What's new

Indonesia Defence Forum

htms-krabi-551-offshore-patrol-vessel-1.jpg

INDONESIA
PROPOSAL AWAL TNI AL UNTUK OPV BARU
8 JANUARI 2020 DIANEKO_LC TINGGALKAN KOMENTAR
Angkatan Laut Indonesia (TNI AL) sedang mengajukan proposal prakualifikasi dari kelompok pembuat kapal terpilih untuk program akuisisi kapal patroli lepas pantai (Offshore Patrol Vessel/ OPV) baru.

Menurut dokumen resmi yang diberikan kepada Jane oleh sumber industri pada 8 Januari 2020, program itu akan bernilai sekitar Rp1,09 triliun (USD79 juta), dan dana untuk akuisisi akan diambil dari alokasi anggaran nasional Indonesia untuk pertahanan pada tahun 2020 – 2022.

Jane melaporkan pada bulan Desember 2019 bahwa TNI AL telah meminta setidaknya USD340 juta untuk kelas awal yang dialokasikan untuk empat lambung (hull).

Photo: HTMS Krabi [551] Offshore Patrol Vessel (Istimewa)

Editor: (D.E.S)

presiden-joko-widodo-saat-berada-diatas-kri-usman-harun-di-natuna.-kri-usman-harun-359-kumparan.jpg

INDONESIA
PRESIDEN KUNJUNGI NATUNA
8 JANUARI 2020 DIANEKO_LC 1 KOMENTAR
Presiden Joko Widodo meninjau kapal perang KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Rabu (8/1/2020).

Dilansir dari laman Kompas (8/ 1/ 2020), Presiden ingin memastikan adanya penegakan hukum dan hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEE) perairan Natuna.

“Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif,” kata Presiden.

Presiden Joko Widodo tiba di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa sekitar pukul 11.47 WIB. Dia langsung menyapa awak kapal.

presiden-joko-widodo-saat-berada-diatas-kri-usman-harun-di-natuna.-kri-usman-harun-359-kumparan-1.jpg



Tak berselang lama, Jokowi menaiki Kapal Republik Indonesia (KRI) Usman Harun yang tengah bersandar di dermaga.

Dari atas KRI Usman Harun, sekitar 10 menit Presiden Jokowi meninjau situasi di perairan Natuna bersama sejumlah jajaran yang mendampinginya.

Hadir antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

presiden-joko-widodo-saat-berada-diatas-kri-usman-harun-di-natuna.-kumparan.jpg


Terkait dengan insiden masuknya kapal China ke perairan Natuna yang banyak diberitakan belakangan ini, Kepala Negara menjelaskan bahwa tidak ada kapal yang memasuki teritorial Indonesia.

“Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada,” kata Presiden.

Menurut Jokowi, kapal China itu hanya masuk zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, bukan laut teritorial Indonesia. Di zona tersebut, kapal internasional memang dapat melintas dengan bebas.

“Yang ada (kapal asing) hanya masuk ke zona ekonomi eksklusif. Itu lewat semua kapal bisa,” ucapnya.

Meski demikian, di zona tersebut Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya. Oleh karena itu, apabila terdapat kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal, maka Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut.

“Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini,” ucap Presiden.

Situasi di perairan Natuna dalam beberapa hari terakhir memanas setelah kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan tersebut. Padahal, perairan Natuna berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui duta besar yang ada di Jakarta.

Sementara itu, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus disiagakan di perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana.

All photos: Presiden Joko Widodo saat berada diatas KRI Usman Harun di Natuna. (Kumparan)

Editor: (D.E.S)
 
. .
Indonesia invites initial proposals for new OPV class
Ridzwan Rahmat, Singapore - Jane's Navy International
07 January 2020
Follow

RSS


Key Points
  • Indonesia has kicked-off the procurement process for a new class of offshore patrol vessels
  • The vessels will fill the perceived operational gap between the Indonesian Navy's patrol boats, and larger surface combatants
The Indonesian Navy (Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut: TNI-AL) is soliciting prequalification proposals from a select group of shipbuilders for a new offshore patrol vessel (OPV) acquisition programme.

According to official documents that were provided to Jane's by an industry source on 8 January, the programme will be worth some IDR1.09 trillion (USD79 million), and funds for the acquisition will be drawn from Indonesia's national budget allocation for defence in 2020-22.

The documents have stopped short of providing required technical specifications, nor minimum hull numbers for the programme, but Jane's reported in December 2019 that the TNI-AL has requested at least USD340 million for an initial class of four hulls.

https://www.janes.com/article/93561/indonesia-invites-initial-proposals-for-new-opv-class
New OPV class, 4 ships with current selection is for one unit
 
. .
Mily chief orders Navy to drive away fishing vessels in EEZ
7 minutes ago

IMG_20200108_152415.jpg

Natuna, Riau Islands (ANTARA) - Chief of the National Defense Forces (TNI) Marshal Hadi Tjahjanto has ordered the Indonesian Navy (TNI AL) to drive away any foreign vessel found stealing fish in the Indonesian exclusive economic zone (EEZ).

"I order TNI AL to drive away foreign vessels stealing fish in the EEZ," he said at the Raden Sadjad Naval Base in Natuna District, Riau Islands Province on Wednesday.

The TNI chief said Indonesian sovereignty is non-negotiable and is number one.

Right now, no foreign vessel is poaching on the Indonesian sovereign territory, he said.

"This is because our territory is 12 miles from the coastline," he said.

He said foreign ships are allowed to enter the EEZ to make journeys in accordance with the international law. "However, they are banned from entering the EEZ to catch fish," he stressed.

For its part, he ordered TNI AL to drive away any foreign vessel stealing fish in the EEZ.

The Natuna waters have again drawn the attention of national and international media outlets after Chinese coast guard vessels and fishing boats repeatedly violated the Indonesian EEZ rights.

The Chinese vessels were found escorting tens of Chinese fishing boats to poach on Indonesia's EEZ near the Natuna waters on December 19 and December 24, 2019.

In response to these ongoing violations, President Joko Widodo was unequivocal in his declaration that Indonesia will not negotiate with any party over its sovereignty, especially regarding the country's territory in the Natuna waters in Riau Islands.

"There is no negotiation regarding matters pertaining to sovereignty and our territory," the president remarked at the opening of a cabinet session at the State Palace on Monday (Jan 6, 2020).

Related news: 470 fishermen register to operate in Natuna waters: Mahfud

Related news: Chinese investment projects to remain unaffected by Natuna polemic
Translated by: Agus Salim/Suharto
Editor: Rahmad Nasution


https://en.antaranews.com/news/139372/mily-chief-orders-navy-to-drive-away-fishing-vessels-in-eez

Looks like PDF got maintenance
Chinese withdrew from your EEZ?
Oh that is quick.
 
.
Chinese withdrew from your EEZ?
Oh that is quick.

Hope they can be more stubborn and our military spending will increasing twofolds to hit 20 billion us dollar
 
.
Hope they can be more stubborn and our military spending will increasing twofolds to hit 20 billion us dollar
They will come again with more ships. I told you previously: 50 pct increase in military spendings is minimum.
 
.
tampilan-mobil-amfibi-milik-bpbd-gresik-yang-oleh-bupati-gresik-diberi-nama-turonggo-tirto.-kompas.jpg

INDONESIA
MOBIL AMFIBI BESUTAN TUGASANDA
8 JANUARI 2020 DIANEKO_LC TINGGALKAN KOMENTAR
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik kini dilengkapi satu unit kendaraan yang telah dimodifikasi khusus untuk dapat melibas medan bencana, yang dikenal oleh kalangan internal BPBD Gresik sebagai mobil amfibi.

Dilansir dari laman Kompas (7/ 1/ 2020), mobil amfibi ini sebenarnya merupakan Mitsubishi Triton (new triton GLS MT double cab 4WD) yang telah dimodifikasi sedemikian rupa, yang diklaim baru satu-satunya ada atau dimiliki jajaran BPBD di seluruh Indonesia.

“Sepengetahuan saya, inilah satu-satunya mobil amfibi model seperti ini di Indonesia. Karena saya lihat, belum ada BPBD lain di Indonesia yang memiliki mobil amfibi seperti ini,” ujar Kepala BPBD Gresik, Tarso Sagito, Senin (6/1/2020).

Mobil tersebut dipermak habis, dengan hanya menyisakan sasis (rangka) dan mesin saja. Adapun pekerjaan modifikasi dipercayakan kepada perusahaan karoseri Tugasanda.

Namun, sebelum pengerjaan modifikasi dilakukan, BPBD Gresik mengaku berkonsultasi terlebih dulu dengan beberapa pakar yang ada di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, guna mendapatkan desain yang diharapkan.

“Pengerjaannya memang (dilakukan) Tugasanda, selama empat bulan. Tapi, sebelumnya kami konsultasi dulu dengan para pakar di ITS. Jadi, semua diganti, hanya menyisakan sasis sama mesin saja yang triton,” ujar dia.

Mobil amfibi milik BPBD Gresik ini, kata Tarso, tidak hanya mampu melibas lumpur. Namun, juga medan bencana untuk melakukan evakuasi korban banjir, dengan ketinggian air bah mencapai 1,5 meter.

“Bisa untuk evakuasi korban banjir dengan ketinggian air sampai 1,5 meter, itu juga yang diharapkan oleh Pak Bupati, dengan harapan dapat menolong korban bila di Gresik terjadi banjir besar,” tutur dia.

Sementara saat dikonfirmasi mengenai biaya yang dikeluarkan untuk membuat mobil amfibi ini, Tarso mengatakan membutuhkan biaya Rp 900 juta lebih. Harga ini terhitung mulai dari pengadaan mobil hingga biaya yang dikeluarkan untuk modifikasi, termasuk peralatan yang ada di dalamnya.

“Jadi semisal ada banjir besar, mobil amfibi ini benar-benar siap digunakan untuk evakuasi korban. Mobil ini bisa dibuat evakuasi hingga sembilan orang, meskipun saya sendiri berharap Gresik tidak sampai dilanda bencana banjir besar,” kata dia.

Selain dilengkapi dengan kap yang bisa dibuka untuk dapat melihat titik korban, di dalam mobil amfibi ini juga terdapat Alat Pemadam Api Ringan (APAR), pelampung, gergaji mesin, serta beberapa peralatan lain untuk kebutuhan evakuasi. Termasuk, dilengkapi wing (katrol) yang terletak di bagian depan.

“Saya beri nama mobil ini Turonggo Tirto, sarana bagi anggota BPBD untuk menolong dan evakuasi korban bila terjadi bencana banjir di Gresik,” tutur Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, pada kesempatan sebelumnya.

Photo: Tampilan mobil amfibi milik BPBD Gresik, yang oleh Bupati Gresik diberi nama Turonggo Tirto. (Kompas)
They will come again with more ships. I told you previously: 50 pct increase in military spendings is minimum.

Last time in 2015 We dont have any coast guard vessels with tonase over 2000 tonnes, right now we got four of them and Currently building more, next time they will face double or triple of the number
 
.
tampilan-mobil-amfibi-milik-bpbd-gresik-yang-oleh-bupati-gresik-diberi-nama-turonggo-tirto.-kompas.jpg

INDONESIA
MOBIL AMFIBI BESUTAN TUGASANDA
8 JANUARI 2020 DIANEKO_LC TINGGALKAN KOMENTAR
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik kini dilengkapi satu unit kendaraan yang telah dimodifikasi khusus untuk dapat melibas medan bencana, yang dikenal oleh kalangan internal BPBD Gresik sebagai mobil amfibi.

Dilansir dari laman Kompas (7/ 1/ 2020), mobil amfibi ini sebenarnya merupakan Mitsubishi Triton (new triton GLS MT double cab 4WD) yang telah dimodifikasi sedemikian rupa, yang diklaim baru satu-satunya ada atau dimiliki jajaran BPBD di seluruh Indonesia.

“Sepengetahuan saya, inilah satu-satunya mobil amfibi model seperti ini di Indonesia. Karena saya lihat, belum ada BPBD lain di Indonesia yang memiliki mobil amfibi seperti ini,” ujar Kepala BPBD Gresik, Tarso Sagito, Senin (6/1/2020).

Mobil tersebut dipermak habis, dengan hanya menyisakan sasis (rangka) dan mesin saja. Adapun pekerjaan modifikasi dipercayakan kepada perusahaan karoseri Tugasanda.

Namun, sebelum pengerjaan modifikasi dilakukan, BPBD Gresik mengaku berkonsultasi terlebih dulu dengan beberapa pakar yang ada di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, guna mendapatkan desain yang diharapkan.

“Pengerjaannya memang (dilakukan) Tugasanda, selama empat bulan. Tapi, sebelumnya kami konsultasi dulu dengan para pakar di ITS. Jadi, semua diganti, hanya menyisakan sasis sama mesin saja yang triton,” ujar dia.

Mobil amfibi milik BPBD Gresik ini, kata Tarso, tidak hanya mampu melibas lumpur. Namun, juga medan bencana untuk melakukan evakuasi korban banjir, dengan ketinggian air bah mencapai 1,5 meter.

“Bisa untuk evakuasi korban banjir dengan ketinggian air sampai 1,5 meter, itu juga yang diharapkan oleh Pak Bupati, dengan harapan dapat menolong korban bila di Gresik terjadi banjir besar,” tutur dia.

Sementara saat dikonfirmasi mengenai biaya yang dikeluarkan untuk membuat mobil amfibi ini, Tarso mengatakan membutuhkan biaya Rp 900 juta lebih. Harga ini terhitung mulai dari pengadaan mobil hingga biaya yang dikeluarkan untuk modifikasi, termasuk peralatan yang ada di dalamnya.

“Jadi semisal ada banjir besar, mobil amfibi ini benar-benar siap digunakan untuk evakuasi korban. Mobil ini bisa dibuat evakuasi hingga sembilan orang, meskipun saya sendiri berharap Gresik tidak sampai dilanda bencana banjir besar,” kata dia.

Selain dilengkapi dengan kap yang bisa dibuka untuk dapat melihat titik korban, di dalam mobil amfibi ini juga terdapat Alat Pemadam Api Ringan (APAR), pelampung, gergaji mesin, serta beberapa peralatan lain untuk kebutuhan evakuasi. Termasuk, dilengkapi wing (katrol) yang terletak di bagian depan.

“Saya beri nama mobil ini Turonggo Tirto, sarana bagi anggota BPBD untuk menolong dan evakuasi korban bila terjadi bencana banjir di Gresik,” tutur Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, pada kesempatan sebelumnya.

Photo: Tampilan mobil amfibi milik BPBD Gresik, yang oleh Bupati Gresik diberi nama Turonggo Tirto. (Kompas)


Last time in 2015 We dont have any coast guard vessels with tonase over 2000 tonnes, right now we got four of them and Currently building more, next time they will face double or triple of the number
That is the trend everywhere now: everyone increases military spendings preparing for wars. Look at disasters in Middle East!

Beware of dirty chinese tactics: they can tow an oil rig into your waters, then send in 100 coast guard vessels, similar number in fishing vessels with steel strengthened bow, 10 surface heavily armed warships, numerous transport vessels with missiles hidden under plastic covers, low flying aircraft harassing our coast guards. Not a joke. They did that in 2014. Their aim of provoking a war against Vietnam.
 
.
Defence strategists lament sale of ‘most capable ships in RAN history’

Royal Australian Navy ship HMAS Melbourne.
The Australian government will sell two guided-missile frigates to Chile, disappointing strategists who say they should have been retained by the navy or given to a Southeast Asian neighbour.

The Adelaide-class vessels HMAS Melbourne and HMAS Newcastle were commissioned in the early 1990s and lauded in 2008 as “the most capable ships in the history of the RAN” after undergoing an extensive refit.

They will have US-licensed combat systems — installed just over a decade ago — removed before they are handed over.


The frigates are the last of six Adelaide-class vessels to be retired. They will be replaced by three new air warfare destroyers.

John Blaxland, from the ANU’s Strategic and Defence Studies Centre, said the frigates were in good condition and should continue to serve alongside the newer ships. “It remains a very good platform. The fact that Chile wants to buy them speaks to their enduring utility,” he said.

Rather than selling the ships, the government should be ramping up efforts to recruit new sailors, Professor Blaxland said.

He said rising tensions between the US and China, environmental disasters and governance challenges meant Australia could not afford to sell off tried and tested ships.

“This is a wake-up call. While we have embarked on a regeneration of the naval fleet, we are basically talking about one for one rather than growing,” he said.

“The government is focused so much on its deficit problem it’s not focusing on the bigger picture here. We need to keep these, and when the Anzac frigates come up to being replaced, we should keep them too.”

La Trobe Asia director Euan Graham said the guided-missile frigates were still valuable, and could have continued to play a strategic role.

Given they were being sold, he said they should have gone to a nearer neighbour.

“Australia has relatively few opportunities to make its capacity-building felt to this level, and the strategic priority should fall on Australia’s near regions, and in concentric circles beyond that,” Mr Graham said.

The Greek government expressed its interest in the ships, and it’s understood Vietnam was also considering whether to make a bid, but The Australian has learned Chile will take the ships off Australia’s hands.

Defence Minister Linda Reynolds declined to comment.

just my personal opinion, we should not be ashamed of buying/using used ships especially when it's modern enough, just for stopgap solution until newer more capable ship are introduced to the fleet,

buying warship business is a long long way here in our country,it takes years of bidding then building the ship and waiting for the armaments to be installed -_-

even vietnam now almost reach our levels in hull numbers to the addition of ex-ROKN pohang's and USCG cutters. our insistance of no longer using used ships/weapons from abroad is ridiculous.
 
Last edited:
. . .
Designing a Ship with aam vls and Asm mounting, and they call it OPV? LOL
what is opv characteristics anyway?

As far as i know, TNI AL OPV is only doesnt have ASW suite and ASW armaments mount (like torps and so on) to differentiate them with regular Corvette or Frigate
 
.
Designing a Ship with aam vls and Asm mounting, and they call it OPV? LOL
what is opv characteristics anyway?
You should see italian paolo thaon di revel which is OPV with heavy frigate configuration , thai HTMS Krabi also had Anti Ship Missile , OPV specification requirements are differ in each countries .
 
Last edited:
.
What is the difference between OPV and FFBNW fregate/corvette?

For me, parchim class is doing OPV jobs now. Even PKR 10514, did the same when they were in FFBNW mode. Or they are still in that mode? Hahaha
 
.

Country Latest Posts

Back
Top Bottom