What's new

Indonesia Economy Forum

photo_2017-08-23_08-11-51.jpg

President Sukarno Saying Goodbye to His Daughters. Surrounded by citizens of Jakarta, President Sukarno kisses his youngest daughter, Sukmawati, goodbye while his other daughters, Rachmawati (center)
 
Bappenas urges diaspora to develop Indonesian economy
Senin, 21 Agustus 2017 20:41 WIB - 1.473 Views

Jakarta (ANTARA News) - National Development Planning (Bappenas) Minister Bambang Brodjonegoro has urged the Indonesian diaspora to help boost economic growth in the country.

"The efforts are intended to make Indonesia a developed and prosperous nation," Bambang Brodjonegoro stated at the Indonesian Diaspora Global Summit 2017 here on Monday.

Through innovation, research and development, as well as entrepreneurship, the Indonesian diaspora can improve the countrys economy.

"Entrepreneurship is expected to bring foreign investment into Indonesia," he noted.

Indonesia is currently categorized as a lower middle-income nation, and between 2009 and 2013, the nation had registered an annual gross domestic product (GDP) growth of 5.8 percent.

If Indonesia maintains its economic growth at 6.5 percent, the country can avoid the middle-income trap and join the ranks of high-income countries by 2030.

The middle-income trap refers to a situation in which a country suffers an economic slowdown after achieving a middle-income status and is unsuccessful in attaining a higher-income level.

"South Korea was able to move from a middle-income status to attain a high-income status," he pointed out.

South Korea is able to innovate and has superior manufacturing capabilities.

"South Korea also relies on industries, such as Samsung. Hence, industry, innovation, and entrepreneurship are the key (to growth)," he stated.

Finance Minister Sri Mulyani Indrawati had earlier remarked that the countrys economic growth target of 5.4 percent set in the 2018 draft state budget was quite optimistic.

"In my opinion, it is quite optimistic but not too ambitious," Mulyani said after attending a news conference on the financial note and draft law on the 2018 state budget.

The government proposed a state budget deficit for 2018 in the parliament on Wednesday, with an income target of Rp1,878.4 trillion and spending target of Rp2,204.4 trillion.

The minister pointed out that the target can be reached by boosting household consumption, which is expected to grow at five percent in 2018.

In addition, economic growth is expected to receive support from the investment sector, which is forecast to grow more than six percent and exports are forecast to grow at five percent.

Mulyani said the two sectors will serve as strong drivers for economic growth in 2018, as the government will reduce the state budget burden to boost development.

It is indicated by the budget deficit, which is set at 2.19 percent of the countrys GDP for 2018, lower than the deficit of 2.67 percent estimated for 2017.

Growth reflects greater optimism, with better support from factors outside the state budget, such as investment and exports, she said.

The government has set the countrys economic growth target at 5.4 percent for 2018, with growth drivers, including household consumption, investment, exports, and imports.

Household consumption and exports are forecast to each grow at 5.1 percent. Government consumption is also expected to grow by 3.8 percent; gross fixed capital formation, 6.3 percent; and imports, 4.5 percent.

Other macroeconomic indicators include inflation forecast at 3.5 percent, the value of the rupiah at Rp13,500 per US dollar, interest rate on three-month state treasury securities at 5.3 percent, average price of Indonesian crude oil at US$48 per barrel, oil lifting at 800 thousand barrels per day, and gas lifting at 1.2 million barrels of oil equivalent per day.(*)
Editor: Heru

COPYRIGHT © ANTARA 2017
 
039a586a-b982-4ba4-8bdf-856c06e99ed7.jpg


Rencana pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) atau 'kebun angin' segera terealisasi. Hal itu terlihat dari pembangunan PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan (Sulsel). Pool/dok. PT Sidrap Bayu Energi.

580b4730-9e05-42d5-b7d3-587aff2f3c9b.jpg


Kamis (17/8/2017), sejumlah komponen yang terdiri dari komponen tower atau tiang 'kebun angin' yang diangkut Kapal LCT VIP Jaya tiba di perairan Parepare, Sulsel. Pool/dok. PT Sidrap Bayu Energi.

13e5c680-7f00-46d5-b055-f047dae9cefd.jpg


Pengangkutan bagian-bagian turbin angin akan menggunakan truk-truk khusus yang dapat membawa komponen berukuran sangat besar dari Pelabuhan Nusantara Parepare ke lokasi proyek di Desa Lainungan dan Mattirotasi, Kabupaten Sidrap. Pool/dok. PT Sidrap Bayu Energi.





Dengan kedatangan komponen ini, maka konstruksi pembangkit listrik dari energi baru terbarukan ini bisa mulai dikebut. Pool/dok. PT Sidrap Bayu Energi.
 
Kamis 24 Aug 2017, 21:24 WIB

Jurus Jokowi Genjot Daya Saing Infrastruktur RI
Dana Aditiasari - detikFinance

060dd54a-71ed-49d5-bcc1-3fe121cab01d_169.jpg
Foto: Ray Jordan
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menggenjot pembangunan infrastruktur nasional. Pasalnya, saat ini Indonesia masih tertinggal daya saing infrastrukturnya. Saat ini daya saing infrastruktur RI ada di peringkat 60, kalah dari Malaysia hingga Singapura.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk mengejar ketertinggalan tersebut, butuh kerja ekstra. Selain terobosan dari sisi regulasi, salah satu yang dilakukan kementerian PUPR adalah dengan mengoptimalkan hasil riset dalam pembangunan infrastruktur.

"Untuk tetap kompetitif dalam konteks global, produk/jasa kita harus lebih cepat, lebih bagus dan lebih murah. Kita menyadari sepenuhnya bahwa infrastruktur yang andal merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia," jelas dia di Aula Barat ITB, Bandung, Kamis (24/8/2017).

lg.php


Baca juga: Jokowi Bakal Bangun 9 Pos Perbatasan Baru Lagi, Ini Lokasinya

Pernyataan itu, disampaikan Basuki saat menyampaikan makalah ilmiah dengan tema "Terobosan dalam Pembangunan Infrastruktur untuk Mengejar Ketertinggalan" pada Sidang Terbuka ITB Peringatan 97 Tahun Pendidikan Tinggi Teknik Indonesia (1920-2017).

Pada acara tersebut Menteri Basuki juga menerima penghargaan Ganesa Prajamanggala Bakti Adiutama dari Institut Teknologi Bandung (ITB) atas jasa dan pengabdian yang luar biasa bagi kemajuan bangsa Indonesia bersama dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Disampaikan Basuki bahwa menempatkan infrastruktur dalam posisi prioritas pembangunan nasional merupakan pilihan yang logis dan strategis, jika menilik daya saing Indonesia kini masih berada pada peringkat 41.

Baca juga: Cara Jokowi Percepat Pembangunan Tol Trans Sumatera

Sedangkan peringkat daya saing infrastrukturnya walaupun naik namun masih berada pada peringkat 60 saat ini.

Pembangunan infrastruktur PUPR juga menjadi tulang punggung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan di atas 5% setiap tahunnya, penciptaan lapangan kerja, serta upaya untuk meningkatkan Indeks Daya Saing Global dan Peringkat Investasi secara berkelanjutan.

"Tidak ada pilihan lain kecuali bekerja dengan ritme Rock-n-Roll. Pekerjaan dilakukan 7 hari seminggu dengan tiga shift jika kita ingin mengejar ketertinggalan," jelasnya.

Percepatan Dengan Dukungan Hasil Riset dan Teknologi

Di hadapan civitas akademika ITB, Basuki menyampaikan 5 (lima) terobosan yang dilakukan Kementerian PUPR agar dapat melaksanakan amanat yang cukup berat tersebut.

Terobosan tersebut mulai dari aspek regulasi dan hukum, sumber daya manusia, pendanaan inovatif, kepemimpinan dan penerapan hasil riset dan teknologi.

Basuki menyampaikan bahwa penerapan teknologi hasil penelitian dan inovasi telah diimplementasikan pada berbagai proyek infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR dan mampu menghasilkan infrastruktur yang lebih berkualitas, lebih cepat, dan lebih murah.

Baca juga: Rahasia Jokowi Hidupkan Proyek Mangkrak 40 Tahun

Di bidang sumber daya air telah diterapkan teknologi beton pracetak untuk bendung, pengendali dasar sungai, saluran irigasi dan pintu-pintu air untuk mengoptimalkan pemanfaatan air dan sistem irigasi hemat air.

Selain itu digunakan Sistem Modular Wahana Apung, antara lain pada Hunian Terapung Rumah Baca dan Balai Pertemuan Warga Terapung Tambak Lorok, Semarang dan Jembatan Apung di Cilacap.

Untuk teknologi bidang jalan dan jembatan Kementerian PUPR melalui Balitbang telah menghasilkan lebih dari 25 jenis teknologi guna mendukung kebutuhan konektivitas diantaranya Teknologi Corrugated Mortar Busa Pusjatan (CMP) yang menghemat biaya sampai 70% dan waktu pengerjaan sampai 50%.

Teknologi tersebut dipakai saat membangun Flyover Dermoleng, Klonengan, Kesambi, dan Kretek yang diselesaikan dalam waktu lebih kurang 4 bulan.

Dalam pembangunan jalan di atas tanah lunak, digunakan teknologi Vacuum Preloading guna menaikkan tegangan efektif tanah dan mempercepat proses konsolidasi tanah lunak.

Teknologi ini telah diterapkan pada pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya dan tengah diaplikasikan di Jalan Tol Pemalang-Batang.

Baca juga: Foto : Gaya Blusukan Jokowi Cek Proyek Infrastruktur

Beberapa teknologi lain yang telah dimanfaatkan untuk mengatasi tanah lunak dan muka air yang tinggi adalah penggunaan struktur slab on piles sebagai sistem bentang sederhana dan atau sistem bentang terintegrasi (menerus/ integral).

Teknologi ini telah menunjukkan kinerjanya, antara lain, pada Jalan Tol Bali- Mandara yang indah menyusuri pantai dan Jalan Tol Sedyatmo.

Pilihan teknologi lain perkuatan tanah lunak dengan mini piles dan plate load transform berupa geogrid dengan pasir batu dengan ketebalan tertentu. Teknologi ini antara lain diaplikasikan pada Jalan Tol Pekanbaru-Dumai.

Teknologi lain yang telah berhasil diterapkan untuk membangun struktur jalan susun di tengah kondisi lalu lintas yang padat adalah Teknologi Sosrobahu, yang telah digunakan pada struktur Jalan Tol Wiyoto Wiyono, Tol Metro-Manila dan akan diterapkan pada Jalan Tol Elevated Jakarta-Cikampek II.

Di bidang Perumahan dan Permukiman, sistem modular juga akan digunakan dalam membangun rumah susun mulai tahun 2018. Keunggulannya dari segi biaya lebih hemat 19 persen dan teknologinya sederhana sehingga memudahkan pengendalian kualitas.

Menteri Basuki juga meminta dukungan seluruh elemen bangsa termasuk civitas akademika ITB dan mahasiswa dalam upaya mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur.

Dirinya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa ITB untuk melakukan training ground pada proyek-proyek yang tengah dikerjakan Kementerian PUPR.

"Tinggal pilih saja mau mendalami aspek pembangunan bendungan, jalan tol, perumahan, atau lainnya, tidak perlu ke luar negeri," pungkasnya. (dna/hns)
 
Indonesia Anticipates Influx of Foreign Fish Processors
Posted On 27 Aug 2017
By : Leo Jegho

New laws have effectively curbed illegal fishing, giving no way for foreign fishing vessels to smuggle their catch from the archipelago.

Jakarta, GIVnews.com – Indonesia may see an influx of foreign investors in its seafood processing sector in the coming years. They are reportedly lured by the country’s new fishery policies.

Maritime and Fishery Minister Susi Pudjiastuti said a number of Japanese fish processing firms would soon relocate their factories from Thailand to Indonesia. One of them is Itochu, the minister told reporters at her office on Friday (25/4) as reported b by Kompas.com.

Previous reports had said that a rising number of foreign investors from Japan and Russia and other countries had expressed interest in building seafood processing centers in Indonesia after the government issued laws to ban foreign vessels from fishing in Indonesia. One of those laws was the Presidential Regulation No. 44 Year 2016.

Those laws had effectively curbed illegal fishing that had been rampant in Indonesia over many years ago, giving no way for foreign fishing vessels to smuggle their catch from the archipelago. As a result, Indonesia has now received larger supplies of fish and other marine products for local fish and seafood processing factories. In addition, abundant fish supplies have lured foreign investors to come into the country.

Minister Susi said foreign-owned fish processors would not only export their products but would also market them in Indonesia.

Meanwhile, the minister admitted that Indonesia was in a no better position as compared with Thailand. Seafood products shipped from Indonesia to Japan are imposed an averaged 7 percent import tariff. On the other hand, those coming from Thailand are subject to 0 percent tariff, she noted. Indonesia will try to change this situation, Minister Susi said, but she did not specify.
http://www.globalindonesianvoices.com/31009/indonesia-anticipates-influx-of-foreign-fish-processors/
 
Freeport agrees to 51% divestment, other terms: CEO

Gold and copper miner PT Freeport Indonesia (PTFI) has finally agreed to divest 51 percent of its shares and to other terms related to its contractual extension, after a long tug-of-war negotiation with the Indonesian government.

ffi.jpg


Freeport Indonesia, a subsidiary of US mining giant Freeport McMoRan, also agreed to convert its contract of work (CoW) into a Special Mining License (IUPK), build a smelter within the next five years and increase its contribution to state revenues from its Grasberg mine in Papua, announced a government-Freeport joint press conference on Tuesday.

In return, Freeport’s contract, originally set to expire in 2021, will be extended to 2041 under the new terms.

Freeport McMoRan CEO Richard Adkerson said the compromise with the government was essential for the firm because although the open mine reserves were depleting, his company had seen large potential in its underground mine.

PTFI plans to invest US$20 billion over the next two decades, with $17 billion to be invested by 2031, he added.

“To reach our objectives meant that we have to be willing to cooperate and build a smelter and divest 51 percent. We are working cooperatively with the government to achieve the objectives,” Adkerson said during the press conference.

“We have agreed to increase Indonesian ownership from 9.36 percent to 51 percent over time in a way that compensates the fair market value. We still have work to do to reach the compromise,” he said.

http://www.thejakartapost.com/news/2017/08/29/freeport-agrees-to-51-divestment-other-terms-ceo.html
 
Last edited:
National Monument (Monas) Development from Time to Time

dbb4eacf-c4ea-4c3c-b5e2-3174e9c22630.jpg

The development of Monas Monument consists of two stages. The first phase in 1961-1965, which began with the laying of the first concrete by President Sukarno as the foundation of the building on August 17, 1961. Doc. Adhi Karya.

986145d3-e827-4195-9103-16d34e2dcfda.jpg

Until 1963, the foundation, the walls of the base and the form of obelisk or towering buildings have been completed. However, the construction was halted due to the G-30S / PKI incident. Dock. Adhi Karya.

3f97b8cf-7019-4d6a-8612-8a9935422b81.jpg

The second phase of development was continued in 1969 until 1976. Monas Monument was opened to the public in the government of President Soeharto, dated 12 July 1975. Doc. Adhi Karya.

fd7d4b53-5eb9-400e-9ef4-f3768a948369.jpg

The idea of Monas development has emerged since 1949, initiated by President Sukarno. At that time Indonesia wanted to show its sovereignty with a building, just like in other countries. Dock. Adhi Karya.

f813b6aa-408c-44c2-83cf-4a760d43e860.jpg

Monas monument design is done by the process of contest. Frederich Silaban became the winner because of his design that can survive solidly in a matter of centuries and represents the character of the Indonesian nation. Dock. Adhi Karya.

430cf3bd-2b04-4659-ba93-49a023231ce4.jpg

Now the building still stands firmly for 42 years since it was first inaugurated, with a height of 132 meters and on top of it there is a golden flame crown coated. Dock. Adhi Karya.
 
State firms post Rp 87 trillion (US$6.52 billion) H1 net profit

Indonesia’s 118 state-owned enterprises (SOEs) recorded a net profit of Rp 87 trillion (US$6.52 billion) in the first half of 2017, down from Rp 88 trillion in the same period last year, an official has said. "Net profit this year is almost the same as in the previous year as most state-owned companies allocated part of their operating profit to capital expenditures," State Enterprises Ministry secretary Imam Apriyanto Putro said in Jakarta on Tuesday.

bumn.jpg


State firms set aside Rp111 trillion for capital expenditures in the first half, 40.50 percent higher than Rp 79 trillion in the same period last year, he said.

The funds mostly went to infrastructure projects related to electricity, oil and gas, transportation (airports and seaports) and telecommunications.

State-owned electricity company PLN, energy giant Pertamina and telecommunications firm PT Telkom Indonesia recorded the biggest investment, Apriyanto added.

“We still call 2017 the year of infrastructure," he said as reported by Antara.

Meanwhile, operational expenditure of the 118 SOEs reached Rp 788 trillion, compared to Rp 650 trillion in the same period last year, indicating the expansion of their businesses, Apriyanto added.

The ministry also recorded Rp 936 trillion in operating income from SOEs in the first halt, compared to Rp809 trillion in the first six months of 2016.

Their total assets reached Rp 6.69 quadrillion, compared to Rp 5.99 quadrillion last year. (bbn)

http://www.thejakartapost.com/news/2017/08/30/state-firms-post-rp-87-trillion-h1-net-profit.html
 
foto bisnis
Foto: Perkembangan Terkini Terowongan Bawah Tanah MRT Jakarta
- detikFinance
Proyek pembangunan konstruksi Mass Rapid Transit (MRT) Fase I sepanjang 16 km sudah mencapai 76,13%. Begini perkembangan terkini proyek tersebut.
1 dari 7

b70d2ef3-3fe5-4d84-9109-95ea81c46cea.jpg

Para pekerja membangun terowongan bawah tanah yang akan menghubungkan Stasiun Bundaran Hotel Indonesia dan Stasiun Bundaran Senayan. Dok. MRT Jakarta.

01bb2e20-cb4f-42b5-89ee-ac16257325aa.jpg


Konstruksi MRT ditargetkan rampung pada 2018. Dok. MRT Jakarta


a0f73264-88d3-4aee-8eef-eb792e007402.jpg

Megaproyek yang disinyalir akan mengurai kemacetan di Ibu Kota tersebut ditargetkan dapat beroperasi pada tanggal 1 Maret 2019 mendatang. Dok. MRT Jakarta.

b3bba333-0b39-4444-af22-9142b0114674.jpg


Terdapat enam stasiun bawah tanah yang akan melayani penumpang di rute ini. Dok. MRT Jakarta.

80b43a40-e3d8-461d-b21b-247a044e8b4d.jpg


Nantinya akan ada 16 rangkaian kereta yang terdiri dari 96 gerbong. Namun yang beroperasi hanya 14 rangkaian kereta, sementara 2 rangkaian kereta sebagai cadangan. Dok. MRT Jakarta.
d3914b2a-4f90-4662-beee-031a695e3e7b.jpg


Terowongan bawah tanah ini sepanjang 6 km. Dok. MRT Jakarta.

e3fa4ecc-8335-4295-a145-f16f05e585de.jpg


Proyek MRT fase I membentang sepanjang 16 km. Di jalur tersebut terdapat 13 stasiun yang terdiri dari 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah. Dok. MRT Jakarta
 
Saat Jokowi Interogasi Bos Jasa Marga Soal Perizinan
Ardan Adhi Chandra - detikFinance

b37e39de-36b2-4d4c-8ad6-92f51fe42319_169.jpg
Foto: Ardan Adhi Chandra/detikFinance
Jakarta - Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk (JSMR), Desi Arryani diminta blak-blakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara peluncuran sekuritisasi aset di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. Jokowi mendapatkan informasi, sekuritisasi Tol Jagorawi membutuhkan waktu 9 bulan.

"Mana Dirut Jasa Marga, sini ke depan," pinta Jokowi di sela-sela pidatonya, di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

"Tadi saya dengar 9 bulan, itu mengurusnya di mana saja sampai ruwet kayak gini, biar semuanya tahu kita blak-blakan saja. Jadi disampaikan," jelas Jokowi.

lg.php


Desi pun langsung menyambut panggilan Jokowi. Ia berdiri persis di sebelah sambil memegang microphone dan memulai menjelaskan.

"Paling lama adalah menyamakan persepsi pak. Sekuritisasi jalan tol itu bagaimana. Dari sisi Jasa Marga yang bagus untuk disekuritisasi memang jalan tol. Ada 13 ruas kami memiliki itu sudah tidak punya kewajiban memang jalan tol itu banyak diganti oleh APBN pak," papar Desi.

"Ini yang kami pilih untuk dilepas sehingga aset itu bisa memberikan dana. Ini menyamakan. Sejak awal kami OJK, semua pihak," kata Desi yang kemudian langsung dipotong oleh Jokowi.

cf643a6f-03bb-4203-9c0d-997e18590239_169.jpg
Saat Jokowi Interogasi Bos Jasa Marga Soal Perizinan. Foto: Ardan Adhi Chandra/detikFinance

Jokowi ingin tahu lebih jelas terkait semua pihak yang dimaksud.

"Siapa sih semua pihak itu? Ngurusnya siapa saja. Jangan semua pihak, satu ngurus di mana dulu, nanti semua tahu yang ruwet itu di mana?," tanya Jokowi.

"Iya pak sebenarnya terutama di institusi keuangan pak," jawa Desi.

Jokowi kemudian memotong kembali. Menurut Jokowi hal yang disampaikan tak menjawab jelas atas pertanyaan.

"Institusi keuangan itu siapa saja? Bank itu institusi keuangan, pajak juga institusi keuangan, BI juga, OJK juga, yang mana? Mulai dari mana? Terus ngurus yang ruwet di mana? Saya mau tanya itu saja. Jawab, tidak usah takut, jawab saja blak blakan, ngomong aja. Jadi yang riwet yang mana saya tahu," ujar Jokowi.

Desi kembali menjelaskan, proses di Kementerian PUPR sudah ccepat sekali. Sementara itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta pihak lainnya sangat mendukung.

"Mendukung gimana , semua mendukung, tapi berapa lama, berapa hari di OJK, berapa bulan? sampaikan saja," tanya Jokowi kembali.

Desi melanjutkan, hambatan yang memakan waktu cukup lama adalah proses di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bahwa dibutuhkan konfirmasi tentang regulasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"PPh sudah pak, tinggal PPN nya yang belum," terang Desi.

"Urusan apa sih itu? sampai PPN?," tanya Jokowi.

"Jadi para calon investor ini pak membutuhkan konfirmasi tertulis bahwa produk ini pajak atas bunga nya itu seperti obligasi, itu sudah kami dapatkan. Kemudian para calon investor ini menginginkan konfirmasi tertulis bahwa tidak ada PPN karena memang jalan tol tidak ada PPN," papar Desi.

Jokowi tampak heran. Konfirmasi tertulis yang menyatakan transaksi tidak dikenakan PPN sampai begitu lama untuk didapatkan, padahal menurutnya hanya satu lembar kertas.

"Itu saja? Paling satu lembar paling," sebut Jokowi yang disambut tepuk tangan dari para tamu.

(mkj/mkj)

https://m.detik.com/finance/bursa-v...42.1492116875.1504005774-942418683.1502529545
 

Country Latest Posts

Back
Top Bottom