Jakartans@PkDef
FULL MEMBER
- Joined
- Apr 21, 2014
- Messages
- 880
- Reaction score
- 3
- Country
- Location
1 Battalion of Pandur meaning Armored Battalion standard (30-40 vehicles) right?
Indonesia Defence Forum
- Thread starter nufix
- Start date
Satria Manggala
FULL MEMBER
- Joined
- Dec 7, 2016
- Messages
- 391
- Reaction score
- 0
- Country
- Location
Swimmer Search Exercise
Nike
ELITE MEMBER
- Joined
- Mar 28, 2013
- Messages
- 13,867
- Reaction score
- 24
- Country
- Location
yup for fire support version only, unknown number of Pandur IFV version must be more than that
pr1v4t33r
SENIOR MEMBER
- Joined
- Nov 20, 2014
- Messages
- 5,042
- Reaction score
- 5
- Country
- Location
yeah, they take the bait..
Indonesia: A New Shipbuilding 'Magnet' from ASEAN to Africa?
The head of the country’s state-owned shipbuilder offers a rather optimistic reading despite the familiar challenges that remain.
Over the weekend, the head of Indonesia’s state-owned shipbuilder PT PAL said that the firm had received several more orders to build vessels from countries from Southeast Asia to Africa following an initial success in the Philippines. His remarks on the growing attractiveness of the country’s shipbuilding industry reflect Indonesia’s desire to advance in this area despite the familiar difficulties it has faced thus far and the realities it confronts.
As I have noted previously, Indonesian President Joko “Jokowi” Widodo has signaled his desire to boost the country’s domestic shipbuilding industry as part of a broader effort to strengthen the country’s maritime capabilities as well as to revolutionize its domestic defense industry (See: “An Indonesian Defense Revolution Under Jokowi?”).
Seen from this perspective, PT PAL’s $92 million contract to deliver two Strategic Sealift Vessels (SSVs) to the Philippines inked back in 2014 was seen as significant because it constituted the inaugural export of locally-built warships and thus a major boost to Indonesia’s efforts to build up its domestic shipbuilding industry (See: “Indonesia to Export First Ever Warship in Boost for Shipbuilding Industry”).
Though the deal was rocked by a corruption scandal earlier this year, the two vessels were delivered in May 2016 and May 2017 respectively.
As those orders neared completion, Indonesian officials had been signaling that more orders would be on the way. But most of the public remarks tended to be on the Philippines itself, with two more Strategic Sealift Vessels (SSVs) on order as well as other vessels as well.
On July 15, PT PAL president director Budiman Saleh reportedly publicly disclosed that the list of orders so far had not only come from the Philippines, but that the orders had served as “a magnet for other countries” to order them as well.
Saleh’s suggestion was that Indonesia was becoming a more attractive and competitive choice for nations around the world. And he is not alone in making this point – we have seen several such comments emerging from Indonesian officials since Jokowi took office.
But this time around, Saleh did offer some more specifics. According to The Jakarta Post, Saleh specifically said that Malaysia had ordered a Landing Platform Dock (LPD) that could transport up to five helicopters; Nigeria had ordered one SSV; Senegal had ordered one LPD ship along with two Clurit class fast attack craft KCR-35 meter ships and three KCR-60 meter ships; and Guyana Bissau and Gabon had ordered KCR-60 meter ships.
Despite Saleh’s optimism, some would quibble as to whether a few orders can really be read to constitute some sort of “magnetic attraction” stemming from the first contract in the Philippines. It is also still far from clear what the exact status of these orders are and how they will play out.
But more fundamentally, the attention to specific orders downplays the broader issues that still exist with Indonesia’s domestic shipbuilding industry as well as PT PAL itself. The challenges for Indonesia’s shipbuilding industry are well-known to regional observers, and they range from the comparatively low level of expertise and technology to corruption to low production capacity. This is despite some attempts at improvements, including inking agreements with other countries and companies to increase levels of expertise and boost defense ties more generally that could also yield separate future gains.
Indeed, in a ceremony last May to commemorate the historic export of the first vessel to the Philippines, Indonesian Vice-President Jusuf Kalla himself had implored the country to seize the opportunities in the global shipbuilding industry but also noted the series of steps that would be needed to actually realize this, including developing adequate skilled manpower, improving production quality and delivery times, and lowering prices.
Saleh himself seemed to allude to some of this with respect to PT PAL specifically, noting that it needed the government’s support and that the company’s shipyard is still far from capacity, with workload in April being just 15 percent of total capacity. Even he no doubt understands that if Indonesia intends to become the shipbuilding magnet it aspires to be, it will need to do a whole lot more to make it more of an attraction to the world at large rather than just playing up existing ship orders.
http://thediplomat.com/2017/07/indonesia-a-new-shipbuilding-magnet-from-asean-to-africa/
faries
FULL MEMBER
- Joined
- Jun 23, 2015
- Messages
- 427
- Reaction score
- 0
- Country
- Location
Indonesian Air Force Special Unit Bravo 90. Credit to Jeff Prananda.
Night flight at C295. Credit to Jeff Prananda.
Visit of Army's Materiel Directorate personel to Mechanized Infantry Batallion 412 for M113 checking. Image credit to Lembaga Keris. Link to article http://divif2kostrad.com/2017/07/11/yonif-mekanis-412-kostrad-terima-kunjungan-ditpalad/
Nike
ELITE MEMBER
- Joined
- Mar 28, 2013
- Messages
- 13,867
- Reaction score
- 24
- Country
- Location
Pesawat pengintai awasi wilayah laut NTT
Selasa, 18 Juli 2017 08:43 WIB - 823 Views
Pewarta: Aloysius Lewokeda
Kupang (ANTARA News) - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Ganef Wurgiyanto, mengatakan upaya pengawasan wilayah laut di provinsi itu dilakukan dengan pesawat pengintai yang dikendalikan satuan tugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Pesawat pengintai itu sudah sekali melakukan pengintaian dengan rute dari Bali masuk ke NTT hingga ke Saumlaki di Maluku," katanya saat dihubungi Antara di Kupang, Selasa.
Mantan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP NTT itu menjelaskan, pesawat pengintai tersebut berkeliling melakukan pengawasan secara diam-diam melalui pantauan dari udara di wilayah perairan Indonesia.
"Jadi sifatnya silent dan sewaktu-waktu melakukan pengintaian termasuk di wiayah perairan di NTT yang berbatasan langsung dengan dua negara yaitu Australia dan Timor Leste," katanya.
Ia menjelaskan, ketika pesawat pengintai melakukan pantauan dari udara dan mendapati menemukan adanya persoalan pelanggaran di laut maka langsung menghubungi pengawas di Pangkalan pusat yang selanjutnya menginstruksikan Pangkalan di daerah terdekat untuk ditindak lanjuti.
Sementara wilayah NTT, lanjut Ganef, menjadi sasaran pemantauan dari pesawat pengintai tersebut, mengingat wilayah laut yang luas mencapai 200.000 km2 dan berbatasan laut secara langsung dengan dua negara sehingga rentan terhadap aksi-aksi pelanggaran.
Ganef menilai, pengawasan udara dengan pesawat pengintai tersebut lebih efektif karena sulit terdeteksi radar kapal-kapal laut yang melakukan pelanggaran.
Menurutnya, umumnya radar kapal-kapal nelayan bisa menangkap keberadaan kapal pengawas karena radar bekerja secara horisontal sementara pesawat pengintai ini sifatnya vertikal sehingga sulit terdeteksi.
"Sehingga kapal-kapal asing yang masuk dan menangkap ikan di perairan Indonesia termasuk di NTT yang berbatasan dengan dua negara ini maka lebih mudah dideteksi sehingga kapal pengawas terdekat langsung meluncur ke lokasi," katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan untuk meningkatkan keamanan wilayah perairan perbatasan antarnegara di daerah itu, maka disiagakan pula kapal pengawas perikanan KM Orca dari KKP.
Kapal Orca dengan ukuran panjang mencapai 60 meter itu diyakini dapat mempermudah penanganan terhadap pelanggaran laut karena dapat bemanuver dengan kecepatan mencapai 25 knot, serta mampu beroperasi secara terus-menerus hingga 14 hari.
"Dalam satu atau dua Minggu ke depan ini Kapal Orca akan datang ke NTT dalam rangka juga untuk bersiaga dan melakukan pengawasan di wilayah perbatasan negara," katanya.
Ia menambahkan, saat ini kerja pengawasan laut di NTT maupun umumnya di Indonesia dioptimalkan dengan sinergi lintas sektor yang melibatkan Satgas 1115 dari KKP, TNI-AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Polisi Perairan, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), serta dinas terkait di daerah.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2017
Selasa, 18 Juli 2017 08:43 WIB - 823 Views
Pewarta: Aloysius Lewokeda
Kupang (ANTARA News) - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Ganef Wurgiyanto, mengatakan upaya pengawasan wilayah laut di provinsi itu dilakukan dengan pesawat pengintai yang dikendalikan satuan tugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Pesawat pengintai itu sudah sekali melakukan pengintaian dengan rute dari Bali masuk ke NTT hingga ke Saumlaki di Maluku," katanya saat dihubungi Antara di Kupang, Selasa.
Mantan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP NTT itu menjelaskan, pesawat pengintai tersebut berkeliling melakukan pengawasan secara diam-diam melalui pantauan dari udara di wilayah perairan Indonesia.
"Jadi sifatnya silent dan sewaktu-waktu melakukan pengintaian termasuk di wiayah perairan di NTT yang berbatasan langsung dengan dua negara yaitu Australia dan Timor Leste," katanya.
Ia menjelaskan, ketika pesawat pengintai melakukan pantauan dari udara dan mendapati menemukan adanya persoalan pelanggaran di laut maka langsung menghubungi pengawas di Pangkalan pusat yang selanjutnya menginstruksikan Pangkalan di daerah terdekat untuk ditindak lanjuti.
Sementara wilayah NTT, lanjut Ganef, menjadi sasaran pemantauan dari pesawat pengintai tersebut, mengingat wilayah laut yang luas mencapai 200.000 km2 dan berbatasan laut secara langsung dengan dua negara sehingga rentan terhadap aksi-aksi pelanggaran.
Ganef menilai, pengawasan udara dengan pesawat pengintai tersebut lebih efektif karena sulit terdeteksi radar kapal-kapal laut yang melakukan pelanggaran.
Menurutnya, umumnya radar kapal-kapal nelayan bisa menangkap keberadaan kapal pengawas karena radar bekerja secara horisontal sementara pesawat pengintai ini sifatnya vertikal sehingga sulit terdeteksi.
"Sehingga kapal-kapal asing yang masuk dan menangkap ikan di perairan Indonesia termasuk di NTT yang berbatasan dengan dua negara ini maka lebih mudah dideteksi sehingga kapal pengawas terdekat langsung meluncur ke lokasi," katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan untuk meningkatkan keamanan wilayah perairan perbatasan antarnegara di daerah itu, maka disiagakan pula kapal pengawas perikanan KM Orca dari KKP.
Kapal Orca dengan ukuran panjang mencapai 60 meter itu diyakini dapat mempermudah penanganan terhadap pelanggaran laut karena dapat bemanuver dengan kecepatan mencapai 25 knot, serta mampu beroperasi secara terus-menerus hingga 14 hari.
"Dalam satu atau dua Minggu ke depan ini Kapal Orca akan datang ke NTT dalam rangka juga untuk bersiaga dan melakukan pengawasan di wilayah perbatasan negara," katanya.
Ia menambahkan, saat ini kerja pengawasan laut di NTT maupun umumnya di Indonesia dioptimalkan dengan sinergi lintas sektor yang melibatkan Satgas 1115 dari KKP, TNI-AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Polisi Perairan, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), serta dinas terkait di daerah.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2017
skyhigh88
FULL MEMBER
- Joined
- Jun 21, 2016
- Messages
- 258
- Reaction score
- 0
- Country
- Location
GARUDA - Resimen Kavaleri 2 Marinir Satya Bhakti Bajra Yudha (Extended Version)
2nd Marine Cavalry Regiment
Published on Jul 17, 2017
Garuda NET.
2nd Marine Cavalry Regiment
Published on Jul 17, 2017
Garuda NET.
Nike
ELITE MEMBER
- Joined
- Mar 28, 2013
- Messages
- 13,867
- Reaction score
- 24
- Country
- Location
Selasa, 18 Juli 2017
Pusat Informasi Data Hidrografi (HDC) modern milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menerima penghargaan khusus GIS.
HDC itu menyediakan akses data hidrografi dan oseanografi kepada masyarakat dan perusahaan-perusahaan perkapalan.
Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) menyisihkan lebih dari 300 ribu organisasi di seluruh dunia.
Penghargaan diberikan langsung oleh Jack Dangermond selaku pendiri sekaligus CEO Esri yang merupakan perusahaan pemetaan terkemuka di dunia.
Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas inovasi Pushidrosal dalam menggunakan teknologi Geographic Information System (GIS) dalam mendukung kinerja TNI AL dan industri kelautan serta perkapalan.
HDC milik TNI AL ini didukung oleh platform analisis berbasis lokasi terkemuka yang dinamakan ArcGIS.
Teknologi ini sendiri berdiri di atas sistem pemrosesan yang digunakan Pushidrosal.
ArcGIS memfasilitasi proses integrasi data secara lancar. Data ini datang dari beragam departemen dan institusi yang berafiliasi dengan TNI AL.
ArcGIS kemudian menganalisis dan memvisualisasikan data yang telah diproses dalam bentuk dashboard pemetaan dinamis.
Presentasi pemetaan yang dinamis ini memberi visualiasi yang jelas kepada para pembuat keputusan tentang faktor-faktor yang dapat memengaruhi aktivitas atau operasi di laut.
Teknologi itu juga membantu Pushidrosal secara lebih efisien berbagi data dengan departemen-departemen lain di seluruh organisasi.
Dengan demikian, tidak perlu menggunakan USB flash driveuntuk mentransfer informasi dalam jumlah besar.
“Pushidrosal memang pantas mendapat pengakuan global,” ujar CEO Esri Indonesia A. Istamar.
Sebelum menggunakan HDC, para pembuat keputusan di bidang kemaritiman menilai risiko yang dihadapi dengan cara mempelajari banyak sumber digital dan nondigital.
“Misalnya, bagan bahari, laporan kondisi atmosfer dan kondisi laut, dan beragam laporan operasional. Fitur-fitur yang dimiliki HDC membuat proses ini menjadi sangat efisien,” imbuhnya.
Selain itu, dengan mengekspor semua data ke platform yang aman dan terukur, para kapten kapal dapat dengan segera mendapat gambaran mengenai situasi yang dihadapi.
Dengan begitu, mereka dapat merespons kondisi dan situasi di laut dengan cara yang seefisien mungkin.
“Cara ini membantu perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor bahari, perikanan, dan perkapalan dapat dengan mudah memprediksi dampak dari kondisi iklim terhadap pergerakan kapal mereka,” jelas Istamar.
Dengan cara yang sama, sambung Istamar, para komandan TNI AL dapat menggunakan data dari HDC untuk menentukan dampak dari kondisi iklim, hidrologi, dan oseanografi terhadap misi yang sedang mereka jalani.
Selain mendukung operasi di lautan, sektor bahari, dan perusahaan perikanan serta perkapalan dapat memanfaatkan plaform ini untuk membeli peta navigasi dari TNI AL.
Dengan begitu, mereka tak perlu lagi datang langsungke kantor Pushidrosal untuk urusan pembelian.
Mereka dapat mengakses peta yang dapat membantu menghindari tabrakan dengan terumbu karang atau tembok laut, atau mencegah kecelakaan bahari lainnya.
Kepala Pushidrosal Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro mengatakan, pihaknya merasa sangat tersanjung dengan penghargaan itu dan mengetahui bahwa pemanfaatan teknologi GIS yang mengubah cara TNI AL beroperasi mendapatkan pengakuan global.
“HDC memainkan peran vital dalam membantu Pushidrosal melaksanakan mandatnya, yaitu mendukung TNI AL dalam menjaga lautan kita dan memberikan dukungan strategis kepada industri bahari dan perkapalan,” ujarnya.
“Pushidrosal berkomitmen untuk memastikan HDC dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingannya. Kami juga bekerja sama dengan Esri Indonesia untuk membekali staf kami dengan keahlian yang dibutuhkan untuk semakin memaksimalkan kemampuan platform ArcGIS,” tegas Harjo. (jos/jpnn)
★ JPNN
Pusat Informasi Data Hidrografi (HDC) modern milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menerima penghargaan khusus GIS.HDC itu menyediakan akses data hidrografi dan oseanografi kepada masyarakat dan perusahaan-perusahaan perkapalan.
Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) menyisihkan lebih dari 300 ribu organisasi di seluruh dunia.
Penghargaan diberikan langsung oleh Jack Dangermond selaku pendiri sekaligus CEO Esri yang merupakan perusahaan pemetaan terkemuka di dunia.
Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas inovasi Pushidrosal dalam menggunakan teknologi Geographic Information System (GIS) dalam mendukung kinerja TNI AL dan industri kelautan serta perkapalan.
HDC milik TNI AL ini didukung oleh platform analisis berbasis lokasi terkemuka yang dinamakan ArcGIS.
Teknologi ini sendiri berdiri di atas sistem pemrosesan yang digunakan Pushidrosal.
ArcGIS memfasilitasi proses integrasi data secara lancar. Data ini datang dari beragam departemen dan institusi yang berafiliasi dengan TNI AL.
ArcGIS kemudian menganalisis dan memvisualisasikan data yang telah diproses dalam bentuk dashboard pemetaan dinamis.
Presentasi pemetaan yang dinamis ini memberi visualiasi yang jelas kepada para pembuat keputusan tentang faktor-faktor yang dapat memengaruhi aktivitas atau operasi di laut.
Teknologi itu juga membantu Pushidrosal secara lebih efisien berbagi data dengan departemen-departemen lain di seluruh organisasi.
Dengan demikian, tidak perlu menggunakan USB flash driveuntuk mentransfer informasi dalam jumlah besar.
“Pushidrosal memang pantas mendapat pengakuan global,” ujar CEO Esri Indonesia A. Istamar.
Sebelum menggunakan HDC, para pembuat keputusan di bidang kemaritiman menilai risiko yang dihadapi dengan cara mempelajari banyak sumber digital dan nondigital.
“Misalnya, bagan bahari, laporan kondisi atmosfer dan kondisi laut, dan beragam laporan operasional. Fitur-fitur yang dimiliki HDC membuat proses ini menjadi sangat efisien,” imbuhnya.
Selain itu, dengan mengekspor semua data ke platform yang aman dan terukur, para kapten kapal dapat dengan segera mendapat gambaran mengenai situasi yang dihadapi.
Dengan begitu, mereka dapat merespons kondisi dan situasi di laut dengan cara yang seefisien mungkin.
“Cara ini membantu perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor bahari, perikanan, dan perkapalan dapat dengan mudah memprediksi dampak dari kondisi iklim terhadap pergerakan kapal mereka,” jelas Istamar.
Dengan cara yang sama, sambung Istamar, para komandan TNI AL dapat menggunakan data dari HDC untuk menentukan dampak dari kondisi iklim, hidrologi, dan oseanografi terhadap misi yang sedang mereka jalani.
Selain mendukung operasi di lautan, sektor bahari, dan perusahaan perikanan serta perkapalan dapat memanfaatkan plaform ini untuk membeli peta navigasi dari TNI AL.
Dengan begitu, mereka tak perlu lagi datang langsungke kantor Pushidrosal untuk urusan pembelian.
Mereka dapat mengakses peta yang dapat membantu menghindari tabrakan dengan terumbu karang atau tembok laut, atau mencegah kecelakaan bahari lainnya.
Kepala Pushidrosal Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro mengatakan, pihaknya merasa sangat tersanjung dengan penghargaan itu dan mengetahui bahwa pemanfaatan teknologi GIS yang mengubah cara TNI AL beroperasi mendapatkan pengakuan global.
“HDC memainkan peran vital dalam membantu Pushidrosal melaksanakan mandatnya, yaitu mendukung TNI AL dalam menjaga lautan kita dan memberikan dukungan strategis kepada industri bahari dan perkapalan,” ujarnya.
“Pushidrosal berkomitmen untuk memastikan HDC dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingannya. Kami juga bekerja sama dengan Esri Indonesia untuk membekali staf kami dengan keahlian yang dibutuhkan untuk semakin memaksimalkan kemampuan platform ArcGIS,” tegas Harjo. (jos/jpnn)
★ JPNN
Nike
ELITE MEMBER
- Joined
- Mar 28, 2013
- Messages
- 13,867
- Reaction score
- 24
- Country
- Location
Indonesian coast guard using Beechcraft super king 200 GT as their surveillance aircraft (owned by ministry of transportation)
meanwhile ministry of fisheries using Susi Air Cessna grand caravan aircraft for their surveillance mission
meanwhile ministry of fisheries using Susi Air Cessna grand caravan aircraft for their surveillance mission
Var Dracon
FULL MEMBER
- Joined
- Jun 5, 2017
- Messages
- 304
- Reaction score
- 0
- Country
- Location
Can't wait until N-219 enter service and replace them....
MarveL
FULL MEMBER
- Joined
- Nov 30, 2013
- Messages
- 1,166
- Reaction score
- 4
- Country
- Location
ArcGIS Esri ini dipake buat belajar geographical information system dari level beginner, gimana cara bikin peta, layering, etc.
Nike
ELITE MEMBER
- Joined
- Mar 28, 2013
- Messages
- 13,867
- Reaction score
- 24
- Country
- Location
Police support ministry`s ban on Telegram
Rabu, 19 Juli 2017 00:31 WIB - 439 Views
Jakarta (ANTARA News) - National Police Chief General Tito Karnavian has supported the ban imposed by the Ministry of Information on the messenger application Telegram, because the app had supported extremists who committed several attacks in Indonesia.
"After studying the Sarinah attack in Jakarta and some terrors in Medan, Bandung, and Falatehan, the police had found that most of the radical groups had used Telegram to maintain communication among their members," Karnavian stated in Jakarta.
The police chief explained that the application provided several features, including an encrypted message which was difficult to be tapped by the officers.
"Due to its privacy policy, the police officers struggled to detect the attacks, which had sporadically occurred in the country," he added.
Apart from its encryption feature, according to the chief earlier on Sunday, the app had been more preferable compared to others apps such as Whatsapp or Line, because it could gather about 10 thousand members in a single group.
"The groups ran their operations through the app by not only maintaining communication but also spreading the radical doctrines," Karnavian remarked, while adding that the police intelligences probe had helped the ministry to analyze the app long before the ban.
"Some pros and cons on the ban were normal. However, in term of the national security, people would be safer now," the chief stated.
Following the ban, the police would strengthen the supervision in the internet, while imposing the law if some violations were found.
However, to disguise as one of the members was tricky because the groups had special codes to avoid security officers.
According to the police chief, two radical groups, including the structured and the unstructured, now were flourishing in the country.
"For the former group, the intelligence found no difficulties in mapping their operational and structural details," he pointed out.
However for the latter, some militants launched a self-radicalization program without any guidance from the leaders.
The unstructured model had started to develop in several western countries since the last 10 years.
"The (autopilot) militants then used the social media to share tutorials; for example, on how to produce bombs. Therefore, the ban was the governments first step to cut the communication access among militants while protecting others who were susceptible to the radical doctrines," Karnavian added.
Information and Communication Ministry on Saturday imposed a ban on the messenger application Telegram because it was reportedly linked to some terrorist activities.
"We have some 500 pages document which proves that the app had been used to spread bomb-making tutorials, hate speech toward the police, and many more," Information Ministry Rudiantara stated in the Presidential Boeing 737-400 Aircraft on Saturday.
The measure had been consulted and approved earlier by two agencies, including the State Intelligence Agency (BIN) and the National Counter-Terrorism Agency (BNPT), the minister remarked.
"We are not arbitrarily taking down some sites and applications," Rudiantara noted.
Following the ban, the ministry called the apps administrator to create a standard operating procedure (SOP) on detecting as well as halting the radical contents.
"If the operator could comply with our request, we would cancel the ban after reviewing the apps SOP," he remarked. (*)
Editor: Heru
COPYRIGHT © ANTARA 2017
Rabu, 19 Juli 2017 00:31 WIB - 439 Views
Jakarta (ANTARA News) - National Police Chief General Tito Karnavian has supported the ban imposed by the Ministry of Information on the messenger application Telegram, because the app had supported extremists who committed several attacks in Indonesia.
"After studying the Sarinah attack in Jakarta and some terrors in Medan, Bandung, and Falatehan, the police had found that most of the radical groups had used Telegram to maintain communication among their members," Karnavian stated in Jakarta.
The police chief explained that the application provided several features, including an encrypted message which was difficult to be tapped by the officers.
"Due to its privacy policy, the police officers struggled to detect the attacks, which had sporadically occurred in the country," he added.
Apart from its encryption feature, according to the chief earlier on Sunday, the app had been more preferable compared to others apps such as Whatsapp or Line, because it could gather about 10 thousand members in a single group.
"The groups ran their operations through the app by not only maintaining communication but also spreading the radical doctrines," Karnavian remarked, while adding that the police intelligences probe had helped the ministry to analyze the app long before the ban.
"Some pros and cons on the ban were normal. However, in term of the national security, people would be safer now," the chief stated.
Following the ban, the police would strengthen the supervision in the internet, while imposing the law if some violations were found.
However, to disguise as one of the members was tricky because the groups had special codes to avoid security officers.
According to the police chief, two radical groups, including the structured and the unstructured, now were flourishing in the country.
"For the former group, the intelligence found no difficulties in mapping their operational and structural details," he pointed out.
However for the latter, some militants launched a self-radicalization program without any guidance from the leaders.
The unstructured model had started to develop in several western countries since the last 10 years.
"The (autopilot) militants then used the social media to share tutorials; for example, on how to produce bombs. Therefore, the ban was the governments first step to cut the communication access among militants while protecting others who were susceptible to the radical doctrines," Karnavian added.
Information and Communication Ministry on Saturday imposed a ban on the messenger application Telegram because it was reportedly linked to some terrorist activities.
"We have some 500 pages document which proves that the app had been used to spread bomb-making tutorials, hate speech toward the police, and many more," Information Ministry Rudiantara stated in the Presidential Boeing 737-400 Aircraft on Saturday.
The measure had been consulted and approved earlier by two agencies, including the State Intelligence Agency (BIN) and the National Counter-Terrorism Agency (BNPT), the minister remarked.
"We are not arbitrarily taking down some sites and applications," Rudiantara noted.
Following the ban, the ministry called the apps administrator to create a standard operating procedure (SOP) on detecting as well as halting the radical contents.
"If the operator could comply with our request, we would cancel the ban after reviewing the apps SOP," he remarked. (*)
Editor: Heru
COPYRIGHT © ANTARA 2017
Similar threads
