Indonesia Defence Forum
- Thread starter nufix
- Start date
Nike
ELITE MEMBER
- Joined
- Mar 28, 2013
- Messages
- 13,867
- Reaction score
- 24
- Country
- Location
Latihan Terjun Para DasarPasukan Paskhas TNI AU melakukan terjun payung 'para dasar' dari pesawat Hercules A- 1318 di udara Lanud Iskandar Muda, Blang Bintang; Aceh Besar, Aceh, Jmat (12/2). Terjun para dasar (Static) dari ketinggian 1.500 kaki itu, merupakan latihan dasar dalam meningkatkan kemampuan tempur prajurit TNI AU. ANTARA FOTO/Ampelsa/foc/16.
Latihan Terjun Para DasarPasukan Paskhas TNI AU melakukan terjun payung 'para dasar' dari pesawat Hercules A- 1318 di udara Lanud Iskandar Muda, Blang Bintang; Aceh Besar, Aceh, Jmat (12/2). Terjun para dasar (Static) dari ketinggian 1.500 kaki itu, merupakan latihan dasar dalam meningkatkan kemampuan tempur prajurit TNI AU. ANTARA FOTO/Ampelsa/foc/16
MarveL
FULL MEMBER
- Joined
- Nov 30, 2013
- Messages
- 1,166
- Reaction score
- 4
- Country
- Location
Thailand to buy CN235-220 for Royal Thai Police. Before that, Thailand also bought C212-400, five units of NC212 and two units of NC235
Jumat, 12/02/2016 15:28
Thailand Borong Pesawat Indonesia Buatan PTDI
Reporter: Resty Armenia, CNN Indonesia
Thailand membeli satu unit pesawat CN235-220 untuk kepolisiannya. Sebelum itu, Thailand membeli C212-400, lima unit NC212, dan dua unit NC235. (CNN Indonesia/Resty Armenia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Manajer Penetrasi Pasar dan Jaringan PT Dirgantara Indonesia Dadhik Kresnadi mengatakan pemerintah Thailand kembali membeli satu unit pesawat buatan mereka. Negeri Gajah Putih memang telah beberapa kali memesan pesawat PTDI.
"Kami sekarang sudah punya kontrak dengan Thailand untuk pembuatan satu unit CN235-220 untuk Royal Thai Police," ujar Dadhik kepada CNNIndonesia.com, Jumat (11/2).
Thailand, menurut Dadhik, berulang kali memesan pesawat PTDI karena merasa cocok. Pesawat yang belum lama ini dipesan Thailand berjenis CN235-220 MPA (multi purpose aircraft). Pesawat itu akan digunakan Kepolisian Thailand untuk mengangkut personel mereka.
Sebelumnya, Thailand juga membeli pesawat C212-400 untuk hujan buatan (rain-making). Pesawat tersebut telah dikirim ke Thailand tahun 2015.
Dadhik menyatakan pemerintah Thailand mau merogoh kocek untuk membeli pesawat-pesawat buatan PTDI karena dinilai sesuai kebutuhan pertahanan mereka dan cocok dengan medan negaranya.
Selain itu, letak geografis Indonesia dan Thailand yang berdekatan bisa mempermudah servis pendukung setelah pembelian pesawat (aftersales support).
"Itu membuat pemerintah Thailand terus berminat untuk membeli produk kami, karena cocok untuk kebutuhan mereka dan secara geografis dekat dengan pembuatnya, yaitu PTDI,” ujar Dadhik.
Teknisi menyelesaikan proses produksi pesawat CN235 di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat. (ANTARA/Novrian Arbi)
Berdasarkan data PTDI, Thailand juga pernah membeli lima unit pesawat NC212 dan dua unit pesawat NC235 untuk kebutuhan angkutan sipil.
Kemarin, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi pun menawarkan lagi pesawat produksi PTDI kepada pemerintah Thailand. Tawaran ini disampaikan saat ia menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Thailand, Don Pramudwinai, di Kementerian Luar Negeri RI.
"Dalam hal perdagangan pesawat, kami sudah mempunyai sejarah baik. Thailand pernah beli pesawat dari PT Dirgantara Indonesia, dan tadi saya menawarkan Thailand untuk membeli pesawat Indonesia lagi," ujar Retno.
Indonesia menawarkan pesawat ini sebagai salah satu upaya meningkatkan hubungan perdagangan dengan Thailand yang menurun tahun lalu.
Thailand Borong Pesawat Indonesia Buatan PTDI
Tactical operation center (TOC) - Lebanon
Jumat, 12/02/2016 15:28
Thailand Borong Pesawat Indonesia Buatan PTDI
Reporter: Resty Armenia, CNN Indonesia
Thailand membeli satu unit pesawat CN235-220 untuk kepolisiannya. Sebelum itu, Thailand membeli C212-400, lima unit NC212, dan dua unit NC235. (CNN Indonesia/Resty Armenia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Manajer Penetrasi Pasar dan Jaringan PT Dirgantara Indonesia Dadhik Kresnadi mengatakan pemerintah Thailand kembali membeli satu unit pesawat buatan mereka. Negeri Gajah Putih memang telah beberapa kali memesan pesawat PTDI.
"Kami sekarang sudah punya kontrak dengan Thailand untuk pembuatan satu unit CN235-220 untuk Royal Thai Police," ujar Dadhik kepada CNNIndonesia.com, Jumat (11/2).
Thailand, menurut Dadhik, berulang kali memesan pesawat PTDI karena merasa cocok. Pesawat yang belum lama ini dipesan Thailand berjenis CN235-220 MPA (multi purpose aircraft). Pesawat itu akan digunakan Kepolisian Thailand untuk mengangkut personel mereka.
Sebelumnya, Thailand juga membeli pesawat C212-400 untuk hujan buatan (rain-making). Pesawat tersebut telah dikirim ke Thailand tahun 2015.
Dadhik menyatakan pemerintah Thailand mau merogoh kocek untuk membeli pesawat-pesawat buatan PTDI karena dinilai sesuai kebutuhan pertahanan mereka dan cocok dengan medan negaranya.
Selain itu, letak geografis Indonesia dan Thailand yang berdekatan bisa mempermudah servis pendukung setelah pembelian pesawat (aftersales support).
"Itu membuat pemerintah Thailand terus berminat untuk membeli produk kami, karena cocok untuk kebutuhan mereka dan secara geografis dekat dengan pembuatnya, yaitu PTDI,” ujar Dadhik.
Teknisi menyelesaikan proses produksi pesawat CN235 di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat. (ANTARA/Novrian Arbi)
Berdasarkan data PTDI, Thailand juga pernah membeli lima unit pesawat NC212 dan dua unit pesawat NC235 untuk kebutuhan angkutan sipil.
Kemarin, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi pun menawarkan lagi pesawat produksi PTDI kepada pemerintah Thailand. Tawaran ini disampaikan saat ia menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Thailand, Don Pramudwinai, di Kementerian Luar Negeri RI.
"Dalam hal perdagangan pesawat, kami sudah mempunyai sejarah baik. Thailand pernah beli pesawat dari PT Dirgantara Indonesia, dan tadi saya menawarkan Thailand untuk membeli pesawat Indonesia lagi," ujar Retno.
Indonesia menawarkan pesawat ini sebagai salah satu upaya meningkatkan hubungan perdagangan dengan Thailand yang menurun tahun lalu.
Thailand Borong Pesawat Indonesia Buatan PTDI
Tactical operation center (TOC) - Lebanon
Last edited:
Nike
ELITE MEMBER
- Joined
- Mar 28, 2013
- Messages
- 13,867
- Reaction score
- 24
- Country
- Location
Indonesia establishes science-technology research cooperation with France
Selasa, 2 Februari 2016 22:46 WIB | 1.552 Views
Jakarta (ANTARA News) - The Indonesian and French Governments have established cooperation in science and technology research within the framework of the Nusantara Program 2016.
Minister of Research, Technology and Higher Education Mohamad Nasir said here on Tuesday that research between the two countries focuses on seven areas, including food and agriculture; health and education; information technology and communication; transportation and connectivity; modern materials such as nano technology; defense technology and renewable energy.
The Nusantara Program provides opportunities for lecturers and students, as well as researchers from Indonesia, to work with French academicians involved in data research and data sharing.
As many as 15 French academicians will stay in Indonesia for one year to conduct joint research with 15 selected Indonesians researchers.
"This science research is important and fundamental for the country, as it has become one of the countrys priorities," Minister Nasir said.
Research proposals should be submitted between February 1-29, 2016. More information concerning the Nusantara Program can be found at campusfrance.org/nusantara.
Meanwhile, French Ambassador to Indonesia Corinne Breuze said the two-way cooperation is an important aspect of the cooperation between the two countries.
The program will be a scientific and technological exchange program involving academicians from the two countries, Breuze noted.(*)
Indonesia establishes science-technology research cooperation with France - ANTARA News
a more complete report about Indo-French cooperation in research
Selasa, 2 Februari 2016 22:46 WIB | 1.552 Views
Jakarta (ANTARA News) - The Indonesian and French Governments have established cooperation in science and technology research within the framework of the Nusantara Program 2016.
Minister of Research, Technology and Higher Education Mohamad Nasir said here on Tuesday that research between the two countries focuses on seven areas, including food and agriculture; health and education; information technology and communication; transportation and connectivity; modern materials such as nano technology; defense technology and renewable energy.
The Nusantara Program provides opportunities for lecturers and students, as well as researchers from Indonesia, to work with French academicians involved in data research and data sharing.
As many as 15 French academicians will stay in Indonesia for one year to conduct joint research with 15 selected Indonesians researchers.
"This science research is important and fundamental for the country, as it has become one of the countrys priorities," Minister Nasir said.
Research proposals should be submitted between February 1-29, 2016. More information concerning the Nusantara Program can be found at campusfrance.org/nusantara.
Meanwhile, French Ambassador to Indonesia Corinne Breuze said the two-way cooperation is an important aspect of the cooperation between the two countries.
The program will be a scientific and technological exchange program involving academicians from the two countries, Breuze noted.(*)
Indonesia establishes science-technology research cooperation with France - ANTARA News
a more complete report about Indo-French cooperation in research
Nike
ELITE MEMBER
- Joined
- Mar 28, 2013
- Messages
- 13,867
- Reaction score
- 24
- Country
- Location
Singapore Airshow: New Indonesian simulator ready
10th February 2016 - 23:00by Trevor Nash in RAAF Base Richmond
Following on from the Australian Government’s decision to gift four of their retired C-130H aircraft to the Indonesian Air Force (TNI-AU) in 2011, a subsequent contract saw the TNI-AU procure a further five aircraft along with spares and the former Royal Australian Air Force’s (RAAF) C-130H full mission simulator (FMS).
Prior to the dispatch of these aircraft, the TNI-AU ran a competition to carry out pre-delivery maintenance of the aircraft and train the crews to ferry the aircraft to Indonesia. That contract was subsequently won by Airbus Military with Northrop Grumman Integrated Defence Services actually undertaking the pre-delivery maintenance overhaul and CAE Australia, the aircrew training.
The initial four aircraft were delivered by the end of October 2014 and the last aircraft of the subsequent five is about to be delivered.
As part of the five aircraft buy, Airbus brought CAE Australia under contract to undertake a major service of the FMS and remove any ‘Australian eyes only’ equipment prior to delivery to Halim Perdanakasuma air base. This was undertaken at RAAF Base Richmond, where the simulator is still currently located.
‘The simulator is now ready to go and we are just waiting for the completion of the new simulator bay at Halim which we expect to be completed by June this year,’ Peter Redman, VP CAE Asia Pacific tells MTSN. ‘We expect the FMS to be ready for training in the August-September timeframe.’
The ex-RAAF FMS will join another C-130H FMS that CAE Australia supplied to the TNI-AU in 2000 and that the company is now in discussions to upgrade.
The TNI-AU is no stranger to C-130 operations and currently operates a mixed fleet of C-130B, KC-130B, C-130H and the commercial Hercules variant, the L-100. Exact fleet numbers are unclear due to serviceability and accident issues. The last accident occurred in June 2015 when a C-130B crashed into a suburb of Medan after taking off from Soewondo air base killing all on board and a number of people on the ground. The conservative death toll was put at 140.
The June 2015 crash was the fourth C-130 airframe to be lost since 2000 and clearly highlights issues with maintenance and training. With perhaps too much haste, TUI-AU issued a statement on 7 July 2015 saying that it was going to replace the C-130 with the A400, C-17 or an Antonov design. With the accident report not yet published, blaming the airframe without considering operating issues seemed a little harsh.
The link between proficient training, maintenance and an air force’s accident rate has always been appreciated but the TNI-AU’S C-130 saga also parallels that of Indonesia’s air carriers. In June 2007 Garuda International was banned from flying into European airports by the European Commission and although this ban was lifted in 2009, four Indonesian carriers are still currently banned from Europe due to safety concerns.
The delivery of a newly refurbished C-130H FMS next June is just one step towards improved performance. The TNI-AU needs to reappraise its complete training philosophy, flight safety and maintenance cultures; buying new and more complex aircraft is not the answer without having a robust training and safety culture in place first.
Singapore Airshow: New Indonesian simulator ready - News - Shephard
bold parts is actually the main issue need to be addressed ASAP.
10th February 2016 - 23:00by Trevor Nash in RAAF Base Richmond
Following on from the Australian Government’s decision to gift four of their retired C-130H aircraft to the Indonesian Air Force (TNI-AU) in 2011, a subsequent contract saw the TNI-AU procure a further five aircraft along with spares and the former Royal Australian Air Force’s (RAAF) C-130H full mission simulator (FMS).
Prior to the dispatch of these aircraft, the TNI-AU ran a competition to carry out pre-delivery maintenance of the aircraft and train the crews to ferry the aircraft to Indonesia. That contract was subsequently won by Airbus Military with Northrop Grumman Integrated Defence Services actually undertaking the pre-delivery maintenance overhaul and CAE Australia, the aircrew training.
The initial four aircraft were delivered by the end of October 2014 and the last aircraft of the subsequent five is about to be delivered.
As part of the five aircraft buy, Airbus brought CAE Australia under contract to undertake a major service of the FMS and remove any ‘Australian eyes only’ equipment prior to delivery to Halim Perdanakasuma air base. This was undertaken at RAAF Base Richmond, where the simulator is still currently located.
‘The simulator is now ready to go and we are just waiting for the completion of the new simulator bay at Halim which we expect to be completed by June this year,’ Peter Redman, VP CAE Asia Pacific tells MTSN. ‘We expect the FMS to be ready for training in the August-September timeframe.’
The ex-RAAF FMS will join another C-130H FMS that CAE Australia supplied to the TNI-AU in 2000 and that the company is now in discussions to upgrade.
The TNI-AU is no stranger to C-130 operations and currently operates a mixed fleet of C-130B, KC-130B, C-130H and the commercial Hercules variant, the L-100. Exact fleet numbers are unclear due to serviceability and accident issues. The last accident occurred in June 2015 when a C-130B crashed into a suburb of Medan after taking off from Soewondo air base killing all on board and a number of people on the ground. The conservative death toll was put at 140.
The June 2015 crash was the fourth C-130 airframe to be lost since 2000 and clearly highlights issues with maintenance and training. With perhaps too much haste, TUI-AU issued a statement on 7 July 2015 saying that it was going to replace the C-130 with the A400, C-17 or an Antonov design. With the accident report not yet published, blaming the airframe without considering operating issues seemed a little harsh.
The link between proficient training, maintenance and an air force’s accident rate has always been appreciated but the TNI-AU’S C-130 saga also parallels that of Indonesia’s air carriers. In June 2007 Garuda International was banned from flying into European airports by the European Commission and although this ban was lifted in 2009, four Indonesian carriers are still currently banned from Europe due to safety concerns.
The delivery of a newly refurbished C-130H FMS next June is just one step towards improved performance. The TNI-AU needs to reappraise its complete training philosophy, flight safety and maintenance cultures; buying new and more complex aircraft is not the answer without having a robust training and safety culture in place first.
Singapore Airshow: New Indonesian simulator ready - News - Shephard
bold parts is actually the main issue need to be addressed ASAP.
Nike
ELITE MEMBER
- Joined
- Mar 28, 2013
- Messages
- 13,867
- Reaction score
- 24
- Country
- Location
Latihan Pesawat Tempur TNI AUPrajurit TNI AU menyambut kedatangan pesawat tempur dari Skuadron F-16 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru saat tiba di Lanud Soewondo Medan, Sumatera Utara, Kamis (4/2). Kedatangan empat buah pesawat tempur F-16 milik TNI AU tersebut akan melakukan latihan tempur sekaligus patroli udara di wilayah Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosekhanudnas) III dalam suatu operasi pertahanan udara di wilayah kedaulatan udara NKRI. (ANTARA FOTO/Septianda Perdana)
Latihan Pesawat Tempur TNI AUSejumlah unsur muspida menyambut kedatangan empat pesawat tempur dari Skuadron F-16 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru saat tiba di Lanud Soewondo Medan, Sumatera Utara, Kamis (4/2). Kedatangan empat buah pesawat tempur F-16 milik TNI AU tersebut akan melakukan latihan tempur sekaligus patroli udara di wilayah Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosekhanudnas) III dalam suatu operasi pertahanan udara di wilayah kedaulatan udara NKRI. (ANTARA FOTO/Septianda Perdana)
Nike
ELITE MEMBER
- Joined
- Mar 28, 2013
- Messages
- 13,867
- Reaction score
- 24
- Country
- Location
Maritime Security Board expected to remove ego-sectoral among law enforcers
Sabtu, 13 Februari 2016 16:03 WIB | 104 Views
Pewarta: Otniel Tamindael
Smoke rising from foreign fishing vessels which drowned along the Indonesian Navy in the waters of Belawan, North Sumatra, on Tuesday (August 18, 2015). (ANTARA/Septianda Perdana)
Jakarta (ANTARA News) - The presence of the Maritime Security Board (Bakamla) to maintain security and safety at sea is expected to remove the ego-sectoral among law enforcement agencies.
Established in December 2014, Bakamla constitutes an evolution of the Maritime Security Coordinating Board with more powerful roles and functions, as well as a larger staff and fleet.
Bakamla was established and tasked with coordinating numerous institutions in Indonesias maritime sector, including the Navy, the water police, prosecutors offices and Marine and Fisheries Ministry, among others.
The presence of Bakamla has been very good but it should remove the ego-sectoral among the law enforcement agencies, the Peoples Coalition for Fisheries Justice (Kiara) Secretary General Abdul Halim has said.
"The presence of Bakamla has been already very good, but the ego-sectoral remains a disease in this republic," the Kiara secretary general remarked in Jakarta, Thursday.
The phenomenon of ego-sectoral among the various law enforcement authorities is an indicator of the emergence of Fish Anti-theft Task Forces under the leadership of Marine and Fisheries Minister Susi Pudjiastuti, according to Halim.
With regard to the disappearance of ex-foreign fishing boats from Indonesian waters for allegedly plying without permission, Abdul Halim opined that the fact showed that law enforcement efforts at sea, ranging from the identification, arrest, investigation, and punishment have not been systematic.
The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries keeps implementing policy measures that focus on aspects of sovereignty, sustainability, and welfare of Indonesian society, as has been reported.
The structure of the ministrys total budget is executed under three pillars of its mission, namely 18.19 percent for sovereignty, 67.23 percent for sustainability, and 14.23 percent for welfare, a release from Marine and Fisheries Ministry revealed recently.
The Marine and Fisheries Ministry has also prepared a budget of Rp13.8 trillion in 2016 for the monitoring of marine resources and fisheries.
The increasing fleet of maritime surveillance in Indonesia is still considered ineffective because of overlapping regulations relating to the supervision of the sea, Indonesian Traditional Fishermen Union (KNTI) Chairman Riza Damanik stated.
"Every year there is the addition of surveillance vessels and the budget for the surveillance in a variety of state institutions, but the addition to the surveillance fleet has yet to make the effectiveness of safety at sea significant," Damanik remarked here Friday.
One obstacle is the limited scope of the regulation and the overlapping of related laws, according to him.
Therefore, there are a number of principles to be followed, among others, to unravel the regulation of supervision at sea in order to prevent the wasting and the collision among institutions, and to strengthen the legal instruments for its prevention, Damanik noted.
Furthermore, building an advanced ship for conducting fishery patrol, as proposed by the marine and fisheries minister, was considered important but not yet urgent, he stated.
"One day we will probably need a sophisticated ship, given that fishery and maritime crimes are becoming increasingly sophisticated, but as of now, such a ship is not yet considered urgent," Damanik remarked Friday.
Currently, a more pressing matter related to fisheries surveillance at sea is to increase the participation of fishermen in catching and monitoring the fisheries, Damanik affirmed.
Other urgent aspects are to encourage transparency in fishery data and information and to improve the rule and law for fisheries to be in line with the latest developments, including preventing the recurrence of conflicts over authority at sea, Damanik noted.
"The important issue now is to expand more effective regional and international cooperation," the KNTI chairman noted.
During a Marine and Fisheries Business Investment Forum at the Marine and Fisheries Ministry office in Jakarta Thursday, state-owned shipbuilding company PT PAL Indonesia President Director Firmansyah had remarked that the company was designing the first sophisticated Indonesian fisheries patrol ship.
The idea was proposed by Marine and Fisheries Minister Susi Pudjiastuti to help the mission of maritime surveillance and monitoring, Firmansyah said.
The ships original design was that of a warship having the equipment ordered by the armed forces of neighboring countries, according to the PT PAL Indonesia president director.
On completion, the sophisticated fisheries patrol ship will also serve as a coordinating command post and will be used for other practical functions, such as providing fuel, he noted.
The Marine and Fisheries Ministry planned to provide 3,325 fishing boats for traditional fishermen, Chairman of the Commission-II of the Regional Representative council (DPD), Parlindungan Purba, remarked in Medan, North Sumatra, recently.
The high technology boats in various sizes would improve the productivity of local fishermen and would contribute to improving their welfare, he noted.
"In addition the availability of modern equipped boats would make the local fishermen more competitive and help reduce illegal fishing," he said.
(Uu.O001/INE/KR-BSR/F001)
Mritime Security Board expected to remove ego-sectoral among law enforcers - ANTARA News
Sabtu, 13 Februari 2016 16:03 WIB | 104 Views
Pewarta: Otniel Tamindael
Smoke rising from foreign fishing vessels which drowned along the Indonesian Navy in the waters of Belawan, North Sumatra, on Tuesday (August 18, 2015). (ANTARA/Septianda Perdana)
Jakarta (ANTARA News) - The presence of the Maritime Security Board (Bakamla) to maintain security and safety at sea is expected to remove the ego-sectoral among law enforcement agencies.
Established in December 2014, Bakamla constitutes an evolution of the Maritime Security Coordinating Board with more powerful roles and functions, as well as a larger staff and fleet.
Bakamla was established and tasked with coordinating numerous institutions in Indonesias maritime sector, including the Navy, the water police, prosecutors offices and Marine and Fisheries Ministry, among others.
The presence of Bakamla has been very good but it should remove the ego-sectoral among the law enforcement agencies, the Peoples Coalition for Fisheries Justice (Kiara) Secretary General Abdul Halim has said.
"The presence of Bakamla has been already very good, but the ego-sectoral remains a disease in this republic," the Kiara secretary general remarked in Jakarta, Thursday.
The phenomenon of ego-sectoral among the various law enforcement authorities is an indicator of the emergence of Fish Anti-theft Task Forces under the leadership of Marine and Fisheries Minister Susi Pudjiastuti, according to Halim.
With regard to the disappearance of ex-foreign fishing boats from Indonesian waters for allegedly plying without permission, Abdul Halim opined that the fact showed that law enforcement efforts at sea, ranging from the identification, arrest, investigation, and punishment have not been systematic.
The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries keeps implementing policy measures that focus on aspects of sovereignty, sustainability, and welfare of Indonesian society, as has been reported.
The structure of the ministrys total budget is executed under three pillars of its mission, namely 18.19 percent for sovereignty, 67.23 percent for sustainability, and 14.23 percent for welfare, a release from Marine and Fisheries Ministry revealed recently.
The Marine and Fisheries Ministry has also prepared a budget of Rp13.8 trillion in 2016 for the monitoring of marine resources and fisheries.
The increasing fleet of maritime surveillance in Indonesia is still considered ineffective because of overlapping regulations relating to the supervision of the sea, Indonesian Traditional Fishermen Union (KNTI) Chairman Riza Damanik stated.
"Every year there is the addition of surveillance vessels and the budget for the surveillance in a variety of state institutions, but the addition to the surveillance fleet has yet to make the effectiveness of safety at sea significant," Damanik remarked here Friday.
One obstacle is the limited scope of the regulation and the overlapping of related laws, according to him.
Therefore, there are a number of principles to be followed, among others, to unravel the regulation of supervision at sea in order to prevent the wasting and the collision among institutions, and to strengthen the legal instruments for its prevention, Damanik noted.
Furthermore, building an advanced ship for conducting fishery patrol, as proposed by the marine and fisheries minister, was considered important but not yet urgent, he stated.
"One day we will probably need a sophisticated ship, given that fishery and maritime crimes are becoming increasingly sophisticated, but as of now, such a ship is not yet considered urgent," Damanik remarked Friday.
Currently, a more pressing matter related to fisheries surveillance at sea is to increase the participation of fishermen in catching and monitoring the fisheries, Damanik affirmed.
Other urgent aspects are to encourage transparency in fishery data and information and to improve the rule and law for fisheries to be in line with the latest developments, including preventing the recurrence of conflicts over authority at sea, Damanik noted.
"The important issue now is to expand more effective regional and international cooperation," the KNTI chairman noted.
During a Marine and Fisheries Business Investment Forum at the Marine and Fisheries Ministry office in Jakarta Thursday, state-owned shipbuilding company PT PAL Indonesia President Director Firmansyah had remarked that the company was designing the first sophisticated Indonesian fisheries patrol ship.
The idea was proposed by Marine and Fisheries Minister Susi Pudjiastuti to help the mission of maritime surveillance and monitoring, Firmansyah said.
The ships original design was that of a warship having the equipment ordered by the armed forces of neighboring countries, according to the PT PAL Indonesia president director.
On completion, the sophisticated fisheries patrol ship will also serve as a coordinating command post and will be used for other practical functions, such as providing fuel, he noted.
The Marine and Fisheries Ministry planned to provide 3,325 fishing boats for traditional fishermen, Chairman of the Commission-II of the Regional Representative council (DPD), Parlindungan Purba, remarked in Medan, North Sumatra, recently.
The high technology boats in various sizes would improve the productivity of local fishermen and would contribute to improving their welfare, he noted.
"In addition the availability of modern equipped boats would make the local fishermen more competitive and help reduce illegal fishing," he said.
(Uu.O001/INE/KR-BSR/F001)
Mritime Security Board expected to remove ego-sectoral among law enforcers - ANTARA News
Nike
ELITE MEMBER
- Joined
- Mar 28, 2013
- Messages
- 13,867
- Reaction score
- 24
- Country
- Location
Russia seeks stronger ties
with Indonesia
Liza Yosephine, thejakartapost.com, Jakarta | National | Sat, February 13 2016, 1:58 PM
President Joko "Jokowi" Widodo welcomes Russian Trade and Industry Minister Denis Manturov (left) when the latter visited the State Palace in Jakarta, on Jan. 8. During their meeting they discussed the efforts of both countries to improve their economic cooperation and the planned Jokowi's visit to Russia in May. (Antara/Yudhi Mahatma)
Russia is seeking stronger relations with Indonesia in an effort to boost economic and other forms of cooperation between the two countries, according to Russian Ambassador to Indonesia Mikhail Galuzin.
“We would like to see greater economic exchange between Russia and Indonesia,” Galuzin said on Friday, adding that his country was also interested in increasing the exchange of tourists between both nations.
The ambassador said Indonesia remains an important partner of Russia, displayed by the recent official visits to Jakarta made by Russian Trade and Industry Minister Denis Manturov and the Secretary of the Security Council Nikolai Patrushev, during which the prospect of cooperation in the area of security and defense was explored.
Galuzin said that Russia would like to see more cooperation for mutually beneficial economic integration in the Asia Pacific region and expressed his enthusiasm about the response to President Joko “Jokowi” Widodo’s confirmation of the Russia-ASEAN commemorative summit in May.
Jokowi will visit Russia to attend the forthcoming summit in Sochi in an effort to strengthen economic cooperation between the two countries.
Broad prospects for cooperation had been opened by the initiative of Russian President Vladimir Putin on beginning consultations between the Eurasian Economic Union (EEU), the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and ASEAN on building economic partnership, Galuzin said.
The ambassador reiterated Russia’s disinterest in joining the Trans-Pacific Partnership, saying the agreement lacked transparency while emphasizing the potential of cooperation between the three aforementioned organizations.
Jokowi has invited Putin to be an observer at the Summit of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) to be held in Jakarta on Mar. 6-7, with his attendance still yet to be confirmed. Russia is one of four countries that has been invited as observers of the OIC Summit on the issue of Palestine.
Galuzin said Russia remained one of the strongest supporters of Palestine’s independence. (bbn)
- See more at: Russia seeks stronger ties with Indonesia | The Jakarta Post
with Indonesia
Liza Yosephine, thejakartapost.com, Jakarta | National | Sat, February 13 2016, 1:58 PM
President Joko "Jokowi" Widodo welcomes Russian Trade and Industry Minister Denis Manturov (left) when the latter visited the State Palace in Jakarta, on Jan. 8. During their meeting they discussed the efforts of both countries to improve their economic cooperation and the planned Jokowi's visit to Russia in May. (Antara/Yudhi Mahatma)
Russia is seeking stronger relations with Indonesia in an effort to boost economic and other forms of cooperation between the two countries, according to Russian Ambassador to Indonesia Mikhail Galuzin.
“We would like to see greater economic exchange between Russia and Indonesia,” Galuzin said on Friday, adding that his country was also interested in increasing the exchange of tourists between both nations.
The ambassador said Indonesia remains an important partner of Russia, displayed by the recent official visits to Jakarta made by Russian Trade and Industry Minister Denis Manturov and the Secretary of the Security Council Nikolai Patrushev, during which the prospect of cooperation in the area of security and defense was explored.
Galuzin said that Russia would like to see more cooperation for mutually beneficial economic integration in the Asia Pacific region and expressed his enthusiasm about the response to President Joko “Jokowi” Widodo’s confirmation of the Russia-ASEAN commemorative summit in May.
Jokowi will visit Russia to attend the forthcoming summit in Sochi in an effort to strengthen economic cooperation between the two countries.
Broad prospects for cooperation had been opened by the initiative of Russian President Vladimir Putin on beginning consultations between the Eurasian Economic Union (EEU), the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and ASEAN on building economic partnership, Galuzin said.
The ambassador reiterated Russia’s disinterest in joining the Trans-Pacific Partnership, saying the agreement lacked transparency while emphasizing the potential of cooperation between the three aforementioned organizations.
Jokowi has invited Putin to be an observer at the Summit of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) to be held in Jakarta on Mar. 6-7, with his attendance still yet to be confirmed. Russia is one of four countries that has been invited as observers of the OIC Summit on the issue of Palestine.
Galuzin said Russia remained one of the strongest supporters of Palestine’s independence. (bbn)
- See more at: Russia seeks stronger ties with Indonesia | The Jakarta Post
Jakartans@PkDef
FULL MEMBER
- Joined
- Apr 21, 2014
- Messages
- 880
- Reaction score
- 3
- Country
- Location
"Non-Lethal Weapon"
------------------------
Good progress from the Indonesian National Police by using Taser Gun for Sabhara unit.
------------------------
Good progress from the Indonesian National Police by using Taser Gun for Sabhara unit.
Nike
ELITE MEMBER
- Joined
- Mar 28, 2013
- Messages
- 13,867
- Reaction score
- 24
- Country
- Location
National scene: Two terrorist
suspects arrested in Sumedang
The Jakarta Post, Jakarta | National | Sat, February 13 2016, 5:09 PM
JAKARTA: The National Police’s counterterrorism unit Densus 88 arrested two men on Thursday in Sumedang, West Java, who are suspected of being connected to two of the perpetrators of last month’s terrorist attack in Central Jakarta.
National Police chief Gen. Badrodin Haiti confirmed the arrests on Friday.
“[This is] part of our investigation into the Thamrin [in Central Jakarta] attack and we have made two arrests [this week],” he said at the National Police headquarters in South Jakarta.
The National Police arrested the two men, identified only as IS and H, for allegedly hiding another individual, known as KH, who is thought to belong to the same radical group as one of the Thamrin attackers, Dian Juni Kurniadi.
The police suspect that IS also took part in terrorist training in Aceh with another one of the attackers, Afif, alias Sunakim.
Meanwhile, National Police spokesman Brig. Gen. Agus Rianto said that although IS and H were not directly connected to the attacks, they would be questioned over the next week, after which they would be released if no evidence was found, as stipulated in the Terrorism Law.
“I don’t yet have information on whether the two have been immediately taken to a police office for interrogation or have been moved elsewhere for further investigation,” he said.
- See more at: National scene: Two terrorist suspects arrested in Sumedang | The Jakarta Post
suspects arrested in Sumedang
The Jakarta Post, Jakarta | National | Sat, February 13 2016, 5:09 PM
JAKARTA: The National Police’s counterterrorism unit Densus 88 arrested two men on Thursday in Sumedang, West Java, who are suspected of being connected to two of the perpetrators of last month’s terrorist attack in Central Jakarta.
National Police chief Gen. Badrodin Haiti confirmed the arrests on Friday.
“[This is] part of our investigation into the Thamrin [in Central Jakarta] attack and we have made two arrests [this week],” he said at the National Police headquarters in South Jakarta.
The National Police arrested the two men, identified only as IS and H, for allegedly hiding another individual, known as KH, who is thought to belong to the same radical group as one of the Thamrin attackers, Dian Juni Kurniadi.
The police suspect that IS also took part in terrorist training in Aceh with another one of the attackers, Afif, alias Sunakim.
Meanwhile, National Police spokesman Brig. Gen. Agus Rianto said that although IS and H were not directly connected to the attacks, they would be questioned over the next week, after which they would be released if no evidence was found, as stipulated in the Terrorism Law.
“I don’t yet have information on whether the two have been immediately taken to a police office for interrogation or have been moved elsewhere for further investigation,” he said.
- See more at: National scene: Two terrorist suspects arrested in Sumedang | The Jakarta Post
Nike
ELITE MEMBER
- Joined
- Mar 28, 2013
- Messages
- 13,867
- Reaction score
- 24
- Country
- Location
In Sudan, Indonesian Force Police Unit. Credit to FPU-8
Yonif Pararaider 328
credit to Candra Kreshna @instagram
Our angel in the sky, Agusta Westland 139, part of Indonesian Basarnas large order of 12 unit AW-139
Nike
ELITE MEMBER
- Joined
- Mar 28, 2013
- Messages
- 13,867
- Reaction score
- 24
- Country
- Location
malem minggu emang mado ga ada yang ngapelin yah?
gua usirin malah wkwkwkwk. Capek kerja pengen istirahat aja di rumah. Makanya gua aktif akhir pekan doang.
pr1v4t33r
SENIOR MEMBER
- Joined
- Nov 20, 2014
- Messages
- 5,042
- Reaction score
- 5
- Country
- Location
Our angel in the sky, Agusta Westland 139, part of Indonesian Basarnas large order of 12 unit AW-139
Similar threads
