Indonesian army seizes crystal meth smuggled from Malaysia
13th Dec 2019 19:52
Pontianak, W Kalimantan (ANTARA) - The Malaysia-Indonesia Border Security Task Force personnel at the XII/Tanjungpura Regional Military Command thwarted an attempt to smuggle 51 kilograms of crystal methamphetamine from Malaysia on December 10, a military officer revealed. "Their achievement must highly be appreciated because they stopped the smuggled drug from entering Indonesian territory," Chief of the XII/Tanjungpura Regional Military Command Major General Muhammad Nur Rahmad said here Friday.
The task force personnel belonging to the Infantry Battalion of 641 Raider/Beruang unit foiled the attempt in Sebunga Hamlet of Aruk Village, Sajingan Besar Subdistrict, Sambar District, West Kalimantan Province, on December 10.
Besides seizing 51 kg of crystal meth or sabu-sabu, they also arrested a woman identified as EP, 43, and a man identified as MT, 29, for allegedly attempting to smuggle in the illicit drug at an integrated border security check-point of Sajingan, he said.
The smuggling attempt was foiled following three days of surveillance, Rahmad added.
Indonesia remains under grave threat from drug dealers, as several individuals from its working-age population have been embroiled in a vicious circle.
According to the National Narcotics Agency's (BNN's) report, some 50 drug use-related deaths occur in Indonesia. However, their deaths have failed to deter other drug users in the country from consuming these banned substances.
The illicit drugs, particularly crystal meth, are frequently smuggled into Indonesia from Malaysia.
On December 10, for instance, BNN thwarted a trans-national drug ring's attempt to trade 60 kilograms of crystal meth recently smuggled from Malaysia into Medan, the capital of North Sumatra Province.
The crystal meth, packed into 50 bags, was seized during a drug raid the BNN squad personnel conducted at a house on Pertiwi Street of Bantan Village, Medan Tembung Subdistrict, BNN Eradication Division's Deputy Inspector General Arman Depari revealed.
The illicit drugs were brought from a drug kingpin in Malaysia on a wooden boat into the Indonesian waters, he said.
On the same day, the West Jakarta Metropolitan Police narcotics squad personnel arrested an ex-Malaysian model, identified as DY, in a drug raid operation at a luxurious apartment in South Tangerang, Banten Province.
This 39-year-old woman was accused of being a member of a transnational drug ring which smuggled a package of crystal meth from the neighboring country into Indonesia, West Jakarta Metropolitan Police Chief, Sen. Coms. Hengki Haryadi, said. (INE)
Related news:
Jakarta police nab ex-Malaysian model for smuggling crystal meth
Related news:
Two drug smugglers arrested and deported from Malaysia
Translated by: Andilala, Rahmad Nasution
Editor: Suharto
https://en.antaranews.com/news/138111/indonesian-army-seizes-crystal-meth-smuggled-from-malaysia
https://bebas.kompas.id/baca/polhuk...trak-alutsista-dengan-luar-negeri-bermasalah/
POLITIK & HUKUM › MENTERI PRABOWO: KONTRAK ALUTSISTA DENGAN LUAR NEGERI BERMASALAH
PERTAHANAN NEGARA
Menteri Prabowo: Kontrak Alutsista dengan Luar Negeri Bermasalah
Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, Kementerian Pertahanan mencoba menegosiasikan ulang kontrak yang bermasalah itu. Kontrak yang bermasalah membuat anggaran belanja alat utama sistem persenjataan terlalu tinggi.
OlehDHANANG DAVID ARITONANG
13 Desember 2019 20:09 WIB·3 menit baca
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO
Tim akrobatik TNI Angkatan Udara unjuk kebolehan di langit Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, untuk menyemarakkan peringatan HUT Ke-74 TNI, Sabtu (5/10/2019). Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di peringatan HUT TNI tersebut menyatakan akan meningkatkan anggaran pertahanan.
JAKARTA, KOMPAS — Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut, kontrak lama pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista dengan pihak di luar negeri bermasalah. Implikasinya, anggaran untuk belanja alutsista terlampau tinggi. Oleh karena itu, negosiasi ulang kontrak coba ditempuh. Ini seperti diinstruksikan pula oleh Presiden Joko Widodo.
”Ada masalah dengan kontrak lama dengan luar negeri dan Presiden menilai, anggaran untuk alutsista terlalu mahal. Oleh karena itu, kami diperintahkan melakukan negosiasi kembali oleh Presiden,” katanya seusai bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (13/11/2019).
Meski demikian, Prabowo tidak menyebutkan kontrak yang bermasalah tersebut. Dia hanya menyebutkan, pendataan dan pengkajian atas kontrak-kontrak alutsista yang dibuat selama ini belum tuntas.
Baca juga : TNI, Menjaga Demokrasi di Tengah Modernisasi
KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seusai bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (13/12/2019).
”Menurut rencana, minggu depan, kami yang akan mengundang Menko Polhukam untuk berkunjung ke Kemenhan (Kementerian Pertahanan). Nanti akan kami paparkan rinciannya pada kesempatan tersebut, Kemenko Polhukam ujarnya.
Sejak dilantik menjadi Menhan, Prabowo intens bertemu menhan dari negara lain. Di antaranya dia bertemu menhan dari Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Laos, dan Turki. Selain untuk memperkuat kerja sama dalam bidang pertahanan, pertemuan juga untuk urusan belanja alutsista.
Instruksi Presiden kepada Prabowo itu kontras dengan permintaan penambahan anggaran pertahanan yang disampaikan Prabowo saat Kemenhan rapat dengan Komisi I DPR, pertengahan November lalu,
Kompas (12/11/2019).
ANTARA/SENO
Prajurit Korps Marinir saat latihan di Pusat Latihan Pertempuran Korps Marinir di Karangtekok, Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur, Minggu (26/8/2018). Saat ini, banyak alat utama sistem persenjataan TNI yang sudah tidak layak pakai.
Prabowo kala itu mengharapkan alokasi anggaran pertahanan pada 2020 sekitar 2 persen dari produk domestik bruto (PDB). Saat ini, dengan alokasi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar sekitar Rp 127 triliun, masih sekitar 0,9 persen dari PDB.