Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
You know this @ardezzo shit is fervent defender of HTI and PKS kind of orgs along with islamist faction at Syrian civ war. His posting in kaskus been known for long
First of all, Logam, Ahmad Heryawan is from PKS, I don't know which part of your statement I should deny. Make it clear.
Second of all, to both of you, the opposition and the rest of the MP are trying their best so that the terrorism law still abide "Human Rights". That's what going the biggest different between us and that terrorist; that we respect human rights.
ISA law ignore human rights, it's been abused for years by the Malaysian government to suppress critics. We don't want that to happen in Indonesia, no one does.
We want our law enforcement to bring safety and security to the people not the opposite, not another form of terror by the law enforcement. It already happened during Soeharto era and it begin to happen again.
For example: I you check the social media there is recent video of an Islamic school student are forced to empty his bags under gunpoint just because he wear Islamic clothing? COME ON! Where are we? West Bank?
Goenawan Mohamad, supporter of Jokowi already voice his complaint about this. Is he support ISIS too? No, that's because he know that such act is counter productive.
Not human rights thing, but syar'i law on UU antiterorism LOL
may bad i'm jooking silent riders is good for me, come out suddenly just for opinion behalf of my political idea side... my bad
New Recruit
Baru tahu semua pansus terbuka sorry setahu saya pansus komisi 1 pertahanan dan keamnan terutama pembahasan RUU itu tertutup bukan pansus model yg adhock lainnyaRUU Anti terorisme is open to public, like any other legislation. There are many reasons why it's late legalizing it. even the president own party PDIP, didn't agree on some of the article. So does other party, not just limited to PKS.
The ceremony with a fly-pass by AH-64E Apache Guardians, Bell 412EPs, Mi-17V5 and Mi-35P Hind.Delapan heli tempur Apache resmi bergabung dengan TNI AD
Rabu, 16 Mei 2018 10:18 WIB
Dokumentasi - Danpuspenerbad Mayjen TNI Besar Harto Karyawan berada di dalam helikopter AH-64 Apache, di Markas Skadron 11/Serbu Penerbad Semarang, Jawa Tengah, Kamis (4/1/2018). Sebanyak tiga helikopter AH-64 Apache telah berada di Skadron 11/Serbu Penerbad sejak pertengahan Desember 2017 untuk memperkuat armada tempur Penerbad dan akan menyusul lima helikopter sejenis lainnya yang dijadwalkan tiba pada tahun ini. (ANTARA FOTO/R. Rekotomo)
Semarang (ANTARA News) - TNI Angkatan Darat menerima delapan unit helikopter serang AH-64E Apache buatan Amerika Serikat di Semarang, hari ini.
Delapan Apache ini secara simbolis diserahkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang diwakili Aslog Panglima TNI Laksda TNI Bambang Nariyono di Pangkalan Udara Utama TNI Angkatan Darat Ahmad Yani, Semarang.
Diserahkan pula Sertifikat Kelaikan Udara Militer heli ini dari Kepala Pusat Kelaikan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan kepada Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat.
Penandatangan naskah berita acara serah terima kedelapan unit Apache ini dilakukan oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Asisten Logsitik Panglima TNI, Asisten Logistik Kasad, dan Danpusnerbad disaksikan Menteri Pertahanan, Kasad dan Wakil Kepala Perwakilan Permerintah Amerika Serikat.
Menutup rangkaian acara ini, dilakukan pentasbihan secara simbolis oleh Ryamizard, Aslog Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Ketua Komisi I DPR RI, dengan menyiramkan air kembang ke badan pesawat disertai pemberian nomor registrasi Apache.
Pembelian kedelapan heli ini termasuk program Foreign Military Sales (FMS) untuk menjamin kesiapan alutsista secara maksimal.
Ryamizard menyhebut Apache sebagai heli serang berteknologi tinggi dan tercanggih saat ini. "Dengan masuknya delapan unit Apache ini, diharapkan mampu memberikan efek gentar dan memaksimalkan penjagaan kedaulatan negara," kata dia.
"Kepada TNI saya minta untuk mempelajari pengoperasian Apache agar dapat digunakan maksimal dan dijaga agar masa pakainya dapat lebih lama," sambung dia.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Erin Elizabeth McKee mengatakan AS sangat bangga dapat mendukung modernisasi alat utama sistem persenjataan Indonesia.
"Kami berharap pengadaan Apache oleh angkatan bersenjata Indonesia dapat mendukung komitmen kedua negara untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan," kata Erin.
https://www.antaranews.com/berita/710294/delapan-heli-tempur-apache-resmi-bergabung-dengan-tni-ad
Summary: 8 AH-64E Apache helicopter officially handed over to Indonesian Army.
Cool Stuff! Need some Chinooks to join that defile.The ceremony with a defile of AH-64E Apache Guardians, Bell 412EPs, Mi-17V5 and Mi-35P Hind.
Cool Stuff! Need some Chinooks to join that defile.
Shit happened again, Polda Riau been attacked
New Recruit
Baru tahu semua pansus terbuka sorry setahu saya pansus komisi 1 pertahanan dan keamnan terutama pembahasan RUU itu tertutup bukan pansus model yg adhock lainnya
http://politik.rmol.co/read/2018/05...utup,-PDIP-Salahkan-Gerindra,-PAN-Dan-Nasdem-
dah deh drpd debat nda paham jangan debat kusir balik ke laptop woe
saya tambahkan dlm editan
https://parlemen.net/?p=441
pembahasan RUU dan sampai ditetapkan ada beberapa tahapan, naskah draft akademik itu publik bisa lihat tapi kalau sudah masuk dalam pembahasan beda lagi.
LOL ok siiiiiaaapppp wkkkkkGak usah baper, Dari awal aku cuma ngasih info kalau rancangan RUU terbuka untuk publik. Di link anda kasih sendiri membuktikan itu, saya gak pernah bahas soal pembahasannya. pembahasan memang mayoritas tertutup. di awal anda membahas soal RUU, ya saya kasih info soal RUU bukan soal pembahasan atau pansusnya. tapi di postingan selanjutnya anda malah ngomong soal pansusnya.
Saya cuma mau menyampaikan kalau RUU terorisme gak jadi2 bukan cuma karena soal pasal HAM, atau PKS saja, karena kalau cuma gara2 1 partai seharusnya cepat selesainya karena tinggal voting suara mayoritas lgs beres. IMHO yang jadi masalah itu memang kinerja keseluruhan DPR yang memang gak bagus, karena banyak RUU yang sampai skrg gak selesai2. RUU terorisme itu hanya puncak gunung es saja.