Satria Manggala
FULL MEMBER
- Joined
- Dec 7, 2016
- Messages
- 391
- Reaction score
- 0
- Country
- Location
Meeting Budget for Indonesia defense
Ratas Kebijakan Pengadaan Alutsista
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan), Menkopolhukam Wiranto (kiri) dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kedua kiri) sebelum memimpin rapat terbatas tentang kebijakan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7/2017). Presiden menegaskan agar proses pengadaan alutsista dimulai dari interaksi antarpemerintah (government to government/G to G), serta menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk menghindari penggelembungan anggaran (mark up). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (keempat kiri), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (ketiga kanan), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kedua kanan), Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kanan), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (ketiga kiri), Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono (kedua kiri) dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) mengikuti rapat terbatas tentang kebijakan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7/2017). Presiden menegaskan agar proses pengadaan alutsista dimulai dari interaksi antarpemerintah (government to government/G to G), serta menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk menghindari penggelembungan anggaran (mark up). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat terbatas tentang kebijakan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7/2017). Presiden menegaskan agar proses pengadaan alutsista dimulai dari interaksi antarpemerintah (government to government/G to G), serta menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk menghindari penggelembungan anggaran (mark up). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
======
After meeting with President, minister says will buy 11 Sukhoi SU35 from Rusia and 6 Attack Drone from China
Indonesia pastikan beli Sukhoi untuk perkuat pertahanan udara
Rabu, 26 Juli 2017 20:00 WIB | 671 Views
Pewarta: Bayu Prasetyo
Sukhoi Su-35S Flanker E Angkatan Udara Rusia. Berbeda dengan versi ekspornya, Rusia mengoperasikan varian S dari Sukhoi Su-35 ini, yang juga tidak memiliki subvarian kursi ganda. (wikipedia.org)
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia memastikan akan memperkuat pertahanan udaranya dengan membeli alutsista jet tempur Sukhoi Su-35.
"Tadi (membahas) pembelian Sukhoi, finalisasi sudah. Sudah itu akan membeli drone, selain itu masalah regulasi siber," kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu ditemui usai menghadiri rapat terbatas tentang Alutsista di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Menurut Ryamizard, Indonesia berencana membeli 11 pesawat tempur Sukhoi Su-35 Flanker. "Sudah negoisasi pembelian, sudah dua tahun," tambah Ryamizard.
Selain itu, terkait rencana pembelian "drone" atau pesawat nirawak, Menteri menjelaskan pemerintah sedang mencari "drone" yang berkualitas dan biaya terjangkau serta kemampuan transfer teknologi yang memadai bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia.
"Beli saja sedikit, nanti dikembangkan. Besok saya akan minta pabrik drone datang, uji coba mana yang bagus," jelas Ryamizard.
Sementara itu, Kepala Badan Sarana Pertahanan Laksda Leonardi mengatakan TNI AU membutuhkan "drone" dengan kualifikasi pesawat yang dapat mendeteksi serta melakukan identifikasi dan juga melakukan penyerangan.
Leonardi menambahkan hingga saat ini pemerintah merencanakan membeli enam unit "drone" dengan tiga baterai.
"Yang bisa memberikan, mengizinkan kita untuk beli itu China. Yang lain tidak mau jual. Sejauh ini sudah penjajakan 'G to G' dengan spesifikasinya dari TNI AU," jelas Leonardi.
Sebelumnya dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah harus mengoptimalkan pembelian alutsista yang mengarah kepada pembangunan kemandirian industri pertahanan di dalam negeri.
Presiden menegaskan Indonesia memperoleh sejumlah tawaran kerja sama alutsista dari banyak negara dengan sejumlah tawaran seperti transfer teknologi, desain bersama hingga realokasi fasilitas industri pertahanan dari negara produsen ke Indonesia.
"Saya juga ingatkan pengadaan alutsista harus memerhatikan pendekatan daur hidup tidak hanya, misalnya, membeli pesawat tempur tanpa mempertimbangkan biaya daur hidup alutsista tersebut 20 tahun ke depan," tegas Jokowi.
Indonesia berencana membeli pesawat tempur Sukhoi Su-35 (NATO: Flanker E) sebagai pengganti F-5E/F Tiger II di Skuadron Udara 14 TNI AU yang telah pensiun.
Editor: Monalisa
Ratas Kebijakan Pengadaan Alutsista
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan), Menkopolhukam Wiranto (kiri) dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kedua kiri) sebelum memimpin rapat terbatas tentang kebijakan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7/2017). Presiden menegaskan agar proses pengadaan alutsista dimulai dari interaksi antarpemerintah (government to government/G to G), serta menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk menghindari penggelembungan anggaran (mark up). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (keempat kiri), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (ketiga kanan), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kedua kanan), Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kanan), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (ketiga kiri), Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono (kedua kiri) dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) mengikuti rapat terbatas tentang kebijakan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7/2017). Presiden menegaskan agar proses pengadaan alutsista dimulai dari interaksi antarpemerintah (government to government/G to G), serta menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk menghindari penggelembungan anggaran (mark up). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat terbatas tentang kebijakan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7/2017). Presiden menegaskan agar proses pengadaan alutsista dimulai dari interaksi antarpemerintah (government to government/G to G), serta menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk menghindari penggelembungan anggaran (mark up). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
======
After meeting with President, minister says will buy 11 Sukhoi SU35 from Rusia and 6 Attack Drone from China
Indonesia pastikan beli Sukhoi untuk perkuat pertahanan udara
Rabu, 26 Juli 2017 20:00 WIB | 671 Views
Pewarta: Bayu Prasetyo
Sukhoi Su-35S Flanker E Angkatan Udara Rusia. Berbeda dengan versi ekspornya, Rusia mengoperasikan varian S dari Sukhoi Su-35 ini, yang juga tidak memiliki subvarian kursi ganda. (wikipedia.org)
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia memastikan akan memperkuat pertahanan udaranya dengan membeli alutsista jet tempur Sukhoi Su-35.
"Tadi (membahas) pembelian Sukhoi, finalisasi sudah. Sudah itu akan membeli drone, selain itu masalah regulasi siber," kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu ditemui usai menghadiri rapat terbatas tentang Alutsista di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Menurut Ryamizard, Indonesia berencana membeli 11 pesawat tempur Sukhoi Su-35 Flanker. "Sudah negoisasi pembelian, sudah dua tahun," tambah Ryamizard.
Selain itu, terkait rencana pembelian "drone" atau pesawat nirawak, Menteri menjelaskan pemerintah sedang mencari "drone" yang berkualitas dan biaya terjangkau serta kemampuan transfer teknologi yang memadai bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia.
"Beli saja sedikit, nanti dikembangkan. Besok saya akan minta pabrik drone datang, uji coba mana yang bagus," jelas Ryamizard.
Sementara itu, Kepala Badan Sarana Pertahanan Laksda Leonardi mengatakan TNI AU membutuhkan "drone" dengan kualifikasi pesawat yang dapat mendeteksi serta melakukan identifikasi dan juga melakukan penyerangan.
Leonardi menambahkan hingga saat ini pemerintah merencanakan membeli enam unit "drone" dengan tiga baterai.
"Yang bisa memberikan, mengizinkan kita untuk beli itu China. Yang lain tidak mau jual. Sejauh ini sudah penjajakan 'G to G' dengan spesifikasinya dari TNI AU," jelas Leonardi.
Sebelumnya dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah harus mengoptimalkan pembelian alutsista yang mengarah kepada pembangunan kemandirian industri pertahanan di dalam negeri.
Presiden menegaskan Indonesia memperoleh sejumlah tawaran kerja sama alutsista dari banyak negara dengan sejumlah tawaran seperti transfer teknologi, desain bersama hingga realokasi fasilitas industri pertahanan dari negara produsen ke Indonesia.
"Saya juga ingatkan pengadaan alutsista harus memerhatikan pendekatan daur hidup tidak hanya, misalnya, membeli pesawat tempur tanpa mempertimbangkan biaya daur hidup alutsista tersebut 20 tahun ke depan," tegas Jokowi.
Indonesia berencana membeli pesawat tempur Sukhoi Su-35 (NATO: Flanker E) sebagai pengganti F-5E/F Tiger II di Skuadron Udara 14 TNI AU yang telah pensiun.
Editor: Monalisa