What's new

Indonesia Defence Forum

Happy hunting densus!

Rabu 13 November 2019, 14:34 WIB

Bomber Polrestabes Medan Aktif di Medsos, Densus Turun Tangan Melacak
Ahmad Bil Wahid - detikNews

f7799929-6faf-4083-97da-2edcb0a01b36_169.jpeg
Foto: Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo (Lisye/detikcom)
FOKUS BERITA:Bom Bunuh Diri di Medan

Jakarta
- Rabbial Muslim Nasution, terduga pelaku bom bunuh diri di Polretabes Medan cukup aktif di media sosial. Densus 88 juga melakukan pelacakan di dunia maya untuk mencari dugaan jaringan Rabbial.

"Ya nanti akan didalami, dari jejak yang ada di media sosial memang cukup aktif. Tapi semua rangkaian temuan Densus 88 akan dikaji, akan didalami, nanti faktanya akan kita sampaikan," ujar Karopenmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.

Hal itu disampaikan Dedi dalam konferensi pers di kantornya Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakata Selatan, Rabu (13/11/2019).

Baca juga: Usai Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Pelayanan SKCK Tetap Berjalan


Berdasarkan penelusuran sementara, Rabbial dinyatakan sebagai lone wolf. Namun polisi masih terus melakukan penelusuran. Terbuka kemungkinan adanya jaringan di balik Rabbial.

Rabbial melakukan aksi di halaman Polrestabes Medan pada pagi hari tadi. Rabbial yang menggunakan bom dililit ke badannya tewas di tempat.

Ada enam korban luka dari kejadian ini. Enam orang korban tersebut terdiri dari lima orang anggota polisi dan satu orang masyarakat sipil.
 
gak cuman bela negara doang, Kemenhan yang sekarang lebih up to date juga ngerti kelemahan TNI. Walaupun menhannya menteri rasa presiden
 
gak cuman bela negara doang, Kemenhan yang sekarang lebih up to date juga ngerti kelemahan TNI. Walaupun menhannya menteri rasa presiden

Tau kelemahan sendiri bisa mengetahui apa yg diperbaiki dan jadi ga besar kepala

TNI NO 13 RANKING DUNIA DIATAS KORSEL
KOPASUS NO 3

And for the big data, thats great
 
Cyber security should become government's priority: Expert
13th Nov 2019 20:27

pratama_mendikbud.jpg

Dr Pratama Persadha, academician at the University of Gadjah Mada (UGM)

Semarang, Central Java (ANTARA) - Cyber security should become a priority on the agenda of the Indonesian Government while entering the Internet of things (IoT)-based Industry 4.0 era, according to Dr. Pratama Persadha, academician of the University of Gadjah Mada (UGM).

"Cyber security is a priority issue in the current digital era," Persadha, former acting director of signal security of the National Cyber and Crypto Agency (BSSN), told Antara here on Wednesday, commenting on a statement made by Defense Minister, Prabowo Subianto, earlier.

In a hearing with the Commission I of the House of Representatives (DPR) in Jakarta on Monday, Subianto said the Defense Ministry together with the Education and Culture Ministry will prepare human resources as reserve components.

Related news: Eight nations participate in Cyber Security, Fintech Show, Jakarta

The presence of defense reserve components (civilians) is needed to support the main component (military/TNI) or other components.

"One of the needed reserve components is educated staff or human resources in the field of cyber security," said the chairman of the Communication and Information System Security Research Center (CISSReC).

Nowadays, war is not only physical contact using a conventional weapon, but it has developed into a cyber war based on communication and information technology.

A survey by Roberts Walters in April 2019 showed that globally and domestically, there is a wide gap between cyber defense human resource demands and preparedness, both for the government institutions and the private sector. The survey saw the participation of 400 people in Southeast Asia, revealing a global technology talent crisis. The difficulty level of finding technical talent is at number 7 on a scale of 1 to 10.

Related news: Russia targets forging cybersecurity cooperation with Indonesia

The military reserve component from among civilians initiated by Subianto to be implemented in cooperation with Education and Culture Minister, Nadiem Makarim, is expected to minimize the gap between the demand and preparedness of cyber security human resources in Indonesia.

In addition to strengthening the Indonesian cyber security, the educated reserve component is also expected to help develop the national defense industry, particularly in IT security.

Indonesia has so far depended on foreign information technology. Indonesia must develop its IT security industry to be able to become an independent and sovereign nation in information and communication security.

For the purpose, the Defense Ministry must also establish cooperation with the Communication and Informatics Ministry that has developed a Digital Talent program aimed at improving the skills and competitiveness of Indonesia's human resources in the field of communication and information technology.

"The Communication and Informatics Ministry has offered 25 thousand scholarships under the Digital Talent Program in 2019," he noted.

Related news: Indonesia wants joint ASEAN Cybersecurity Regulation

Editor: Rahmad Nasution

COPYRIGHT © ANTARA 2019

https://m.antaranews.com/en/news/136512/cyber-security-should-become-governments-priority-expert

Cyber security should be under BIN domain not TNI IMHO, they can be used for datas intelligent gathering and counter intelligent possibility also to support our politic economy and defense security just like what China and Russian do with their cyber security network
 
PT Dahana Siapkan Produksi Roket S8 Kom dan Bangun Pabrik di Timor Leste

14 November 2019



Roket S8 Kom (image : Yugoimport)

Prabowo Sebut Industri Pertahanan Banyak Kurangnya, Ini Kata BUMN

Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi pabrik PT Pindad (Persero) beberapa waktu lalu. Dari kunjungan itu, Prabowo berpandangan jika industri pertahanan nasional masih banyak kekurangannya.

Apa kata PT Dahana (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di industri pertahanan?

Presiden Direktur Dahana Budi Antono memaparkan, saat ini sebenarnya sudah ada Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Kemudian, dia menyebut jika alat pertahanan sudah disertifikasi maka sudah bisa dibeli TNI.

Namun, dia bilang, ada sejumlah barang yang justru didatangkan dari luar negeri alias impor.

"Sebetulnya kita punya KKIP Komite Kebijakan Industri Pertahanan, barang siapa yang sudah tersertifikat, akreditasi itu boleh TNI beli ke industri lokal. Contohnya, Dahana, Pindad, DI (Dirgantara) PAL. Kadang-kadang belinya keluar," jelasnya di Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Pihaknya tak menyebut barang-barang yang dimaksud. Namun, dia tak menepis untuk alat pertahanan dengan teknologi canggih Dahana belum bisa memproduksi. Dahana sendiri, kata dia, sudah bisa memproduksi bom dan roket.

"Teknologi canggih kita akui kita belum bisa. Kalau Dahana bisa bikin bom sudah ada sertifikatnya, terus nanti ada Roket S8 Kom tahun depan diuji dinamis pakai Sukhoi," ujarnya.



Pemakaian alat pertahanan yang dipasok oleh BUMN nasional ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) ataupun TNI pun masih minim. Menurut Budi, saat ini baru sekitar 13%. Terkait minimnya pemakaian alat pertahanan ini, ia meminta agar ditanyakan ke Kemenhan ataupun TNI.

"Kita tergabung holding National Defence and Hightech Industries (NDHI). Kita itung-itung yang dibeli TNI atau Kemhan itu 13%. Kita maunya 35% dengan produksi dalam negeri," ujarnya.

"(Kenapa?) Tanya deh ke sana. (Menurut Dahana?) Apa namanya saya nggak tahu, mungkin NDHI belum bisa buat macam-macam, mereka (untuk) kemampuan juga, jadi mereka belinya dari luar. Tapi kalau Dahana bisa bikin bom, roket bisa bikin S8 Kom harusnya dibeli," jelasnya.

Prabowo sebelumnya mengunjungi Pindad untuk mempersiapkan arah industri pertahanan ke depan. Menurutnya, industri pertahanan masih banyak masalah.

"Ya kekurangannya banyak sekali ya. Kehidupan kan selalu penuh kekurangan. Sekarang masalahnya adalah bagaimana kita cari solusi terhadap kekurangan-kekurangan tersebut," kata Prabowo di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019). Prabowo menjawab pertanyaan soal kekurangan industri pertahanan usai mengunjungi Pindad. (Detik)

PT Dahana Akan Bangun Pabrik Bahan Peledak di Timur Leste

Jakarta – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor bahan peledak, PT Dahana (Persero) akan membangun pabrik penghasil bahan peledak di Timor Leste. Pembangunan pabrik tersebut akan dimulai pada tahun 2020 mendatang.


Setelah bom menyusul roket pesawat Sukhoi akan dibikin di dalam negeri (photo : ngeair)

Presiden Direktur PT Dahana Budi Antono menerangkan, pembangunan pabrik bahan peledak di Timur Leste merupakan langkah ekspansi bisnis perseroan ke pasar ASEAN. Pembangunan pabrik itu juga menjadi langkah awal Dahana mengembangkan bisnisnya di Timur Leste karena negara tersebut punya potensi pasar yang besar.

“Awalnya, Timor Leste ingin mandiri dalam bidang bahan peledak. Jadi Dahana diundang untuk bikin pabrik di sana. Dahana langsung mengiyakan. Karena kalau tidak diambil maka perusahaan Australia yang akan masuk ke Timor Leste. Ini peluang bagus untuk Dahana,” kata Budi di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa, 12 November 2019.

Dari sisi kapasitas, lanjut Budi, pabrik di Timor Leste memang relatif kecil. Kapasitas produksinya hanya sekitar 1.000 ton per tahun. Investasi yang dibutuhkan sekitar Rp10-15 miliar. Namun dari sisi peluang bisnis, pabrik tersebut sangat menjanjikan. Timor Leste secara geografis dipenuhi pegunungan dan perbukitan, maka pembangunan terowongan untuk infrastruktur akan banyak dibutuhkan.

“Timor Leste bikin pelabuhan, Tibar Bay Port. Jadi yang tadinya gunung, dilakukan cut and field dan dijadikan pelabuhan. Prosesnya tentu butuh bahan peledak. Kami ekspor bahan peledak ke Timor Leste untuk mendukung proyek tersebut,” ujar Budi.

Pembangunan pabrik tersebut diproyeksi hanya membutuhkan waktu enam bulan untuk pengerjaan konstruksi. Dalam waktu dekat ini, Dahana akan menerima kunjungan dari pihak Timor Leste untuk mematangkan rencana pembangunan pabrik tersebut.

Dahana sendiri saat ini tengah menggarap dua proyek prioritas, yakni pembangunan pabrik ammonium nitrat di Bontang, dan pabrik propelan di Subang. Kedua proyek tersebut masing-masing membutuhkan investasi sebesar Rp1,1 triliun dan Rp2,3 triliun.

(InfoBank)
 
PT Dahana Siapkan Produksi Roket S8 Kom dan Bangun Pabrik di Timor Leste

14 November 2019



Roket S8 Kom (image : Yugoimport)

Prabowo Sebut Industri Pertahanan Banyak Kurangnya, Ini Kata BUMN

Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi pabrik PT Pindad (Persero) beberapa waktu lalu. Dari kunjungan itu, Prabowo berpandangan jika industri pertahanan nasional masih banyak kekurangannya.

Apa kata PT Dahana (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di industri pertahanan?

Presiden Direktur Dahana Budi Antono memaparkan, saat ini sebenarnya sudah ada Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Kemudian, dia menyebut jika alat pertahanan sudah disertifikasi maka sudah bisa dibeli TNI.

Namun, dia bilang, ada sejumlah barang yang justru didatangkan dari luar negeri alias impor.

"Sebetulnya kita punya KKIP Komite Kebijakan Industri Pertahanan, barang siapa yang sudah tersertifikat, akreditasi itu boleh TNI beli ke industri lokal. Contohnya, Dahana, Pindad, DI (Dirgantara) PAL. Kadang-kadang belinya keluar," jelasnya di Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Pihaknya tak menyebut barang-barang yang dimaksud. Namun, dia tak menepis untuk alat pertahanan dengan teknologi canggih Dahana belum bisa memproduksi. Dahana sendiri, kata dia, sudah bisa memproduksi bom dan roket.

"Teknologi canggih kita akui kita belum bisa. Kalau Dahana bisa bikin bom sudah ada sertifikatnya, terus nanti ada Roket S8 Kom tahun depan diuji dinamis pakai Sukhoi," ujarnya.



Pemakaian alat pertahanan yang dipasok oleh BUMN nasional ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) ataupun TNI pun masih minim. Menurut Budi, saat ini baru sekitar 13%. Terkait minimnya pemakaian alat pertahanan ini, ia meminta agar ditanyakan ke Kemenhan ataupun TNI.

"Kita tergabung holding National Defence and Hightech Industries (NDHI). Kita itung-itung yang dibeli TNI atau Kemhan itu 13%. Kita maunya 35% dengan produksi dalam negeri," ujarnya.

"(Kenapa?) Tanya deh ke sana. (Menurut Dahana?) Apa namanya saya nggak tahu, mungkin NDHI belum bisa buat macam-macam, mereka (untuk) kemampuan juga, jadi mereka belinya dari luar. Tapi kalau Dahana bisa bikin bom, roket bisa bikin S8 Kom harusnya dibeli," jelasnya.

Prabowo sebelumnya mengunjungi Pindad untuk mempersiapkan arah industri pertahanan ke depan. Menurutnya, industri pertahanan masih banyak masalah.

"Ya kekurangannya banyak sekali ya. Kehidupan kan selalu penuh kekurangan. Sekarang masalahnya adalah bagaimana kita cari solusi terhadap kekurangan-kekurangan tersebut," kata Prabowo di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019). Prabowo menjawab pertanyaan soal kekurangan industri pertahanan usai mengunjungi Pindad. (Detik)

PT Dahana Akan Bangun Pabrik Bahan Peledak di Timur Leste

Jakarta – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor bahan peledak, PT Dahana (Persero) akan membangun pabrik penghasil bahan peledak di Timor Leste. Pembangunan pabrik tersebut akan dimulai pada tahun 2020 mendatang.


Setelah bom menyusul roket pesawat Sukhoi akan dibikin di dalam negeri (photo : ngeair)

Presiden Direktur PT Dahana Budi Antono menerangkan, pembangunan pabrik bahan peledak di Timur Leste merupakan langkah ekspansi bisnis perseroan ke pasar ASEAN. Pembangunan pabrik itu juga menjadi langkah awal Dahana mengembangkan bisnisnya di Timur Leste karena negara tersebut punya potensi pasar yang besar.

“Awalnya, Timor Leste ingin mandiri dalam bidang bahan peledak. Jadi Dahana diundang untuk bikin pabrik di sana. Dahana langsung mengiyakan. Karena kalau tidak diambil maka perusahaan Australia yang akan masuk ke Timor Leste. Ini peluang bagus untuk Dahana,” kata Budi di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa, 12 November 2019.

Dari sisi kapasitas, lanjut Budi, pabrik di Timor Leste memang relatif kecil. Kapasitas produksinya hanya sekitar 1.000 ton per tahun. Investasi yang dibutuhkan sekitar Rp10-15 miliar. Namun dari sisi peluang bisnis, pabrik tersebut sangat menjanjikan. Timor Leste secara geografis dipenuhi pegunungan dan perbukitan, maka pembangunan terowongan untuk infrastruktur akan banyak dibutuhkan.

“Timor Leste bikin pelabuhan, Tibar Bay Port. Jadi yang tadinya gunung, dilakukan cut and field dan dijadikan pelabuhan. Prosesnya tentu butuh bahan peledak. Kami ekspor bahan peledak ke Timor Leste untuk mendukung proyek tersebut,” ujar Budi.

Pembangunan pabrik tersebut diproyeksi hanya membutuhkan waktu enam bulan untuk pengerjaan konstruksi. Dalam waktu dekat ini, Dahana akan menerima kunjungan dari pihak Timor Leste untuk mematangkan rencana pembangunan pabrik tersebut.

Dahana sendiri saat ini tengah menggarap dua proyek prioritas, yakni pembangunan pabrik ammonium nitrat di Bontang, dan pabrik propelan di Subang. Kedua proyek tersebut masing-masing membutuhkan investasi sebesar Rp1,1 triliun dan Rp2,3 triliun.

(InfoBank)
What's the strategic benefit of it really, other than keeping the Aussies out?
 
Cyber security should become government's priority: Expert
13th Nov 2019 20:27

pratama_mendikbud.jpg

Dr Pratama Persadha, academician at the University of Gadjah Mada (UGM)

Semarang, Central Java (ANTARA) - Cyber security should become a priority on the agenda of the Indonesian Government while entering the Internet of things (IoT)-based Industry 4.0 era, according to Dr. Pratama Persadha, academician of the University of Gadjah Mada (UGM).

"Cyber security is a priority issue in the current digital era," Persadha, former acting director of signal security of the National Cyber and Crypto Agency (BSSN), told Antara here on Wednesday, commenting on a statement made by Defense Minister, Prabowo Subianto, earlier.

In a hearing with the Commission I of the House of Representatives (DPR) in Jakarta on Monday, Subianto said the Defense Ministry together with the Education and Culture Ministry will prepare human resources as reserve components.

Related news: Eight nations participate in Cyber Security, Fintech Show, Jakarta

The presence of defense reserve components (civilians) is needed to support the main component (military/TNI) or other components.

"One of the needed reserve components is educated staff or human resources in the field of cyber security," said the chairman of the Communication and Information System Security Research Center (CISSReC).

Nowadays, war is not only physical contact using a conventional weapon, but it has developed into a cyber war based on communication and information technology.

A survey by Roberts Walters in April 2019 showed that globally and domestically, there is a wide gap between cyber defense human resource demands and preparedness, both for the government institutions and the private sector. The survey saw the participation of 400 people in Southeast Asia, revealing a global technology talent crisis. The difficulty level of finding technical talent is at number 7 on a scale of 1 to 10.

Related news: Russia targets forging cybersecurity cooperation with Indonesia

The military reserve component from among civilians initiated by Subianto to be implemented in cooperation with Education and Culture Minister, Nadiem Makarim, is expected to minimize the gap between the demand and preparedness of cyber security human resources in Indonesia.

In addition to strengthening the Indonesian cyber security, the educated reserve component is also expected to help develop the national defense industry, particularly in IT security.

Indonesia has so far depended on foreign information technology. Indonesia must develop its IT security industry to be able to become an independent and sovereign nation in information and communication security.

For the purpose, the Defense Ministry must also establish cooperation with the Communication and Informatics Ministry that has developed a Digital Talent program aimed at improving the skills and competitiveness of Indonesia's human resources in the field of communication and information technology.

"The Communication and Informatics Ministry has offered 25 thousand scholarships under the Digital Talent Program in 2019," he noted.

Related news: Indonesia wants joint ASEAN Cybersecurity Regulation

Editor: Rahmad Nasution

COPYRIGHT © ANTARA 2019

https://m.antaranews.com/en/news/136512/cyber-security-should-become-governments-priority-expert

Cyber security should be under BIN domain not TNI IMHO, they can be used for datas intelligent gathering and counter intelligent possibility also to support our politic economy and defense security just like what China and Russian do with their cyber security network

What about Lembaga sandi Negara?
 
Yes but still need even more firepower tho, considering the vast sea territory we have. I wonder if Penerbal would ever operate Jet aircrafts, namely Poseidon or even Naval fighter (IFX Naval version?), but anyway that would be saved for later, getting them in proper quantity and fully equipped first should be the priority obviously.
 
Back
Top Bottom