Indonesia Defence Forum

[Kansel]

INDONESIA
KEMENHAN MINTA DPR NAIKKAN ANGGARANNYA
14 JANUARI 2020 DIANEKO_LC 2 KOMENTAR
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) meminta DPR menaikkan anggarannya untuk melengkapi alutsista. Anggaran Rp131,2 triliun pada 2020 dinilai belum cukup.

“Pak Menhan berusaha agar DPR bisa terus menaikkan anggaran, khusus belanja alutsista,” kata juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, sebagaimana dilansir dari laman Medcom (14/ 1/ 2020).

Prabowo akan fokus mempertebal pertahanan Indonesia. Eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu ingin memodernisasi dan mengadakan alutsista teranyar.

“Terutama kapal-kapal perang dan kapal selam, termasuk kapal penjaga pantai dilengkapi persenjatan yang baik dan layak,” ungkap Dahnil.

Dahnil mengatakan belanja alutsista terbagi untuk Trimatra TNI. Namun, persentase untuk alutsista lebih kecil dibandingkan belanja pegawai.

Dahnil tak memerinci besaran maupun persentase alokasi anggaran Kemenhan. Dia menjelaskan anggaran Rp 131,2 triliun belum bisa mewujudkan target penyegaran alutsista.

Prabowo sempat membeberkan alokasi anggaran Kemenhan. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut 70 persen anggaran habis untuk operasional dan gaji karyawan. Sisanya anggaran untuk alutsista.

Namun, terang dia, anggaran untuk alutsista itu terlalu minim dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. “Kucuran dana lebih besar diharapkan agar alat pertahanan dan keamanan Indonesia lebih maju dan memilki daya saing,” kata Prabowo, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019.

Photo: KRI Teuku Umar – 385 dalam Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai. (03/ 01/ 2020). (Antara)

Editor: (D.E.S)

INDONESIA
KORSEL: PENJUALAN KAPAL SELAM KE INDONESIA TIDAK HANYA JUAL BELI
14 JANUARI 2020 DIANEKO_LC 2 KOMENTAR
Korea Selatan (Korsel) menyatakan, penjualan kapal selam buatan mereka ke Indonsia tidak hanya berhenti pada proses jual beli. Tapi, di dalamnya terdapat juga proses transfer teknologi.

Dilansir dari laman Sindonews (14/ 1/ 2020), Duta Besar Korsel untuk Indonesia, Kim Chang-beom menuturkan, dalam perjanjian kapal selam itu, Korsel juga akan membantu Indonesia untuk mengembangkan dan merakit kapal selam sendiri.

“Kami telah mengirimkan kapal selam ke Indonesia. Ini bukan hanya sekedar pembelian peralatan militer, tapi juga untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan dan membuat kapal selam,” ucap Chang-beom pada Selasa (14/1/2020).

“Kapal selam yang sudah kami kirim, sebagian dirakit di Surabaya oleh PT. PAL. Kontrak berikutnya adalah untuk pembelian tiga kapal selam lainnya dari Korsel. Kontrak ini hanya tinggal ditandantangani,” sambungnya.

Proyek KF-X/ IF-X

Dia lalu menyinggung mengenai proyek KFX/IFX, yakni proyek pengembangan jet tempur generasi terbaru Korsel dan Indonesia. Dia berharap proyek ini dapat segera kembali berjalan.

“Dari sisi Indonesia ada PTDI, dari Korsel KAI untuk merancang dan membangun jet tempur generasi terbaru untuk Angkatan Udara kedua negara. Dengan adanya pergantian seluruh kabinet pemerintahan Indonesia, ada penundaan dalam kelanjutan program ini,” ucapnya.

“Oleh karena itu, Menteri Pertahanan kami melakukan kunjungan ke Jakarta pada Desember tahun lalu. Kami sedang menanti kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Korsel untuk bertemu Menteri Pertahanan kami dan membuka jalan bagi percepatan proyek KFX/IFX,” tukasnya.

Photo: Jum’at, 3 Januari 2019, kapal selam Alugoro bersandar di dermaga Pelabuhan Tanjung Wangi. (PT PAL)

Editor: (D.E.S)

 

[umigami]

INDONESIA
KORSEL: PENJUALAN KAPAL SELAM KE INDONESIA TIDAK HANYA JUAL BELI
14 JANUARI 2020 DIANEKO_LC 2 KOMENTAR
Korea Selatan (Korsel) menyatakan, penjualan kapal selam buatan mereka ke Indonsia tidak hanya berhenti pada proses jual beli. Tapi, di dalamnya terdapat juga proses transfer teknologi.

Dilansir dari laman Sindonews (14/ 1/ 2020), Duta Besar Korsel untuk Indonesia, Kim Chang-beom menuturkan, dalam perjanjian kapal selam itu, Korsel juga akan membantu Indonesia untuk mengembangkan dan merakit kapal selam sendiri.

“Kami telah mengirimkan kapal selam ke Indonesia. Ini bukan hanya sekedar pembelian peralatan militer, tapi juga untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan dan membuat kapal selam,” ucap Chang-beom pada Selasa (14/1/2020).

“Kapal selam yang sudah kami kirim, sebagian dirakit di Surabaya oleh PT. PAL. Kontrak berikutnya adalah untuk pembelian tiga kapal selam lainnya dari Korsel. Kontrak ini hanya tinggal ditandantangani,” sambungnya.

Proyek KF-X/ IF-X

Dia lalu menyinggung mengenai proyek KFX/IFX, yakni proyek pengembangan jet tempur generasi terbaru Korsel dan Indonesia. Dia berharap proyek ini dapat segera kembali berjalan.

“Dari sisi Indonesia ada PTDI, dari Korsel KAI untuk merancang dan membangun jet tempur generasi terbaru untuk Angkatan Udara kedua negara. Dengan adanya pergantian seluruh kabinet pemerintahan Indonesia, ada penundaan dalam kelanjutan program ini,” ucapnya.

“Oleh karena itu, Menteri Pertahanan kami melakukan kunjungan ke Jakarta pada Desember tahun lalu. Kami sedang menanti kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Korsel untuk bertemu Menteri Pertahanan kami dan membuka jalan bagi percepatan proyek KFX/IFX,” tukasnya.

Photo: Jum’at, 3 Januari 2019, kapal selam Alugoro bersandar di dermaga Pelabuhan Tanjung Wangi. (PT PAL)

Editor: (D.E.S)

 

[Raduga]

View attachment 599911

did we get the full production capabilty and permission/license of Chang Bogo in the 6th submarine ???
as for the TKMS and Naval Group , i would rather avoid naval group for submarine procurement (australia was also thinking to abandoned contract with naval group for their new Attack Class) , U214 or maybe U216 if they got some spare money , the Korean would also offer their new DSME 2000 or KSS-II , KSS-III if prabowo manage to visit them there .

 

[mejikuhibiu]

Kayak punya uang aja

Duit sih ada... niat buat ngeluarin duit ada ga

 

[Jatosint]

did we get the full production capabilty and permission/license of Chang Bogo in the 6th submarine ???
as for the TKMS and Naval Group , i would rather avoid naval group for submarine procurement (australia was also thinking to abandoned contract with naval group for their new Attack Class) , U214 or maybe U216 if they got some spare money , the Korean would also offer their new DSME 2000 or KSS-II , KSS-III if prabowo manage to visit them there .

Agree

Kalau memang U214 ya pilih Korsel biar kerjasama PAL-DSME semakin erat

Anyway, itu fasilitas pembuatan Kasel PAL bisa nge-handle U214 atau Kasel lain yg 2000+ ton?

 

[Raduga]

Agree

Kalau memang U214 ya pilih Korsel biar kerjasama PAL-DSME semakin erat

Anyway, itu fasilitas pembuatan Kasel PAL bisa nge-handle U214 atau Kasel lain yg 2000+ ton?

bisa , bahkan kalau gak salah dimensi galangan kasel kita jauh lebih besar dibanding golcuk nya turki .

Duit sih ada... niat buat ngeluarin duit ada ga

cadangan devisa lagi gede gede nya lho

 

[Kejora]

INDONESIA
KEMENHAN MINTA DPR NAIKKAN ANGGARANNYA

Prabowo visited China in December, China Coast Guard started intruding into our EEZ in January and now Kemenhan got pretext to demand higher military budget. I usually not into conspiracy theory but it sure looks like an interesting coincidence.

 

[umigami]

View attachment 599911

did we get the full production capabilty and permission/license of Chang Bogo in the 6th submarine ???
as for the TKMS and Naval Group , i would rather avoid naval group for submarine procurement (australia was also thinking to abandoned contract with naval group for their new Attack Class) , U214 or maybe U216 if they got some spare money , the Korean would also offer their new DSME 2000 or KSS-II , KSS-III if prabowo manage to visit them there .

Btw, one of my relatives who is sailor of one of our fregate goes to turkey today.
Kebetulan juga Prabowo datangin TKMS.
TKMS, German, turkey, pelaut bagian permesinan...?? Hmmm?

I hope we'll get some major alutsista contract shortly.

 

[mandala]

Indonesia’s modernization efforts spur big increase in defense spending

Tom Abke January 14, 2020
Tom Abke

Indonesia’s defense spending is expected to rise nearly 20% in 2020 from the previous year, bringing it to about 5% of total government spending. The increase is attributed in part to the modernization of the country’s Armed Forces, the improved well-being of its military personnel and greater indigenization of the country’s defense industry.

A key part of Indonesia’s defense modernization is an upgrade of critical weapons systems, Indonesian Minister of Defence Prabowo Subianto, pictured, told reporters in Jakarta on December 3, 2019.

“Our defense budget is the lowest compared to our neighbors in Southeast Asia. It has yet to reach 1% of our GDP [gross domestic product],” said Subianto, a retired general. He added that some other countries in the region spend between 2% and 3% of GDP on defense and that a significant rise is necessary for the country’s sovereignty and security.

Jakarta’s state budget for 2020 allocates U.S. $9.26 billion for defense, up 19.8% from 2019, according to the Indonesian Ministry of Finance.

The Ministry of Defence outlined proposals for multibillion-dollar investments that include fighter aircraft, transport aircraft, tanks, air defense systems and surface fighters, reported IHS Jane’s Defence.

Lockheed Martin F-16V Block 70/72 Fighting Falcon Multirole Combat Aircraft is the costliest acquisition in the government’s defense priorities for 2020-2024. Two squadrons, totaling 32 planes, will cost an estimated U.S. $2 billion. Indonesia’s Navy is projected to acquire a variant of Denmark’s Iver Huitfeldt-class frigate as part of its U.S. $720 million frigate acquisition program. A pair of hydrographic survey ships — also suitable for submarine rescues — have been approved for U.S. $143 million. The Army’s procurement plans include the acquisition of up to 10 Boeing CH-47F Chinook heavy-lift transport helicopters, which are useful in humanitarian assistance and disaster relief missions.

Indonesian President Joko Widodo announced a defense spending goal of 1.5% of Indonesia’s GDP by 2019 during his first presidential campaign in 2014, analyst Daniel Darling wrote in an August 2019 report for Forecast International, a defense research group.

“Achieving the 1.5 percent of GDP benchmark is in line with Indonesia’s larger military reform goal of creating a force-of-scale capable of meeting the minimum response required to deal with a variety of strategic threats by 2024,” Darling stated. The military reforms involve recruiting, retaining, housing, equipping and training a force that is able to deploy the minimal assets necessary to conduct counterinsurgency operations, international peacekeeping missions and disaster relief operations, as well as offshore and exclusive economic zone protection.

Beijing’s claims to areas of the South China Sea that overlap with Indonesia’s territorial waters is one strategic challenge Jakarta faces, Darling added.

Moreover, indigenous defense industry growth is a priority going forward for the next five to 10 years, explained Indonesian Deputy Minister of Defense Sakti Wahyu Trenggono in a November 29, 2019, media roundtable.

“It is certain that we want the production capacity and capability of the local defense industry to be maximized for the absorption of the defense budget,” he said.

https://ipdefenseforum.com/indonesias-modernization-efforts-spur-big-increase-in-defense-spending/

 

[Raduga]

https://www.damen.com/en/news/2020/...ected_for_construction_german_mks180_frigates

that is the new germany mks 180 , 10.000 ton heavy frigate/destroyer , DAMEN win the tender to build the ship , and that's oddly look alike the Damen Omega 6000 which they offer to us .

 

[Kansel]

https://www.damen.com/en/news/2020/...ected_for_construction_german_mks180_frigates

that is the new germany mks 180 , 10.000 ton heavy frigate/destroyer , DAMEN win the tender to build the ship , and that's oddly look alike the Damen Omega 6000 which they offer to us .

10.000 ton? Wow, No way they will classify that beast as a heavy frigate tho

The Natuna Sea Incident: How Indonesia Is Managing Its Bilateral Relationship With China


Indonesia’s pragmatic, even-handed approach to the recent Natuna Sea incident shows how China’s rise can be managed.

By Jefferson Ng
January 15, 2020

President Jokowi inspects KRI Usman Harun 359 and KRI Karel Satsuit Tubun 356 at Lampa Strait Navy Base on Wednesday, January 8, 2020.

Credit: BPMI
fishermen were repelled by a Chinese coast guard vessel even though they were in Indonesian waters.

Enjoying this article? Click here to subscribe for full access. Just $5 a month.

The chief’s video was covered by online media on December 29, 2019, 6 days after a video of Vietnamese fishing vessels illegally fishing in Indonesia’s EEZ went viral on social media, with Indonesians tagging their leaders’ official Twitter accounts. On December 30, Bakamla confirmed that it had repelled Chinese ships on December 19, but they re-entered Indonesia’s EEZ on the 24th.

Indonesia’s Ministry of Foreign Affairs strongly voiced its opposition to China’s illegal fishing operations through two protests on December 30, 2019 and January 2, 2020. The government asserted that China had violated its EEZ, pointing out that Indonesia’s EEZ was established by international law through UNCLOS. The ministry added that China should respect the implementation of UNCLOS and rejected China’s nine-dash line in the South China Sea.

This strong diplomatic response was coupled with a restrained maritime response. On January 3, a high-level ministerial meeting chaired by the Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs, Mahfud M.D., made the decision to avoid confrontation or arrest Chinese fishermen. Bakamla, as a civil maritime institution, took the lead, with naval warships supporting from the background.

bilateral incidents in 2016, where a warning shot from the Indonesian navy led to the injury of a Chinese sailor, having learned from experience the government prioritized peaceful diplomacy in handling the Natuna conflict. Responding vigorously yet proportionately was key to the resolution of this incident.

Managing Domestic Public Opinion

At the same time, the government responded strongly in its public statements and engagement with its domestic audience in order to show that it can respond firmly against China. At the same time, some Indonesians have publicly criticized ministers who sought to downplay the issue. Experts had criticized Minister of Defence Prabowo Subianto as too soft for identifying China as a friendly nation and directly relating the current government’s need for Chinese investment.

To address domestic criticism and signal its strong determination to safeguard its sovereign rights, the government responded by announcing plans to send fishermen from West Java to assert Indonesia’s exclusive right to the North Natuna Sea. As a symbolic gesture, President Jokowi also took the opportunity to board the KRI Usman Harun at the Lampa Strait Naval Base.

SUBSCRIBE NEWSLETTER
Key officials also took the opportunity to disseminate the government’s position through online media. For instance, the head of Bakamla, A. Taufiqoerrochman, and Mahfud M.D. appeared on Narasi TV (founded by a former journalist, Najwa Shihab) to explain the government’s position.

To address domestic concerns that Indonesia had become too dependent on Chinese investments, Luhut Panjaitan, the coordinating minister for maritime affairs and investment, Jokowi’s point man for foreign investments, reaffirmed that Indonesia would not trade its sovereignty for investments.

A Wary Indonesia Takes Further Precautions

Enjoying this article? Click here to subscribe for full access. Just $5 a month.

Through a combination of peaceful diplomacy and domestic engagement, Indonesia was able to manage the Natuna issue without significant domestic or international controversy. Its national interests in the North Natuna Sea were protected without jeopardizing its burgeoning economic relations with China, nor poisoning domestic opinion of Chinese investments.

To avoid the recurrence of future incidents, we assess that Indonesia, already wary of China, will take further precautions to safeguard its national interests. Jakarta is already attempting to diversify support for maritime territorial sovereignty. Indonesia intends to work with Japan to further develop a fisheries facility and obtain technical support for Indonesia’s coast guard, demonstrating their common interest in maintaining the regional status quo.

At the same time, Indonesia will seek to diversify sources of foreign investments to reduce its exposure to China. Although Indonesia’s private debt to China tripled between 2014 to 2018 to $16.1 billion, this figure remains low compared to its long-term investors, Singapore and Japan. It is now seeking more investments from the UAE, Japan, and the United States.

ADVERTISEMENT

Lenin once said, “Probe with bayonets: if you find mush, push. If you find steel, you withdraw.” Both a combination of domestic public opinion and Indonesia’s middle power complex will drive it to be firm yet flexible with China. The bottom line is that its engagement with China must be on its own terms.

Jefferson Ng is a Senior Analyst, Indonesia Programme, at the S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University, Singapore


https://thediplomat.com/2020/01/the...naging-its-bilateral-relationship-with-china/

 

[mandala]

Indonesia increases 2020 defence budget to nearly USD10 billion

Jon Grevatt - Jane's Defence Industry
15 January 2020

The Indonesian government has approved an increase in the proposed defence budget for 2020, taking the allocation to IDR131.2 trillion (USD9.6 billion).

The new figure amounts to a year-on-year increase of 20% and a rise of IDR3.8 trillion over the originally proposed 2020 defence allocation of IDR127.4 trillion.

The approved defence budget was confirmed in a document recently published by the Ministry of Finance, outlining state expenditure for 2020. According to the document, the defence budget amounts to nearly 8% of government spending for the year.

Although not confirmed by the government, the increase to the proposed allocation is likely directed at supporting procurement objectives.

https://www.janes.com/article/93705/indonesia-increases-2020-defence-budget-to-nearly-usd10-billion

Indonesian Navy requests anti-submarine, surface kits for five more Panthers

Ridzwan Rahmat, Singapore - Jane's Navy International
15 January 2020

Key Points

• The Indonesian Navy has submitted requests to equip five more Panther helicopters with anti-submarine, surface warfare capabilities
• The service has thus far received 10 of the 11 helicopters it ordered in 2014

The Indonesian Navy (Tentara Nasional Indonesia: TNI-AL) has submitted a formal request to refit five more of its Airbus Helicopters AS 565MBe Panther helicopters with initial anti-submarine and anti-surface capabilities.

The request has been submitted by the TNI-AL’s office of planning and budget allocation to the country’s Ministry of Defence for consideration.

According to a copy of the request that has been forwarded to Jane’s , the service is requesting IDR384 million (USD30,000) to upgrade two airframes with anti-submarine warfare (ASW) fittings and IDR216 million to install anti-surface equipment on three helicopters.

https://www.janes.com/article/93706...submarine-surface-kits-for-five-more-panthers

 

[striver44]

https://www.damen.com/en/news/2020/...ected_for_construction_german_mks180_frigates

that is the new germany mks 180 , 10.000 ton heavy frigate/destroyer , DAMEN win the tender to build the ship , and that's oddly look alike the Damen Omega 6000 which they offer to us .

as silly and as unrealistic it might sound now, but the navy should make a road map and efforts towards the purchase of 8000+ tons warship (as well as other strategic weapons) in the future. if we want to have a voice in the future geopolitics of asia pacific.

 

[Chestnut]

10.000 ton? Wow, No way they will classify that beast as a heavy frigate tho

The Natuna Sea Incident: How Indonesia Is Managing Its Bilateral Relationship With China


Indonesia’s pragmatic, even-handed approach to the recent Natuna Sea incident shows how China’s rise can be managed.

By Jefferson Ng
January 15, 2020

President Jokowi inspects KRI Usman Harun 359 and KRI Karel Satsuit Tubun 356 at Lampa Strait Navy Base on Wednesday, January 8, 2020.

Credit: BPMI
fishermen were repelled by a Chinese coast guard vessel even though they were in Indonesian waters.

Enjoying this article? Click here to subscribe for full access. Just $5 a month.

The chief’s video was covered by online media on December 29, 2019, 6 days after a video of Vietnamese fishing vessels illegally fishing in Indonesia’s EEZ went viral on social media, with Indonesians tagging their leaders’ official Twitter accounts. On December 30, Bakamla confirmed that it had repelled Chinese ships on December 19, but they re-entered Indonesia’s EEZ on the 24th.

Indonesia’s Ministry of Foreign Affairs strongly voiced its opposition to China’s illegal fishing operations through two protests on December 30, 2019 and January 2, 2020. The government asserted that China had violated its EEZ, pointing out that Indonesia’s EEZ was established by international law through UNCLOS. The ministry added that China should respect the implementation of UNCLOS and rejected China’s nine-dash line in the South China Sea.

This strong diplomatic response was coupled with a restrained maritime response. On January 3, a high-level ministerial meeting chaired by the Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs, Mahfud M.D., made the decision to avoid confrontation or arrest Chinese fishermen. Bakamla, as a civil maritime institution, took the lead, with naval warships supporting from the background.

bilateral incidents in 2016, where a warning shot from the Indonesian navy led to the injury of a Chinese sailor, having learned from experience the government prioritized peaceful diplomacy in handling the Natuna conflict. Responding vigorously yet proportionately was key to the resolution of this incident.

Managing Domestic Public Opinion

At the same time, the government responded strongly in its public statements and engagement with its domestic audience in order to show that it can respond firmly against China. At the same time, some Indonesians have publicly criticized ministers who sought to downplay the issue. Experts had criticized Minister of Defence Prabowo Subianto as too soft for identifying China as a friendly nation and directly relating the current government’s need for Chinese investment.

To address domestic criticism and signal its strong determination to safeguard its sovereign rights, the government responded by announcing plans to send fishermen from West Java to assert Indonesia’s exclusive right to the North Natuna Sea. As a symbolic gesture, President Jokowi also took the opportunity to board the KRI Usman Harun at the Lampa Strait Naval Base.

SUBSCRIBE NEWSLETTER
Key officials also took the opportunity to disseminate the government’s position through online media. For instance, the head of Bakamla, A. Taufiqoerrochman, and Mahfud M.D. appeared on Narasi TV (founded by a former journalist, Najwa Shihab) to explain the government’s position.

To address domestic concerns that Indonesia had become too dependent on Chinese investments, Luhut Panjaitan, the coordinating minister for maritime affairs and investment, Jokowi’s point man for foreign investments, reaffirmed that Indonesia would not trade its sovereignty for investments.

A Wary Indonesia Takes Further Precautions

Enjoying this article? Click here to subscribe for full access. Just $5 a month.

Through a combination of peaceful diplomacy and domestic engagement, Indonesia was able to manage the Natuna issue without significant domestic or international controversy. Its national interests in the North Natuna Sea were protected without jeopardizing its burgeoning economic relations with China, nor poisoning domestic opinion of Chinese investments.

To avoid the recurrence of future incidents, we assess that Indonesia, already wary of China, will take further precautions to safeguard its national interests. Jakarta is already attempting to diversify support for maritime territorial sovereignty. Indonesia intends to work with Japan to further develop a fisheries facility and obtain technical support for Indonesia’s coast guard, demonstrating their common interest in maintaining the regional status quo.

At the same time, Indonesia will seek to diversify sources of foreign investments to reduce its exposure to China. Although Indonesia’s private debt to China tripled between 2014 to 2018 to $16.1 billion, this figure remains low compared to its long-term investors, Singapore and Japan. It is now seeking more investments from the UAE, Japan, and the United States.

ADVERTISEMENT

Lenin once said, “Probe with bayonets: if you find mush, push. If you find steel, you withdraw.” Both a combination of domestic public opinion and Indonesia’s middle power complex will drive it to be firm yet flexible with China. The bottom line is that its engagement with China must be on its own terms.

Jefferson Ng is a Senior Analyst, Indonesia Programme, at the S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University, Singapore


https://thediplomat.com/2020/01/the...naging-its-bilateral-relationship-with-china/

Frigate is just the European word for Destroyer. The capabilities of the Iver-Huidtfelt, De Zeven Provincien, and Sachsen class would put them in the destroyer category within American naval doctrine.

as silly and as unrealistic it might sound now, but the navy should make a road map and efforts towards the purchase of 8000+ tons warship (as well as other strategic weapons) in the future. if we want to have a voice in the future geopolitics of asia pacific.

I agree, however doing something like that would likely result in a few hulls that are FFBNW and as such would simply be nothing more than toothless tigers.

Rather I'd propose we expand the corvette and frigate fleet significantly and fit them with advanced weapons and sensors whilst simultaneously expanding the AShW capabilities of the Navy and Air Force. The fact that we are an archipelago nation makes it easy for us to conduct hit and run tactics against other surface adversaries as the shallow and narrow waters would limit ship movements of huge battle groups and submarines.

 

[striver44]

Frigate is just the European word for Destroyer. The capabilities of the Iver-Huidtfelt, De Zeven Provincien, and Sachsen class would put them in the destroyer category within American naval doctrine.


I agree, however doing something like that would likely result in a few hulls that are FFBNW and as such would simply be nothing more than toothless tigers.

Rather I'd propose we expand the corvette and frigate fleet significantly and fit them with advanced weapons and sensors whilst simultaneously expanding the AShW capabilities of the Navy and Air Force. The fact that we are an archipelago nation makes it easy for us to conduct hit and run tactics against other surface adversaries as the shallow and narrow waters would limit ship movements of huge battle groups and submarines.

The current trend with increasing budget will likely make it possible to do so with full armament capability. anyway the government had intent to procure ocean going ships, imho its not only about the numbers of hull,Indonesian vessels lack the punch mostly, we should at the very least aim for a heavy frigate with minimum 64 vls. the task for increasing the numbers of vessels should go to the coast guard. while Navy focuses on real warfighting capability. just my opinion tho.