Indonesia Economy Forum

[Nike]

Jalur rel ganda KA Bogor-Sukabumi ditargetkan selesai Agustus 2021

Rabu, 16 September 2020 20:38 WIB



Ilustrasi - Pekerja tengah menggarap pembangunan jalur ganda rel kereta Bogor-Sukabumi di Cigombong, Bogor, Jawa Barat. ANTARA/Yulius Satria Wijaya


Kegiatan padat karya ini merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat sekitar
Bogor (ANTARA) - Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kemenhub tengah melaksanakan program padat karya pada proyek pembangunan jalur rel ganda kereta api lintas Bogor-Sukabumi sepanjang 26,7 km dengan target selesai pada Agustus 2021.

"Sedangkan, untuk segmen Cicurug-Cigombong ditargetkan selesai pada Desember 2020," kata Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Erni Basri melalui pernyataan tertulis yang diterima di Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Menurut Errni, jalur ganda lintas Bogor-Sukabumi ini merupakan bagian dari program padat karya Direktorat Jenderal Pekeretaapian Kemenhub, yang menyelenggarakan program serupa di berbagai wilayah kerja di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Kegiatan padat karya ini, kata dia, merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat sekitar lokasi proyek agar bisa berkontribusi dalam pembangunan perkeretaapian.

Di sisi lain, kegiatan padat karya ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Program padat karya ini ditujukan bagi warga pengangguran, setengah pengangguran, penduduk miskin dan stunting yakni penduduk yang memiliki balita bermasalah dengan gizi," katanya.

Erni menjelaskan program padat karya ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 292 orang yang tersebar di 30 titik di seluruh lokasi proyek jalur ganda Bogor-Sukabumi.

"Rinciannya adalah 18 titik di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi, serta 12 titik di Kota Bogor," katanya.

Menurut dia, lingkup pekerjaan program padat karya ini melekat pada pekerjaan-pekerjaan konstruksi, seperti galian, pembuatan drainase, bongkar pasang track sementara, urug kabel, dan pekerjaan sipil lainnya.

"Kegiatan padat karya telah berlangsung dari Januari lalu hingga Desember 2020 mendatang," katanya.

Baca juga: Bogor bantu fasilitasi warga terdampak rel ganda miliki rumah
Baca juga: Perjalanan KA Sukabumi-Bogor dibatalkan sementara akibat longsor
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Jalur rel ganda KA Bogor-Sukabumi ditargetkan selesai Agustus 2021

Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat Kemenhub tengah melaksanakan program padat karya pada proyek pembangunan jalur rel ganda kereta api ...

www.antaranews.com

 

[Nike]

LMAN siap bebaskan lahan 34 proyek jalan tol dan bendungan di 2021

Rabu, 16 September 2020 15:54 WIB



Pekerja mengoperasikan alat berat untuk memasang pembatas jalan pada proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Jatinangor, Kabupateng Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (12/9/2020). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, hingga akhir 2020 proyek jalan tol yang ada di Indonesia dapat mendatangkan investasi hingga Rp.100 triliun. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/hp. (ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI)


Ini masih definitif, peruntukkan di 2021 terbagi untuk 34 ruas jalan tol dan sembilan bendungan
Jakarta (ANTARA) - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) berencana untuk terlibat dalam pembebasan lahan untuk 34 proyek Jalan Tol dan 9 bendungan yang termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2021.

"Ini masih definitif, peruntukkan di 2021 terbagi untuk 34 ruas jalan tol dan sembilan bendungan," kata Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi saat melakukan media visit ke ANTARA di Jakarta, Rabu.

Basuki merinci proyek Jalan Tol tersebut antara lain mencakup 15 ruas di Sumatera, delapan ruas di wilayah Jabodetabek, satu ruas di Kalimantan, satu ruas di Sulawesi dan sembilan ruas di Jawa.

"Satu ruas di Kalimantan itu untuk Tol Samarinda-Bontang karena untuk mengantisipasi adanya ibukota baru," katanya.

Sedangkan, proyek infrastruktur sumber daya air antara lain, tiga bendungan berada di Nusa Tenggara, dua bendungan di Sulawesi, satu bendungan di Kalimantan, satu bendungan di Bali dan dua bendungan di Jawa Tengah.

"Untuk proyek bendungan ini, seluruhnya proyek baru," ujar Basuki.

Untuk pembebasan lahan berbagai proyek ini, LMAN mendapatkan pagu pembiayaan indikatif sebesar Rp11,1 triliun dalam RAPBN 2021 yang masih harus melalui tahapan pembahasan antara pemerintah dengan DPR.

Sejak 2016, LMAN telah berpartisipasi dalam proses pembebasan lahan untuk PSN di seluruh Indonesia antara lain 40 ruas Jalan Tol, 25 bendungan, tujuh jalur Kereta Api dan empat saluran irigasi.

Sebagian besar pembiayaan yang jumlahnya mencapai Rp57 triliun tersebut dimanfaatkan untuk pengadaan tanah di jalur Jalan Tol Trans Jawa serta Trans Sumatera yang saat ini proses pembangunannya terus berlanjut.


Baca juga: LMAN telah realisasikan dana pembebasan lahan PSN hingga Rp11 triliun

Baca juga: LMAN kelola 234 aset negara hingga Juni 2020

Baca juga: Percepat proyek strategis, LMAN sesuaikan prosedur pendanaan lahan

Pewarta: Satyagraha
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2020

 

[Nike]

Indonesia records 47.43-percent rise in car sales in August

8 hours ago



Car sales in Suzuki pavilion in IMS 2019 (ANTARA/Alviansyah)


The sales of Astra and national cars in the past three months has steadily increased. We are optimistic of continued recovery, so it will contribute to the national car sales
Jakarta (ANTARA) - Car sales in Indonesia rose for the third consecutive month to 37,277 vehicles in August, up by 47.43 percent, from 25,283 units a month earlier, Indonesian Association of Motor Vehicle Producers (Gaiklindo) stated.

Domestic car sales swelled by 255.7 percent to 12,623 vehicles in June, from 3,551 units the month before, marking the first car sale hike since the country announced the first confirmed COVID-19 case in March 2020.

Car sales inched up again by 100.3 percent in July to 25,283 units, from 12,623 units a month ago.

Despite the hike, the August 2020 car sales fell far short of the 90,568 units sold during the same month last year.

Overall, domestic car sales in the year ending August 31, 2020, stood at 323,492 units, or 31 percent of last year's car sales reaching over one million units.

Toyota led car sales in August, with 8,740 units; followed by 6,651 units of Daihatsu; 4,867 units of Mitsubishi; 3,501 units of Suzuki; and 3,047 units of Honda.

Astra Group recorded a hike in car sales by 4,856 units in June; 10,140 units in July; and 16,773 units in August.

"The sales of Astra and national cars in the past three months has steadily increased. We are optimistic of continued recovery, so it will contribute to the national car sales," Head of Astra Corporate Communications Boy Kelana Soebroto noted in a press statement.

In total, Astra’s car sales in the year ending August 31, 2020, halved to 166,418 units, from 344,581 vehicles during the corresponding period last year.
Related news: 143 companies plan to reallocate investment to Indonesia: Hartarto

Related news: KADIN supports government's handling of COVID-19 pandemic

EDITED BY INE




Reporter: Alviansyah P/Suharto
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Indonesia records 47.43-percent rise in car sales in August

Car sales in Indonesia rose for the third consecutive month to 37,277 vehicles in August, up by 47.43 percent, from 25,283 units a month earlier, Indonesian ...

en.antaranews.com

 

[Nike]

Japanese Ambassador visits MRT Jakarta phase II construction site
17th Sep 2020 08:32

Jakarta (ANTARA) - Japanese Ambassador to Indonesia, Masafumi Ishii, and chief of JICA's representative office in Indonesia, Shinichi Yamanaka, have paid a visit to the construction site for MRT Jakarta’s 201 Work Zone on the North-South route.



The 201 Work Zone is being developed under the second phase of the North-South route since June this year.



The construction of the 201 Work Zone is the first part of the North-South phase 2 of the MRT, and the construction between the Bundaran HI station and the Harmoni station is part of the rail extension that will be built down to the Kota (Old Town) area.



"I am impressed with the construction progress that has run according to the schedule, even though the COVID-19 pandemic is yet to slow down. The MRT project is a symbol, both for the friendship and cooperation between Japan and Indonesia," Ambassador Ishii said in a statement received here on Wednesday.



He said he hoped the extension of the MRT rails enriches the lives of Jakarta citizens.



President director of PT MRT Jakarta, William Sabandar, said the MRT Phase II comprises two projects, namely MRT Phase 2A, covering the route from the Hotel Indonesia area to the Kota area, and Phase 2B, running from Kota to West Ancol.



Eight stations will be covered by the project, including the Thamrin Station, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, Kota, and Depo Ancol Barat.



Of the eight stations, Thamrin and Kota are the largest, with work on 400 meters completed and 10 entrances installed along with a 200-meter long commercial area. The stations have been directly integrated with Transjakarta buses.



"This station will be the largest station, interconnected with the TransJakarta line, which is equipped with a commercial area as well," Sabandar said on the Jakarta MRT website.



MRT Phase II will cover a 7.8 kilometer line and is being built on the ground (at grade) in Kampung Bandan, North Jakarta. Meanwhile, seven other stations are being built underground.



The MRT Jakarta Phase II train will traverse or make stops at Sarinah Station, Monas Station, Harmoni Station, Sawah Besar Station, Mangga Besar Station, Glodok Station, Kota Station, and Kampung Bandan Depo Station.



MRT Phase II of the Bundaran HI-Kota route will span 5.8 km and have seven underground stations: Sarinah, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, and Kota.



The stations' depth will range from 17 meters to 36 meters. (INE)


Related news: MRT construction to complete second phase by 2024

Related news: East Jakarta's food stall, restaurant closed over PSBB violation

EDITED BY INE

Translated by: Yashinta Difa Pramudyani/Aria
Editor: Fardah Assegaf

Japanese Ambassador visits MRT Jakarta phase II construction site

Japanese Ambassador to Indonesia, Masafumi Ishii, and chief of JICA's representative office in Indonesia, Shinichi Yamanaka, have paid a visit to the ...

en.antaranews.com

 

[Nike]

Ministry commits to strengthening medicine raw material industry
17th Sep 2020 08:50

Jakarta (ANTARA) - The Industry Ministry has reaffirmed its commitment to strengthening the medicine raw material industry to nurture self-reliance in the country's pharmaceutical sector as a key in the path to realizing national health development.

"The COVID-19 pandemic has increased the agility of all countries, including in the supply of medicines," Muhammad Khayam, the ministry's Director General of Chemical, Pharmaceutical and Textile Industry, noted in a statement here on Wednesday.

To this end, the government has continued to consolidate the pharmaceutical industry manufacturing structure through spurring research to create innovative products, among other endeavors.

Khayam made the statement during a visit to state-run oil firm PT Pertamina's refinery in Cilacap, Central Java.

"We laud PT Pertamina that has worked in cooperation with PT Kimia Farma Tbk to develop the raw material industry for paracetamol that used benzene," he pointed out.

Khayam noted that the ministry will support optimization of petrochemical derivative products processed into pharmaceutical raw material.

The program has been included in the National Research Priorities (PRN) 2020-2024 under the coordination of the Research and Technology Ministry/the National Research and Innovation Agency (BRIN).

It is expected to boost competitiveness of the country's chemical industry and help lower the trade balance deficit, especially in the pharmaceutical sector, he stated.

Indonesia's pharmaceutical industry has produced 90 percent of the domestic medicine demand, Khayam stated.

Industry Minister Agus Gumiwang Kartasasmita earlier reiterated that the ministry had included the healthcare equipment industry and pharmaceutical industry in the priority program of Making Indonesia 4.0.

Indonesia's self-reliance in these industries is deemed crucial, particularly in the wake of the current health emergency situation.

According to the ministry’s data, the chemical, pharmaceutical, and traditional medicine industry had recorded a growth of 5.59 percent in the first quarter of 2020. During the period, the chemical and pharmaceutical industry had booked an investment of Rp9.83 trillion.

Related news: Pharmaceutical, medical industries included in Making Indonesia 4.0

Related news: Indonesia aims for self-reliance in medical devices, products
EDITED BY INE

Translated by: Sella PG, Sri Haryati
Editor: Fardah Assegaf

Ministry commits to strengthening medicine raw material industry

The Industry Ministry has reaffirmed its commitment to strengthening the medicine raw material industry to nurture self-reliance in the country's ...

en.antaranews.com

Oil and Tar coals can be used as raw material for medicine use. Products like Paracetamol had Benzene compound on it

 

[Nike]

Looks like during Pandemy there is many progress for infrastructure projects, including railway projects. One of them is reactivation of Garut tracks

 

[Nike]

143 companies plan to reallocate investment to Indonesia: Hartarto
16th Sep 2020 16:35

Jakarta (ANTARA) - Coordinating Economic Affairs Minister Airlangga Hartarto revealed that 143 companies, including from the United States, Taiwan, South Korea, Hong Kong, Japan, and China, plan to reallocate investment to Indonesia.

"Data from the Investment Coordinating Board (BKPM) shows that 143 companies have planned to reallocate investment to Indonesia, with the potential of more than 300 thousand workers being absorbed," the minister noted at the HSBC Economic Forum event in Jakarta, Wednesday.

Hartarto stated that the reallocation plan indicated that the COVID-19 pandemic had offered valuable lessons that supply chains of goods could not be centralized in one country.

"Currently, several multinational companies are starting to relocate from China to other Asian countries, especially the ASEAN," he noted.

The minister believes Indonesia can seize this opportunity to replace China as an investment destination for new supply chain relationships in the global market.

However, Hartarto did admit to the existing quite high risk of uncertainty this year in the wake of which the Indonesian economy faces both external and internal challenges.

The minister explained that pressure from the external front was a global uncertainty that had its roots deep-seated in the COVID-19 pandemic, thereby leading to a persistently dismal global economic forecast.

Meanwhile, on the internal front, this pressure arises in line with the global economic slowdown, as was reflected in Indonesia’s second-quarter growth contracting 5.32 percent.

Hence, Airlangga confirmed that the government was currently preparing various policies to tackle these external and internal pressures.

The minister highlighted the steps and policies being pursued by the government, including completing discussion on the omnibus bill on job creation with the House of Representatives (DPR) and compiling a list of investment priorities, including business areas that will receive tax and non-tax facilities.

"Through concrete and appropriate policies, Indonesia will be able to overcome the challenges being faced in 2020. Together, we hope that in future, the Indonesian economy will grow stronger and more successful," he added.
Related news: Jakarta offers 5 investment projects to Singaporean investors

Related news: BKPM targets budget absorption above 95% in 2020

EDITED BY INE

Translated by: Astrid F, Azis Kurmala
Editor: Fardah Assegaf

 

[Nike]

 

[Nike]

 

[Nike]

 

[Nike]

Terungkap, Negara Beri Utangan ke Bambang Tri di Sea Games 97
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
NEWS

19 September 2020 07:13

Foto: Istana

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) akhirnya buka suara terkait kasus yang membelenggu Bambang Trihatmodjo, yakni dalam piutang negara masa lalu Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games XIX Tahun 1997.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama menjelaskan dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Sea Games XIX Tahun 1997 telah diikutsertakan konsorsium swasta dan menunjuk konsorsium swasta yang diketuai oleh Bambang Trihatmodjo, sebagai mitra penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997.

"Konsorsium mempunyai tugas antara lain menyediakan dana untuk penyelenggaraan Sea Games XIX Tahun 1997. Dalam penyelenggaraannya, Konsorsium mengalami kekurangan dana dan negera memberikan pinjaman yang pada akhirnya menjadi utang konsorsium kepada negara (piutang negara)," ujar Setya dalam keterangan resmi, Sabtu (19/9/2020).

Foto: Bambang Trihatmodjo. (Dok detikcom)​

PILIHAN REDAKSI Gugat Menkeu, Begini Jejak Bambang Trihatmodjo di Pasar Saham Ini Dia 'Pasukan' yang Mengejar Bambang Trihatmodjo Kemenkeu ke Bambang Tri: Soal Utang Bisa Dibicarakan & Cicil Berapa Utang Bambang Tri? Ini Kata Anak Buah Sri Mulyani

Terkait permasalahan piutang tersebut, Kemensetneg telah melakukan upaya-upaya pengembalian piutang negara kepada Bambang Triatmojo selaku Ketua KMP Sea Games XIX Tahun 1997. Yakni dilakukan melalui serangkaian rapat-rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan dari Kemensetneg, Sekretariat Jenderal Kementerian LHK, DJKN Kementerian Keuangan, Sekretariat Presiden, dan KMP Sea Games XIX Tahun 1997.

Dalam rakor tersebut disepakati bahwa permasalahan penyelesaian piutang dimaksud akan dilimpahkan kepada Kementerian Keuangan, utamanya terkait penyerahan pengurusan piutang negara dan teknis pelaksanaannya.

"Kini penanganan permasalahan penyelesaian piutang negara tersebut sedang berproses di Kementerian Keuangan sampai dengan piutang tersebut dinyatakan lunas/selesai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," pungkas Setya.

Langkah Kemenkeu dalam mengawal kasus Putra Presiden Soeharto tersebut yakni dengan cara pencegahan ke luar negeri. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta membeberkan alasannya.


"Yang bersangkutan tidak menyelesaikan kewajibannya," tutur Isa kepada CNBC Indonesia, Kamis (17/9/2020).

Sayangnya, Isa tidak menyampaikan berapa kewajiban utang yang harus dipenuhi Bambang ke negara.

"Dalam konteks pengurusan piutang negara itu [jumlah utang] termasuk informasi yang dikecualikan," kata Isa melanjutkan.

Bambang bukan tanpa perlawanan, Ia mendaftarkan gugatan kepada PTUN Jakarta Pusat. Dalam gugatannya, Bambang Trihatmodjo meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.

Selain itu, Bambang Trihatmodjo dalam gugatannya meminta PTUN mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Menkeu Nomor 108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 tersebut.

Gugatan ini diajukan Bambang Trihatmodjo dengan kuasa hukum Prisma Wardhana Sasmita. Saat ini status perkara masih pemeriksaan persiapan.

Jika ditarik ke belakang, perhelatan SEA Games XIX memang didanai dari sumber dana Bantuan Presiden (Banpres). Di bawah kepimpinan Presiden Soeharto kala itu, diputuskan bahwa pemerintah memberikan pinjaman Rp 35 miliar kepada konsorsium penyelenggara SEA Games XIX yang berlangsung pada 1997.

Sebagai ketua konsorsium, Bambang memang bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh fasilitas SEA Games. Jika tidak mampu membayar utang itu, termasuk bunga dan denda, mungkin jumlah utang dari pelaksanaan SEA Games 1997 sudah mencapai triliunan rupiah.

Terungkap, Negara Beri Utangan ke Bambang Tri di Sea Games 97

Konsorsium mengalami kekurangan dana dan negera memberikan pinjaman

www.cnbcindonesia.com

We should looking for justice here

 

[Nike]

Kemenkeu RI-AS perkuat pembiayaan infrastruktur dan pasar keuangan
Sabtu, 19 September 2020 11:00 WIB

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan RI dengan Departemen Treasury AS melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) telah menyepakati pembentukan kerja sama pembiayaan infrastruktur dan pembangunan pasar keuangan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu, menyebutkan MoU ini telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin.

Komitmen itu merupakan upaya bersama kedua institusi untuk mendorong partisipasi swasta dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur serta untuk memfasilitasi pembangunan pasar keuangan bagi pembiayaan infrastruktur.

Baca juga: BKPM: Tarif kompetitif alasan perusahaan AS relokasi ke Indonesia

"Inisiatif kerja sama ini sangat relevan untuk menjawab permasalahan kebutuhan permodalan dalam rangka pembangunan infrastruktur di Indonesia," kata Rahayu.

Rahayu menambahkan kerja sama ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), terutama untuk mendorong partisipasi maupun investasi swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.

MoU ini mencakup pengembangan pasar keuangan regional untuk investasi infrastruktur serta perumusan instrumen dan struktur pembiayaan untuk memfasilitasi dan mengurangi hambatan dalam investasi sektor swasta di bidang infrastruktur.

Selain itu, komitmen itu juga mendorong adanya inovasi dan keberlanjutan pembiayaan proyek infrastruktur serta mengeksplorasi program pengembangan kapasitas keuangan dan kerja sama teknis dalam pembiayaan infrastruktur.

Baca juga: AS bantu Indonesia dukung rancangan infrastruktur gas

Selama ini, Departemen Treasury AS mempunyai pengalaman dalam proses pembuatan skema-skema alternatif pembiayaan dari swasta, kajian proyek infrastruktur, maupun pemanfaatan pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan infrastruktur.

Oleh karena itu, kerja sama ini juga diharapkan akan memberikan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan aset, analisa dampak atas pembiayaan dan pengembangan fasilitas kredit. Selain itu, juga dukungan teknis penyiapan proyek infrastruktur yang berpotensi tinggi menarik partisipasi swasta.

Secara keseluruhan, Kemenkeu RI dan Departemen Treasury AS mengharapkan kerja sama ini akan memperkuat hubungan bilateral, tidak hanya dalam bidang ekonomi, yang telah terjalin erat antar kedua negara.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020
Sri Mulyani ajukan kenaikan anggaran lebih dari Rp900 miliar di 2021

Kemenkeu RI-AS perkuat pembiayaan infrastruktur dan pasar keuangan

Kementerian Keuangan RI dengan Departemen Treasury AS melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) telah menyepakati pembentukan kerja sama pembiayaan ...

m.antaranews.com

 

[NEKONEKO]

Kemenkeu RI-AS perkuat pembiayaan infrastruktur dan pasar keuangan
Sabtu, 19 September 2020 11:00 WIB

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan RI dengan Departemen Treasury AS melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) telah menyepakati pembentukan kerja sama pembiayaan infrastruktur dan pembangunan pasar keuangan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu, menyebutkan MoU ini telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin.

Komitmen itu merupakan upaya bersama kedua institusi untuk mendorong partisipasi swasta dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur serta untuk memfasilitasi pembangunan pasar keuangan bagi pembiayaan infrastruktur.

Baca juga: BKPM: Tarif kompetitif alasan perusahaan AS relokasi ke Indonesia

"Inisiatif kerja sama ini sangat relevan untuk menjawab permasalahan kebutuhan permodalan dalam rangka pembangunan infrastruktur di Indonesia," kata Rahayu.

Rahayu menambahkan kerja sama ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), terutama untuk mendorong partisipasi maupun investasi swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.

MoU ini mencakup pengembangan pasar keuangan regional untuk investasi infrastruktur serta perumusan instrumen dan struktur pembiayaan untuk memfasilitasi dan mengurangi hambatan dalam investasi sektor swasta di bidang infrastruktur.

Selain itu, komitmen itu juga mendorong adanya inovasi dan keberlanjutan pembiayaan proyek infrastruktur serta mengeksplorasi program pengembangan kapasitas keuangan dan kerja sama teknis dalam pembiayaan infrastruktur.

Baca juga: AS bantu Indonesia dukung rancangan infrastruktur gas

Selama ini, Departemen Treasury AS mempunyai pengalaman dalam proses pembuatan skema-skema alternatif pembiayaan dari swasta, kajian proyek infrastruktur, maupun pemanfaatan pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan infrastruktur.

Oleh karena itu, kerja sama ini juga diharapkan akan memberikan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan aset, analisa dampak atas pembiayaan dan pengembangan fasilitas kredit. Selain itu, juga dukungan teknis penyiapan proyek infrastruktur yang berpotensi tinggi menarik partisipasi swasta.

Secara keseluruhan, Kemenkeu RI dan Departemen Treasury AS mengharapkan kerja sama ini akan memperkuat hubungan bilateral, tidak hanya dalam bidang ekonomi, yang telah terjalin erat antar kedua negara.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020
Sri Mulyani ajukan kenaikan anggaran lebih dari Rp900 miliar di 2021

Kemenkeu RI-AS perkuat pembiayaan infrastruktur dan pasar keuangan

Kementerian Keuangan RI dengan Departemen Treasury AS melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) telah menyepakati pembentukan kerja sama pembiayaan ...

m.antaranews.com

US, Indonesia ink cooperation to support infrastructure development

Jakarta (ANTARA) - Indonesian Finance Minister Sri Mulyani Indrawati and US Secretary of Treasury Steven T. Mnuchin, on Friday, inked a framework of cooperation to bolster infrastructure financing and market development.

The US Embassy in Jakarta announced on Saturday that they signed the framework of cooperation through long distance.

Initiative for the cooperation was formulated to realize common goals between the US and Indonesia to support infrastructure development through private sector market-oriented investment.

Under the framework of cooperation, the US and Indonesia will deal with regulation and legality barriers to private sector investment focusing on financial instrument development, project financing, local bond market, and stock exchange

Infrastructure development is crucial for long-term economic growth and recovery from the impacts of the COVID-19 pandemic. The framework of cooperation supports economic growth and common goals of both nations to meet infrastructure requirements through private sector market-oriented investment, Mnuchin stated.

The first meeting of the working group, held under a framework agreement, will be held virtually on Sept 22-23, according to the embassy.

The involvement in cooperation in the field of infrastructure is expected to support the US government's broader Indo-Pacific strategy by completing ongoing efforts under the Asia EDGE (Enhancing Development and Growth through Energy) and Infrastructure Transaction and Assistance Network (ITAN).

US, Indonesia ink cooperation to support infrastructure development

Indonesian Finance Minister Sri Mulyani Indrawati and US Secretary of Treasury Steven T. Mnuchin, on Friday, inked a framework of cooperation to bolster ...

en.antaranews.com

 

[Nike]

Some 300 residents employed in Bogor-Sukabumi railway line project
20th Sep 2020 09:44

Bogor, W Java (ANTARA) - The Transportation Ministry has recruited at least 300 local people to support the Bogor-Sukabumi double-track railway construction project, the ministry's top official revealed in a statement that ANTARA received here on Sunday.

"Currently, a railway line spanning 26.7 kilometers from Bogor to Cicurug is under construction. It is expected to be completed in August 2021," Director for Railway Facilities at the Indonesian Transportation Ministry Heru Wisnu Wibowo said.

Employing the local residents in the Bogor-Sukabumi double-track railway construction project was part of the ministry's commitment to implementing the government's labor-intensive program, he said.

The casual workers are averagely employed for six months, said Wibowo who visited Cigombong Subdistrict's area in Bogor District on Saturday to observe the construction process of this Bogor-Sukabumi double-track railway project.

The ministry employs skilled and casual workers in which the later is recruited from those residing in the areas along and around the railway construction project to enable them to maintain their purchasing power amid the ongoing COVID-19 pandemic.

The Indonesian government has intensified manpower-intensive infrastructure projects in different parts of Indonesia to offer employment to members of the low-income community to maintain their purchasing power amid the ongoing COVID-19 pandemic.

This labor-intensive program is not merely carried out by the Transportation Ministry but also by the Public Works and Housing Ministry to boost the economic growth and distribute funds to villages and rural areas.

To this end, the Public Works and Housing Ministry, for instance, expedites the realization of this year's labor-intensive projects, financed in cash, in 34 provinces across Indonesia.

With a total budget of Rp10 trillion, the projects cover seven programs, including the Irrigation System Accelerated Program (P3-TGAI), Socio-Economic Regional Infrastructure Development Program (PISEW), and Reduced, Reused, and Recycled Waste Management Sites (TPS3R).

Coronavirus infections initially surfaced in the Chinese city of Wuhan at the end of 2019, while the Indonesian government officially announced the country's first confirmed cases on March 2, 2020.

To tackle the COVID-19 pandemic that has led to an economic contraction of 5.32 percent in the second quarter of this year, the Indonesian government is making all-out efforts.

Besides launching a labour-intensive program to assist those severely suffering the tremendous economic impacts of the coronavirus outbreak, the government also supports the development of a vaccine to combat the virus.

Currently, in addition to the Sinovac COVID-19 vaccine, Indonesian scientists are working on a vaccine named after the country's national flag, Merah Putih (Red and White).

Discovering a COVID-19 vaccine by early 2021 may help Indonesia's economy to recover at the latest by mid-2021, Iman Sugema, a senior economist with the Institute for Development of Economics and Finance (Indef), stated.

"Economic recovery really relies on how immediate the COVID-19 vaccine is discovered. If it can be achieved on time, Indonesia's economy will rebound in mid-2021," Sugema has forecast.

Related news: BI provides Rp662.1-trillion liquidity boost for banking system

Related news: Focusing on distributing social assistance funds: PEN task force
Translated by: Riza H, Rahmad Nasution
Editor: Fardah Assegaf

Some 300 residents employed in Bogor-Sukabumi railway line project

The Transportation Ministry has recruited at least 300 local people to support the Bogor-Sukabumi double-track railway construction project, the ...

en.antaranews.com

 

[Nike]

Legislator sebut pentingnya pembangunan bengkel alat mesin pertanian

Rabu, 23 September 2020 20:07 WIB



Dokumentasi - Warga melihat alat dan mesin pertanian (Alsintan) hand traktor bantuan Kementerian Pertanian yang akan diberikan kepada kelompok tani di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (29/8/2020). . ANTARA FOTO/Syaiful Arif/hp. (ANTARA FOTO/SYAIFUL ARIF)


kegiatan perbengkelan alsintan melalui lembaga UPJA merupakan langkah cerdas, sehingga harus kita dukung
Jakarta (ANTARA) - Pembangunan bengkel alsintan atau alat mesin pertanian di berbagai daerah dinilai merupakan hal yang penting karena dapat membantu produktivitas komoditas pangan yang tersebar di lahan wilayah tersebut.

"Dengan nilai anggaran yang besar maka diperlukan kegiatan pendampingan terhadap pemanfaatan alsintan khususnya dalam hal pemeliharaan untuk mengantisipasi kerusakan," kata Anggota Komisi IV DPR RI Charles Meikyansah dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.

Charles mengingatkan bahwa penyediaan alsintan memiliki peran strategis untuk meningkatkan efisiensi kerja, intensitas pertanaman dan penurunan biaya produksi serta meningkatkan nilai tambah petani.

Diketahui, alokasi bantuan alsintan dari tahun 2014 hingga 2019 sudah mencapai 450 ribu alsintan dengan nilai kurang lebih Rp12 triliun, sehingga dengan besarnya bantuan tersebut maka dinilai perlu untuk dilakukan pendampingan terhadap pemanfaatan alsintan.


Baca juga: Balitbangtan tetap layani uji alsintan selama pandemi COVID-19

Baca juga: Percepat lumbung pangan Kalteng, Kementan serahkan bantuan alsintan

"Mengingat alat mesin pertanian mempunyai umur pakai yang terbatas. Oleh karena itu, kegiatan perbengkelan alsintan melalui lembaga UPJA (Unit Pengelola Jasa Alsintan) merupakan langkah cerdas, sehingga harus kita dukung," ujarnya.

Menurut Charles, perbengkelan alsintan harus ada mengingat di beberapa wilayah sentra produksi tanaman pangan telah menerima banyak bantuan alsintan, sehingga untuk keberlanjutannya diperlukan layanan pemeliharaan, perbaikan dan penyediaan suku cadang.

Oleh karena itu, ujar dia, langkah Kementan di mana perbengkelan alsintan dikelola melalui lembaga UPJA atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) adalah langkah yang tepat sehingga harus didukung penuh demi mewujudkan swasembada pangan secara berkelanjutan dan keberlanjutan petani memperoleh tambahan pendapatan.

"Untuk memfasilitasi perbaikan alsintan di wilayah yang sulit dijangkau diperlukan sarana pendukung perbengkelan alsintan yang bersifat mobile. Maka munculah kegiatan pendampingan dalam pemanfaatan alsintan berupa kegiatan perbengkelan," katanya.

Ia memaparkan bahwa rencana awal alokasi untuk kegiatan perbengkelan sejumlah 32 lokasi sesuai dengan jumlah distribusi alsintan 2014-2015. Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk itu adalah sebesar Rp723 juta per titik.

Anggaran tersebut, lanjutnya, digunakan untuk pembangunan fisik gudang alsintan, bengkel, dan peralatan perbengkelan.


Baca juga: Mentan minta petani manfaatkan alsintan dongkrak produksi hasil panen

Baca juga: Petani didorong optimalkan alsintan dongkrak produksi pertanian
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Legislator sebut pentingnya pembangunan bengkel alat mesin pertanian

Pembangunan bengkel alsintan atau alat mesin pertanian di berbagai daerah dinilai merupakan hal yang penting karena dapat membantu produktivitas komoditas ...

www.antaranews.com