What's new

Indonesia Defence Forum

At least Ifan is trying to build institutional capacity. Instead of asking for TNI/Polri escort for the inspector, they want to train up the inspector to be able to act independently.

Really ambitious sure, but better than the usual begging for TNI assistance.




Is that Checzh factory going to actually happen? I feel its been a pipedream for years.

The law give green light for many thing, especially Investment on defense industry can be done by private owned corporation including foreign firms through their intermediate Rep. in Indonesia. Much better compared to waiting for BUMN get mature enough in which needs decades or half century as when we compared their progress today is comparable to what Turkey and South Korean had during late 70's (South Korea already Made Pohang class Corvettes at the time and license producing AIFV, M109, starting to design K1 MBT and many more and starting to nurture spares and electronic manufacturing, Turkey is comparable). Meanwhile we do need more technology and engineering booster, foreign firms Investment is a must to let our people get exposure to more advance technology and the facilities will be here in Indonesia.

On another thing, competition Will spurr progress. Just example, Turkey had many firms working on land system, the likes of Otokar, BMC , FNSS Turkey had BAE SYSTEM Investment on them and so on. That way Turkey land system is very robust and competitive enough with many advantage. We really need something to challenge PINDAD dominan (in which their technical expertise still stuck on 70's or 80's level of technology) and this can be achieved through notable Investment on defense industry by private owned corporation and foreign firms.

Well all is will be decided on how much Government willing to give more budget for defense procurement. They need order afterall to sustain their business. When the pie become larger, more player Will join the game
 
Sorry, doublepost. Its really late in the night over here.

Just wanted to ask a general question. All in all, is Indonesia's defense budget worth that much sacrifice to enter our market? I thought our defense spending has always been really low. And do you think that they still have capital during covid?

I was really improssed by the CHezch offering as well when I first read about it, its just that I read that in 2017/2018 and its been quite a while with nothing happening. :/

They are more thinking at long game playing . Tatra face a stiff competition
and get sidelined much in the recent decade . They very much needed a new market . And Pandur2 coproduction was their golden ticket into our market .
But you are right with all this pandemic .
I don't know what to expect anymore
 
They are more thinking at long game playing . Tatra face a stiff competition
and get sidelined much in the recent decade . They very much needed a new market . And Pandur2 coproduction was their golden ticket into our market .
But you are right with all this pandemic .
I don't know what to expect anymore

Pandemic instead spurr our defense spending, as the one who spread it out come from the North, the same one who sends cohorts of armed Coast Guard ships and Frigates to our Natuna Sea. The threat level from external factor had been increase exponentially, that's why after Prabowo briefing on parliament there is no one to hinder or question why we must increase our defense spending.

The increase of threat even forced someone to asking it is worth to delay the retirement of much of our Naval assets?
 
Pandemic instead spurr our defense spending, as the one who spread it out come from the North, the same one who sends cohorts of armed Coast Guard ships and Frigates to our Natuna Sea. The threat level from external factor had been increase exponentially, that's why after Prabowo briefing on parliament there is no one to hinder or question why we must increase our defense spending.

The increase of threat even forced someone to asking it is worth to delay the retirement of much of our Naval assets?

Just for a reminder .... EXCALIBUR mainly showcases are the army stuff .

👍👍
 
I'm more or less talking about our own defense against loitering munitions and drone swarms instead of us possessing those capabilities. Considering how cheap it is to deploy those types of munitions even by non-state actors, doesn't it seem imperative for the TNI to have something such as the KORAL and other larger EW/Counter-UAS devices on top of hand held devices that we currently have?

Sorry for bringing up old thread but you raised a valid point here.

What options do we have actually?

1. Radar jammer EW
2. SPAAG
3. HPEM (High-Power Electro-Magnetics) pulse
4. Net UAV/drone (offers more range than net guns)
5. High energy laser
6. Trained eagles

Not sure about the price involved to own them (the cheapest probably the eagles option).

Since you mentioned Koral that's produced by Aselsan, we should also mention this SPAAG called Korkut that's also produced by Aselsan.

aselsan.jpg

aselsan1.jpg
 
Can't wait to see the result of their meeting.
Auvia gaya perkasa salesman may come in play

Diundang, Menhan Prabowo Terbang ke AS 15-19 Oktober
Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Kamis, 08 Okt 2020 13:21 WIB

Kementerian Pertahanan melakukan serah-terima jabatan (sertijab) Menteri Pertahanan dari Ryamizard Ryacudu ke Prabowo Subianto.

Teka teki soal kabar Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mendapat visa masuk Amerika Serikat (AS) terjawab sudah. Kemenhan RI memastikan Prabowo Subianto diundang ke Amerika Serikat.
"Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto diundang oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper untuk berkunjung ke Amerika Serikat pada tanggal 15-19 Oktober 2020," kata Dahnil Anzar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/10/2020).

Dahnil menjelaskan isi undangan Prabowo Subianto untuk datang ke Amerika Serikat (AS).

"Undangan ini untuk melanjutkan pembicaraan detail terkait kerja sama bilateral bidang pertahanan," ucap Dahnil.
Dahnil menegaskan Indonesia tak terlibat aliansi militer dengan asing. Prabowo hanya menjalankan tugas diplomasi pertahanan untuk berkunjung ke AS.

"Sesuai prinsip politik bebas aktif dan tidak terlibat aliansi militer dengan negara mana pun, namun menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara, Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, selama ini aktif melakukan diplomasi pertahanan ke berbagai negara termasuk Amerika Serikat," kata Dahnil.
"Oleh sebab itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan memenuhi undangan resmi Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper tersebut," imbuh Dahnil.

Prabowo pernah dilarang masuk ke Amerika Serikat pada 2000. Peristiwa itu terjadi saat Prabowo hendak menghadiri upacara kelulusan putranya di salah satu universitas di Boston, AS. Tak jelas alasan AS melarang Prabowo masuk ke negaranya.

Menurut artikel yang ditulis New York Times pada Maret 2014, AS sempat khawatir akan stabilitas Indonesia pasca-jatuhnya Soeharto. AS menjauhkan diri dari tokoh-tokoh yang dekat dengan Soeharto, termasuk Prabowo. Seperti diketahui, Prabowo merupakan mantan menantu Soeharto yang memiliki peran di era Orde Baru.
Namun, setelah nama Prabowo kian besar di dunia politik Indonesia, duta besar AS untuk Indonesia diketahui berturut-turut memberikan keleluasaan untuk Ketum Gerindra tersebut. Hal itu terbukti dengan dibukanya akses bagi saudara laki-laki Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang melakukan beberapa kali perjalanan ke Washington untuk berdialog dalam kapasitasnya sebagai pengusaha.


hope everything goes well.
 
Last edited:
Auvia gaya perkasa salesman may come in play

Diundang, Menhan Prabowo Terbang ke AS 15-19 Oktober
Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Kamis, 08 Okt 2020 13:21 WIB

Kementerian Pertahanan melakukan serah-terima jabatan (sertijab) Menteri Pertahanan dari Ryamizard Ryacudu ke Prabowo Subianto.

Teka teki soal kabar Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mendapat visa masuk Amerika Serikat (AS) terjawab sudah. Kemenhan RI memastikan Prabowo Subianto diundang ke Amerika Serikat.
"Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto diundang oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper untuk berkunjung ke Amerika Serikat pada tanggal 15-19 Oktober 2020," kata Dahnil Anzar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/10/2020).

Dahnil menjelaskan isi undangan Prabowo Subianto untuk datang ke Amerika Serikat (AS).

"Undangan ini untuk melanjutkan pembicaraan detail terkait kerja sama bilateral bidang pertahanan," ucap Dahnil.
Dahnil menegaskan Indonesia tak terlibat aliansi militer dengan asing. Prabowo hanya menjalankan tugas diplomasi pertahanan untuk berkunjung ke AS.

"Sesuai prinsip politik bebas aktif dan tidak terlibat aliansi militer dengan negara mana pun, namun menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara, Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, selama ini aktif melakukan diplomasi pertahanan ke berbagai negara termasuk Amerika Serikat," kata Dahnil.
"Oleh sebab itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan memenuhi undangan resmi Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper tersebut," imbuh Dahnil.

Prabowo pernah dilarang masuk ke Amerika Serikat pada 2000. Peristiwa itu terjadi saat Prabowo hendak menghadiri upacara kelulusan putranya di salah satu universitas di Boston, AS. Tak jelas alasan AS melarang Prabowo masuk ke negaranya.

Menurut artikel yang ditulis New York Times pada Maret 2014, AS sempat khawatir akan stabilitas Indonesia pasca-jatuhnya Soeharto. AS menjauhkan diri dari tokoh-tokoh yang dekat dengan Soeharto, termasuk Prabowo. Seperti diketahui, Prabowo merupakan mantan menantu Soeharto yang memiliki peran di era Orde Baru.
Namun, setelah nama Prabowo kian besar di dunia politik Indonesia, duta besar AS untuk Indonesia diketahui berturut-turut memberikan keleluasaan untuk Ketum Gerindra tersebut. Hal itu terbukti dengan dibukanya akses bagi saudara laki-laki Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang melakukan beberapa kali perjalanan ke Washington untuk berdialog dalam kapasitasnya sebagai pengusaha.


hope everything goes well.

Well , that escalate quickly .... ☕☕
 
Do they get training by kopassus tho?

I genuinely lol'ed when I read that part

I dont think so, just firing exercise I believe. That is job with high risk since they could make some people not happy with their investigation. I also hope that people working in high risk government/pubic job like KPK/Police detective etc can still retain/carry their gun after retirement since the retirement can be the period where the revenge can happen. Once that persons passed away, then the gun should be taken back by police.

This happen with one member of my big family who was a high rank detective Police officer, he get killed after he reached retirement. In case he was allowed to bring pistol, I believe he can still be alive since the killers themselves dont use gun to kill him.
 
Last edited:
Well , that escalate quickly .... ☕☕

Rumors are that Mark Esper plans to resign after the November election regardless of whether Trump gets re-elected or not... So he probably wants to get this done now before there's a change of heart in the next administration, especially if the Dems get to win this November... It's good that Prabowo (and by association, us) is finally getting the due respect from the US both as the defense minister and as a rising regional power..
 

Hmm... What's in the wishlist of our MoD, I wonder if F35 is included in the list.
 
Rumors are that Mark Esper plans to resign after the November election regardless of whether Trump gets re-elected or not... So he probably wants to get this done now before there's a change of heart in the next administration, especially if the Dems get to win this November... It's good that Prabowo (and by association, us) is finally getting the due respect from the US both as the defense minister and as a rising regional power..

Well , i don't know about respect but i saw a neccesity when i see one . All these US sponsored CCP " containment effort " in the region will proceed much more smoothly if we were seen by rest of claimant participant as a willing associate to dip our toe in the US contaimnent party and get wet while at it . With our long political neutrality stance's history . People will noticed some thing are about to go very wrong in the region and that will make some people to take a pause and reconsider .
And that alone send a very .... Very strong message to region . Whose US party administration are running that show is be damned . We don't care ...as long as the common core interest were still aligned and plenty discount+freebies to be around . We are still a poor blokes after all and i never going to deny that as to miss an opportunities .

Make things more clear and understood .👍
 
Last edited:
its all coming together .......

TNI AL butuh pesawat patroli maritim multifungsi anti-kapal selam
Kamis, 8 Oktober 2020 18:41 WIB

TNI AL butuh pesawat patroli maritim multifungsi anti-kapal selam

TNI AL menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait kebutuhan pesawat patroli maritim multifungsi (Multirole MPA) di Gedung Neptunus, Markas Besar Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta, Kamis (8/10/2020). (ANTARA/ HO-Dispenal)
Jakarta (ANTARA) - Asisten Operasi (Asops) Kepala Staf Angkatan Laut Laksda TNI Didik Setiyono mengatakan TNI Angkatan Laut saat ini membutuhkan pesawat patroli maritim multifungsi (Multirole Maritime Patrol Aircraft/ MPA) berkemampuan anti-kapal selam dan anti-kapal permukaan untuk mendukung tugas pokok TNI AL.

Untuk memperoleh saran dan masukan yang membangun terkait kebutuhan itu, TNI AL menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Gedung Neptunus, Markas Besar Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta, Kamis.

“Saya berharap agar dalam kegiatan FGD ini diperoleh saran dan masukan yang membangun terkait jenis pesawat udara Multirole MPA yang sesuai untuk TNI AL dihadapkan dengan tugas pokok TNI dan TNI AL dalam rangka menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia," ujar Didik.

Baca juga: KN Pulau Nipah-321 bayangi kapal Penjaga Pantai China keluar ZEEI

Ia mengatakan bahwa kebutuhan pesawat patroli maritim canggih itu muncul mengingat tuntutan pengamanan dan kedaulatan nasional kawasan perairan Indonesia saat ini semakin berat, juga mengingat adanya keterbatasan kemampuan armada patroli yang dimiliki TNI AL.

"Perkembangan lingkungan strategis di kawasan saat ini menuntut adanya kemampuan pengamanan di wilayah perairan Indonesia, baik dalam segi penegakan hukum maupun kemampuan menghadapi ancaman yang berdimensi militer," kata Didik.

Misalnya, lanjut Didik, patroli kawasan di Laut Cina Selatan (LCS). Ia menilai ada kerawanan tinggi berdimensi militer yang dapat muncul di sana, mengingat adanya tumpang tindih klaim antara negara-negara yang bersengketa.

"Hal itu menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, baik kerawanan terhadap pelanggaran hukum maupun kerawanan terjadinya konflik terbuka antara negara yang bersengketa," ujar Didik.

Baca juga: TNI AL luncurkan Kapal PC 40 M produksi dalam negeri

Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan adanya kemampuan menggelar operasi yang lebih efektif dan efisien berupa penguatan pesawat MPA berkemampuan anti-kapal selam dan anti-kapal permukaan yang berfungsi sebagai perpanjangan mata dan perpanjangan tangan unsur-unsur TNI AL dalam mendukung tugas pokok TNI.

Sebab, apabila Indonesia tidak mampu mengamankan kepentingan nasionalnya, maka akan menimbulkan ancaman terhadap sumber daya yang dimiliki Indonesia dan juga akan mengundang pihak-pihak lain yang bersengketa untuk mengintervensi kebijakan pertahanan Indonesia untuk kepentingannya masing-masing.

Didik menilai intervensi itu dapat merugikan posisi Indonesia sebagai negara Non-Blok.

“Dengan eskalasi tingkat kerawanan tersebut, Indonesia harus siap dan mampu melindungi kepentingannya di Laut Natuna Utara dengan mengandalkan kekuatannya sendiri," ujar Asops Kasal.

Baca juga: TNI AL evaluasi menyeluruh kondisi kapal perang sudah "berumur"

FGD tersebut diikuti secara fisik oleh peserta dari Satuan Kerja Mabesal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Waasrena Kasal Laksma TNI Erwin S. Aldedharma dan Waasops Kasal Laksma TNI Irvansyah turut hadir menyaksikan kegiatan tersebut.

Selain itu, acara juga dilaksanakan secara virtual bersama Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1,2, dan 3; Komando Armada 1,2, dan 3; Seskoal, Puspenerbal, dan Dislitbangal.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

 
Last edited:
its all coming together .......

TNI AL butuh pesawat patroli maritim multifungsi anti-kapal selam
Kamis, 8 Oktober 2020 18:41 WIB

TNI AL butuh pesawat patroli maritim multifungsi anti-kapal selam

TNI AL menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait kebutuhan pesawat patroli maritim multifungsi (Multirole MPA) di Gedung Neptunus, Markas Besar Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta, Kamis (8/10/2020). (ANTARA/ HO-Dispenal)
Jakarta (ANTARA) - Asisten Operasi (Asops) Kepala Staf Angkatan Laut Laksda TNI Didik Setiyono mengatakan TNI Angkatan Laut saat ini membutuhkan pesawat patroli maritim multifungsi (Multirole Maritime Patrol Aircraft/ MPA) berkemampuan anti-kapal selam dan anti-kapal permukaan untuk mendukung tugas pokok TNI AL.

Untuk memperoleh saran dan masukan yang membangun terkait kebutuhan itu, TNI AL menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Gedung Neptunus, Markas Besar Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta, Kamis.

“Saya berharap agar dalam kegiatan FGD ini diperoleh saran dan masukan yang membangun terkait jenis pesawat udara Multirole MPA yang sesuai untuk TNI AL dihadapkan dengan tugas pokok TNI dan TNI AL dalam rangka menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia," ujar Didik.

Baca juga: KN Pulau Nipah-321 bayangi kapal Penjaga Pantai China keluar ZEEI

Ia mengatakan bahwa kebutuhan pesawat patroli maritim canggih itu muncul mengingat tuntutan pengamanan dan kedaulatan nasional kawasan perairan Indonesia saat ini semakin berat, juga mengingat adanya keterbatasan kemampuan armada patroli yang dimiliki TNI AL.

"Perkembangan lingkungan strategis di kawasan saat ini menuntut adanya kemampuan pengamanan di wilayah perairan Indonesia, baik dalam segi penegakan hukum maupun kemampuan menghadapi ancaman yang berdimensi militer," kata Didik.

Misalnya, lanjut Didik, patroli kawasan di Laut Cina Selatan (LCS). Ia menilai ada kerawanan tinggi berdimensi militer yang dapat muncul di sana, mengingat adanya tumpang tindih klaim antara negara-negara yang bersengketa.

"Hal itu menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, baik kerawanan terhadap pelanggaran hukum maupun kerawanan terjadinya konflik terbuka antara negara yang bersengketa," ujar Didik.

Baca juga: TNI AL luncurkan Kapal PC 40 M produksi dalam negeri

Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan adanya kemampuan menggelar operasi yang lebih efektif dan efisien berupa penguatan pesawat MPA berkemampuan anti-kapal selam dan anti-kapal permukaan yang berfungsi sebagai perpanjangan mata dan perpanjangan tangan unsur-unsur TNI AL dalam mendukung tugas pokok TNI.

Sebab, apabila Indonesia tidak mampu mengamankan kepentingan nasionalnya, maka akan menimbulkan ancaman terhadap sumber daya yang dimiliki Indonesia dan juga akan mengundang pihak-pihak lain yang bersengketa untuk mengintervensi kebijakan pertahanan Indonesia untuk kepentingannya masing-masing.

Didik menilai intervensi itu dapat merugikan posisi Indonesia sebagai negara Non-Blok.

“Dengan eskalasi tingkat kerawanan tersebut, Indonesia harus siap dan mampu melindungi kepentingannya di Laut Natuna Utara dengan mengandalkan kekuatannya sendiri," ujar Asops Kasal.

Baca juga: TNI AL evaluasi menyeluruh kondisi kapal perang sudah "berumur"

FGD tersebut diikuti secara fisik oleh peserta dari Satuan Kerja Mabesal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Waasrena Kasal Laksma TNI Erwin S. Aldedharma dan Waasops Kasal Laksma TNI Irvansyah turut hadir menyaksikan kegiatan tersebut.

Selain itu, acara juga dilaksanakan secara virtual bersama Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1,2, dan 3; Komando Armada 1,2, dan 3; Seskoal, Puspenerbal, dan Dislitbangal.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT [emoji2398] ANTARA 2020

ASW & ASuW Helo like MH-60R or NH-90 also needed, becoz We don't have a Helicopter capable of Over the Horizon Targeting (OTHT in ASuW Roles) which can help direct the missile to the target at maximum range.
 

Latest posts

Back
Top Bottom