pada kapal latih KDA dan KAL Kadet jumlah anjungan dua buah diwujudkan dalam 2 lantai anjungan : bagian atas adalah aslinya sedangkan bagian bawah untuk fungsi latih.


Dua anjungan pada fregat KDA (photo : JPNN)

Melihat dari dana yang tersedia maka fregat latih kali ini dipastikan telah lengkap termasuk senjatanya (bukan lagi FFBNW). Kabarnya desain kapal ini akan menganut conformity dengan PKR yang telah beroperasi, sedangkan peralatan elektroniknya kemungkinan besar akan menggunakan produk Thales.

Mungkin akan timbul pertanyaan untuk PKR Latih ini akan menggunakan platform kapal apa? Jika kita melihat rencana TNI AL untuk menjadikan Sigma 10514 sebagai fregat standar maka peluang kapal Sigma 10514 (Martadinata class) bisa muncul, namun jika kita juga melihat rencana TNI AL akan menerapkan 1 Divisi Kapal minimal terdiri dari 4 unit kapal maka peluang kapal F2000 (Bung Tomo class) juga ada. Namun jangan salah bahwa KRI Ki Hajar Dewantara merupakan kapal tunggal di TNI AL. Kita tunggu saja pilihannya.

(Defense Studies)
 
Pak Prabowo, Duit Alutsista TNI AU kok Lebih Gede dari AL-AD?
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
NEWS

20 August 2020 08:10

presiden-joko-widodo-gunakan-heli-merah-putih-menuju-kapuas-biro-pers-sekretariat-presiden-laily-rachev-1_169.jpeg

Foto: Presiden Joko Widodo Gunakan Heli Merah Putih Menuju Kapuas (Biro Pers Sekretariat Presiden/ Laily Rachev)
lg.php

Jakarta, CNBC Indonesia - Ada yang menarik dalam anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang nilainya mencapai Rp 136,9 triliun dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2021.

Besaran anggaran Kemenhan ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam penjelasan Nota Keuangan dan RAPBN 2021.

"Itu sesuai dengan prioritas Kemenhan dan melihat tidak deviasi besar (peningkatan anggaran)," ujar Sri Mulyani, dalam konferensi pers, Jumat (14/8/2020).


Dari jumlah total anggaran bagi kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tersebut, dialokasikan di antaranya untuk belanja pegawai, belanja barang, penyelesaian pekerjaan yang ditunda tahun anggaran 2020, dan anggaran kesehatan.

Baca:
Deal! Prabowo Gandeng Scytalys Bangun Sistem Pertahanan RI
Selain itu, di tahun 2021, Kemenhan juga akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) guna menjamin tegaknya kedaulatan, terjaganya keutuhan wilayah NKRI, dan terlindunginya keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

MEF adalah amanat pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan sesuai dengan RPJMN 2010-2014 mengacu Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010.

Adapun yang menarik ialah alokasi anggaran ke kesatuan yang ternyata lebih tinggi untuk TNI Angkatan Udara (AD), disusul berikutnya TNI Angkatan Laut (AL) dan terakhir paling rendah TNI Angkatan Darat (AD).

Berikut rincian output yang akan dicapai oleh Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2021 antara lain:

1. Dukungan pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan) sebesar Rp 9.305,1 miliar (Rp 9,31 triliun);

2. Modernisasi dan harwat (pemeliharaan dan perawatan) alutsista antara lain sebagai berikut:

- TNI AD sebesar Rp 2,65 triliun untuk pengadaan material dan alutsista strategis, dan untuk perawatan alutsista Arhanud, overhaul pesawat terbang dan heli angkut sebesar Rp 1,24 triliun, jadi total Rp 3,89 triliun.

- TNI AL sebesar Rp 3,75 triliun, antara lain pengadaan kapal patroli cepat, dan peningkatan pesawat udara matra laut, serta Rp 4,28 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista dan komponen pendukung alutsista, total Rp 8,03 triliun.

- TNI AU sebesar Rp 1,19 triliun, antara lain pengadaan Penangkal Serangan Udara (PSU) dan material pendukung, serta pemeliharaan dan perawatan pesawat tempur sebesar Rp 7 triliun, total Rp 8,19 triliun.

Baca:
Prabowo-Nadiem Siapkan Pendidikan Militer untuk Mahasiswa RI
Data tersebut mengacu pada dokumen Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2021.

Kementerian Pertahanan disebutkan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sebagai perbandingan, sejak tahun 2016 hingga 2019, anggaran Kemenhan mengalami peningkatan setiap tahun, dengan diiringi kinerja penyerapan anggaran secara kumulatif sebesar 93% dari total pagu DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran), kinerja penyerapan belanja pegawai hingga 99%, diikuti dengan kinerja penyerapan anggaran belanja barang 97%.

Namun demikian, kinerja penyerapan anggaran belanja modal hanya sekitar 87% akibat dari proses pengadaan barang dan jasa militer yang bersumber dari PHLN (pinjaman/hibah luar negeri) tidak dapat secara optimal dilaksanakan di tahun berjalan akibat dinamika dan kebutuhan riil terhadap alutsista produksi luar negeri.

Tahun 2020, pagu DIPA Kemenhan yang tercantum dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp 117,91 triliun yang terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 53 triliun, belanja barang sebesar Rp 30,54 triliun, dan belanja modal sebesar Rp 34,37 triliun.

Dalam rangka percepatan penanganan Covid 19, Kemenhan telah melakukan refocusing kegiatan dan realokasi kegiatan sebesar Rp 383,75 miliar.

Di samping itu, Kemenhan mendapat penambahan pagu berupa pergeseran dari BA BUN untuk pemenuhan alat material kesehatan (almatkes) untuk 110 Rumah Sakit Kemenhan/TNI dan almatkes Lapangan TNI serta penyiapan anggota komponen pendukung bidang kesehatan sebesar Rp 8,09 triliun.

Baca:
Gagal Bayar, Suspensi, hingga Digugat, Ada Apa dengan Kresna?

https://www.cnbcindonesia.com/news/...it-alutsista-tni-au-kok-lebih-gede-dari-al-ad
 
PKR Latih Dapatkan Alokasi Anggaran

20 Agustus 2020

1 Kapal PKR Latih dibutuhkan TNI AL saat ini (photo : Damen)

Kementerian Pertahanan telah mengalokasikan anggaran sebesar USD 402 juta (Rp 5,5 triliun) untuk program PKR Latih, alokasi anggaran ini untuk dibelanjakan pada kurun 2020-2024, sumber terpercaya telah membenarkan kabar ini.

Dalam terminologi TNI AL kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) adalah kapal dengan fungsi eskorta (pengawalan) yang dilengkapi persenjataan rudal. Dengan terminologi ini klasifikasi kapal dalam Satuan Kapal Eskorta (SATKOR) menjadi lebar dari mulai korvet, kemudian fregat, dan destroyer.

Saat ini kapal yang masuk dalam SATKOR adalah korvet Fatahillah Class (3 kapal), Diponegoro class (4 kapal), Bung Tomo class (3 kapal), Martadinata class (2 kapal) dan nantinya Iver Huitfeldt class (2 kapal), total akan ada 14 kapal perang surface combatant.


Kapal latih KAL Kadet (photo : TNI AL)

Dengan telah dipensiunkannya Kapal Latih Fregat KRI Ki Hajar Dewantara 364 (KDA) pada tahun 2019 lalu (setelah lebih dari 35 tahun bertugas) sekarang ini terjadi kekosongan kapal tipe ini di lingkungan TNI AL. Kapal yang tersedia adalah KAL Kadet yang mengambil platform dari KAL 45 meter yang merupakan kapal latih milik Satuan Patroli (SATROL).

Jika melihat spesifikasi KDA, maka kapal ini tetap dimasukkan sebagai kapal eskorta dan mempunyai sensor (radar dan sonar) serta persenjatan lengkap yang terdiri dari meriam utama, rudal permukaan-udara, rudal permukaan-permukaan, torpedo, countermeasure dan juga helidek.

Fungsi latih fregat ini diwujudkan dalam :
-anjungan berjumlah 2 (asli dan latih), ibaratnya seperti dua kokpit pada pesawat tempur,
-ruang kabin awak yang lebih banyak,
-dilengkapi ruang kelas,
pada kapal latih KDA dan KAL Kadet jumlah anjungan dua buah diwujudkan dalam 2 lantai anjungan : bagian atas adalah aslinya sedangkan bagian bawah untuk fungsi latih.


Dua anjungan pada fregat KDA (photo : JPNN)

Melihat dari dana yang tersedia maka fregat latih kali ini dipastikan telah lengkap termasuk senjatanya (bukan lagi FFBNW). Kabarnya desain kapal ini akan menganut conformity dengan PKR yang telah beroperasi, sedangkan peralatan elektroniknya kemungkinan besar akan menggunakan produk Thales.

Mungkin akan timbul pertanyaan untuk PKR Latih ini akan menggunakan platform kapal apa? Jika kita melihat rencana TNI AL untuk menjadikan Sigma 10514 sebagai fregat standar maka peluang kapal Sigma 10514 (Martadinata class) bisa muncul, namun jika kita juga melihat rencana TNI AL akan menerapkan 1 Divisi Kapal minimal terdiri dari 4 unit kapal maka peluang kapal F2000 (Bung Tomo class) juga ada. Namun jangan salah bahwa KRI Ki Hajar Dewantara merupakan kapal tunggal di TNI AL. Kita tunggu saja pilihannya.

(Defense Studies)
Based on which design?
PT PAL again?
gak jadi kelewat sibuk tu? IVER, nagapasa class, Hospital ship, KCR 60.
 
Pak Prabowo, Duit Alutsista TNI AU kok Lebih Gede dari AL-AD?
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
NEWS

20 August 2020 08:10

presiden-joko-widodo-gunakan-heli-merah-putih-menuju-kapuas-biro-pers-sekretariat-presiden-laily-rachev-1_169.jpeg

Foto: Presiden Joko Widodo Gunakan Heli Merah Putih Menuju Kapuas (Biro Pers Sekretariat Presiden/ Laily Rachev)
lg.php

Jakarta, CNBC Indonesia - Ada yang menarik dalam anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang nilainya mencapai Rp 136,9 triliun dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2021.

Besaran anggaran Kemenhan ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam penjelasan Nota Keuangan dan RAPBN 2021.

"Itu sesuai dengan prioritas Kemenhan dan melihat tidak deviasi besar (peningkatan anggaran)," ujar Sri Mulyani, dalam konferensi pers, Jumat (14/8/2020).


Dari jumlah total anggaran bagi kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tersebut, dialokasikan di antaranya untuk belanja pegawai, belanja barang, penyelesaian pekerjaan yang ditunda tahun anggaran 2020, dan anggaran kesehatan.

Baca:
Deal! Prabowo Gandeng Scytalys Bangun Sistem Pertahanan RI
Selain itu, di tahun 2021, Kemenhan juga akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) guna menjamin tegaknya kedaulatan, terjaganya keutuhan wilayah NKRI, dan terlindunginya keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

MEF adalah amanat pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan sesuai dengan RPJMN 2010-2014 mengacu Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010.

Adapun yang menarik ialah alokasi anggaran ke kesatuan yang ternyata lebih tinggi untuk TNI Angkatan Udara (AD), disusul berikutnya TNI Angkatan Laut (AL) dan terakhir paling rendah TNI Angkatan Darat (AD).

Berikut rincian output yang akan dicapai oleh Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2021 antara lain:

1. Dukungan pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan) sebesar Rp 9.305,1 miliar (Rp 9,31 triliun);

2. Modernisasi dan harwat (pemeliharaan dan perawatan) alutsista antara lain sebagai berikut:

- TNI AD sebesar Rp 2,65 triliun untuk pengadaan material dan alutsista strategis, dan untuk perawatan alutsista Arhanud, overhaul pesawat terbang dan heli angkut sebesar Rp 1,24 triliun, jadi total Rp 3,89 triliun.

- TNI AL sebesar Rp 3,75 triliun, antara lain pengadaan kapal patroli cepat, dan peningkatan pesawat udara matra laut, serta Rp 4,28 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista dan komponen pendukung alutsista, total Rp 8,03 triliun.

- TNI AU sebesar Rp 1,19 triliun, antara lain pengadaan Penangkal Serangan Udara (PSU) dan material pendukung, serta pemeliharaan dan perawatan pesawat tempur sebesar Rp 7 triliun, total Rp 8,19 triliun.

Baca:
Prabowo-Nadiem Siapkan Pendidikan Militer untuk Mahasiswa RI
Data tersebut mengacu pada dokumen Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2021.

Kementerian Pertahanan disebutkan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sebagai perbandingan, sejak tahun 2016 hingga 2019, anggaran Kemenhan mengalami peningkatan setiap tahun, dengan diiringi kinerja penyerapan anggaran secara kumulatif sebesar 93% dari total pagu DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran), kinerja penyerapan belanja pegawai hingga 99%, diikuti dengan kinerja penyerapan anggaran belanja barang 97%.

Namun demikian, kinerja penyerapan anggaran belanja modal hanya sekitar 87% akibat dari proses pengadaan barang dan jasa militer yang bersumber dari PHLN (pinjaman/hibah luar negeri) tidak dapat secara optimal dilaksanakan di tahun berjalan akibat dinamika dan kebutuhan riil terhadap alutsista produksi luar negeri.

Tahun 2020, pagu DIPA Kemenhan yang tercantum dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp 117,91 triliun yang terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 53 triliun, belanja barang sebesar Rp 30,54 triliun, dan belanja modal sebesar Rp 34,37 triliun.

Dalam rangka percepatan penanganan Covid 19, Kemenhan telah melakukan refocusing kegiatan dan realokasi kegiatan sebesar Rp 383,75 miliar.

Di samping itu, Kemenhan mendapat penambahan pagu berupa pergeseran dari BA BUN untuk pemenuhan alat material kesehatan (almatkes) untuk 110 Rumah Sakit Kemenhan/TNI dan almatkes Lapangan TNI serta penyiapan anggota komponen pendukung bidang kesehatan sebesar Rp 8,09 triliun.

Baca:
Gagal Bayar, Suspensi, hingga Digugat, Ada Apa dengan Kresna?

https://www.cnbcindonesia.com/news/...it-alutsista-tni-au-kok-lebih-gede-dari-al-ad
From the news it says that TNI AU will get the biggest alocation, but howcome when i read it further TNI AU is the one with the lowest budget at 1.19 trillion rupiah? Did i read it wrong?

Ups my mistake the total for TNI AU is 8.19 trillion.

Sorry for that.
 
Pak Prabowo, Duit Alutsista TNI AU kok Lebih Gede dari AL-AD?


Berikut rincian output yang akan dicapai oleh Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2021 antara lain:

1. Dukungan pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan) sebesar Rp 9.305,1 miliar (Rp 9,31 triliun);

2. Modernisasi dan harwat (pemeliharaan dan perawatan) alutsista antara lain sebagai berikut:

- TNI AD sebesar Rp 2,65 triliun untuk pengadaan material dan alutsista strategis, dan untuk perawatan alutsista Arhanud, overhaul pesawat terbang dan heli angkut sebesar Rp 1,24 triliun, jadi total Rp 3,89 triliun.

- TNI AL sebesar Rp 3,75 triliun, antara lain pengadaan kapal patroli cepat, dan peningkatan pesawat udara matra laut, serta Rp 4,28 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista dan komponen pendukung alutsista, total Rp 8,03 triliun.

- TNI AU sebesar Rp 1,19 triliun, antara lain pengadaan Penangkal Serangan Udara (PSU) dan material pendukung, serta pemeliharaan dan perawatan pesawat tempur sebesar Rp 7 triliun, total Rp 8,19 triliun.


https://www.cnbcindonesia.com/news/...it-alutsista-tni-au-kok-lebih-gede-dari-al-ad
Is that for Osprey?
only KCR?
No fighter procurement next year?
 
Last edited:
Pak Prabowo, Duit Alutsista TNI AU kok Lebih Gede dari AL-AD?
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
NEWS

20 August 2020 08:10

presiden-joko-widodo-gunakan-heli-merah-putih-menuju-kapuas-biro-pers-sekretariat-presiden-laily-rachev-1_169.jpeg

Foto: Presiden Joko Widodo Gunakan Heli Merah Putih Menuju Kapuas (Biro Pers Sekretariat Presiden/ Laily Rachev)
lg.php

Jakarta, CNBC Indonesia - Ada yang menarik dalam anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang nilainya mencapai Rp 136,9 triliun dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2021.

Besaran anggaran Kemenhan ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam penjelasan Nota Keuangan dan RAPBN 2021.

"Itu sesuai dengan prioritas Kemenhan dan melihat tidak deviasi besar (peningkatan anggaran)," ujar Sri Mulyani, dalam konferensi pers, Jumat (14/8/2020).


Dari jumlah total anggaran bagi kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tersebut, dialokasikan di antaranya untuk belanja pegawai, belanja barang, penyelesaian pekerjaan yang ditunda tahun anggaran 2020, dan anggaran kesehatan.

Baca:
Deal! Prabowo Gandeng Scytalys Bangun Sistem Pertahanan RI
Selain itu, di tahun 2021, Kemenhan juga akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) guna menjamin tegaknya kedaulatan, terjaganya keutuhan wilayah NKRI, dan terlindunginya keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

MEF adalah amanat pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan sesuai dengan RPJMN 2010-2014 mengacu Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010.

Adapun yang menarik ialah alokasi anggaran ke kesatuan yang ternyata lebih tinggi untuk TNI Angkatan Udara (AD), disusul berikutnya TNI Angkatan Laut (AL) dan terakhir paling rendah TNI Angkatan Darat (AD).

Berikut rincian output yang akan dicapai oleh Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2021 antara lain:

1. Dukungan pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan) sebesar Rp 9.305,1 miliar (Rp 9,31 triliun);

2. Modernisasi dan harwat (pemeliharaan dan perawatan) alutsista antara lain sebagai berikut:

- TNI AD sebesar Rp 2,65 triliun untuk pengadaan material dan alutsista strategis, dan untuk perawatan alutsista Arhanud, overhaul pesawat terbang dan heli angkut sebesar Rp 1,24 triliun, jadi total Rp 3,89 triliun.

- TNI AL sebesar Rp 3,75 triliun, antara lain pengadaan kapal patroli cepat, dan peningkatan pesawat udara matra laut, serta Rp 4,28 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista dan komponen pendukung alutsista, total Rp 8,03 triliun.

- TNI AU sebesar Rp 1,19 triliun, antara lain pengadaan Penangkal Serangan Udara (PSU) dan material pendukung, serta pemeliharaan dan perawatan pesawat tempur sebesar Rp 7 triliun, total Rp 8,19 triliun.

Baca:
Prabowo-Nadiem Siapkan Pendidikan Militer untuk Mahasiswa RI
Data tersebut mengacu pada dokumen Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2021.

Kementerian Pertahanan disebutkan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sebagai perbandingan, sejak tahun 2016 hingga 2019, anggaran Kemenhan mengalami peningkatan setiap tahun, dengan diiringi kinerja penyerapan anggaran secara kumulatif sebesar 93% dari total pagu DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran), kinerja penyerapan belanja pegawai hingga 99%, diikuti dengan kinerja penyerapan anggaran belanja barang 97%.

Namun demikian, kinerja penyerapan anggaran belanja modal hanya sekitar 87% akibat dari proses pengadaan barang dan jasa militer yang bersumber dari PHLN (pinjaman/hibah luar negeri) tidak dapat secara optimal dilaksanakan di tahun berjalan akibat dinamika dan kebutuhan riil terhadap alutsista produksi luar negeri.

Tahun 2020, pagu DIPA Kemenhan yang tercantum dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp 117,91 triliun yang terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 53 triliun, belanja barang sebesar Rp 30,54 triliun, dan belanja modal sebesar Rp 34,37 triliun.

Dalam rangka percepatan penanganan Covid 19, Kemenhan telah melakukan refocusing kegiatan dan realokasi kegiatan sebesar Rp 383,75 miliar.

Di samping itu, Kemenhan mendapat penambahan pagu berupa pergeseran dari BA BUN untuk pemenuhan alat material kesehatan (almatkes) untuk 110 Rumah Sakit Kemenhan/TNI dan almatkes Lapangan TNI serta penyiapan anggota komponen pendukung bidang kesehatan sebesar Rp 8,09 triliun.

Baca:
Gagal Bayar, Suspensi, hingga Digugat, Ada Apa dengan Kresna?

https://www.cnbcindonesia.com/news/...it-alutsista-tni-au-kok-lebih-gede-dari-al-ad
The trend has changed, with AF getting more money it shows that we are now more outward looking.
 

Latest posts

Back
Top Bottom