Indonesia Defence Forum

[anas_nurhafidz]

Helll yeahhh. Kopaska unit with their equipments
@ryan_boedi

 

[Nike]

KPK Geledah Kantor CMP AmbonPetugas Brimob Polda Maluku berjaga saat berlangsung penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor PT. Cahaya Mas Perkasa (CMP) milik pengusaha Franky Tanaya alias Sok Kok Seng di kawasan jalan Diponegoro Nomor 25, Ambon, Maluku, Jumat (22/1). KPK menggeledah PT CMP terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh anggota komisi V DPR-RI Damayanti Wisnu Putranti dalam proyek pembangunan infrastruktur bernilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah di Provinsi Maluku. ANTARA FOTO/Embong Salampessy/foc/16.

KPK Geledah Kantor CMP AmbonPetugas Brimob Polda Maluku berjaga saat berlangsung penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor PT. Cahaya Mas Perkasa (CMP) milik pengusaha Franky Tanaya alias Sok Kok Seng di kawasan jalan Diponegoro Nomor 25, Ambon, Maluku, Jumat (22/1). KPK menggeledah PT CMP terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh anggota komisi V DPR-RI Damayanti Wisnu Putranti dalam proyek pembangunan infrastruktur bernilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah di Provinsi Maluku. ANTARA FOTO/Embong Salampessy/foc/16.

Heavily armed and well equipped Brimob these days

 

[Nike]

KRI Pulau Rengat 711. KRI Pulau Rengat (711) adalah sebuah kapal perang jenis penyapu ranjau laut milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Kapal ini merupakan yang pertama dalam kelasnya sehingga kapal sejenis ini disebut kapal kelas Pulau Rengat. KRI Pulau Rengat dibuat di Galangan GNM Belanda tgl 19 Des 1985 dan diluncurkan tgl 27 Agt 1987. Penyerahan kpd Pemerintah Republik Indonesia tgl 18 Maret 1987, msk TNI AL tgl 26 Maret 1988 dg No Skep: 137/III/1987 tgl 18 Maret 1987 dan sampai saat ini berada di Satuan Kapal Penyapu Ranjau (Satran) Armatim. Pulau Rengat adlh nm sebuah pulau kecil yg terletak di Selat Malaka, krg lbh 5 mil di brt kota Tanjung Balai Karimun. Pulau Rengat letaknya sgt dkt disebelah Utara katulistiwa, beriklim tropis yg bnyk dipengaruhi angin muson yg bertiup dua kali setahun dengan arah yang tetap. Dr masa ke masa selat Malaka mempunyai peranan penting sbg jalur pelayaran niaga di Asia Tenggara, mulai dr masa kejayaan kerajaan maritim Sriwijaya disekitar abad ke-8, dg kota Palembang sbg pusat perniagaan ekspor-impor utk keperluan kepulauan Indonesia. Diabad ke 17 dibwh Sultan Iskandar Muda, kerajaan maritim Aceh mengalami masa kejayaannya, dan pd awal abad ke-19 Raffles mendirikan Bandar bebas Singapura yg dg cpt berkembang menjadi Bandar bebas yg ramai. Kemajuan Singapura menambah arti penting selat Malaka sbg jalur pelayaran niaga. Pd masa Perang Kemerdekaan (1945-1950) selat Malaka tdk klh pentingnya dr masa2 sebelumnya. Pd periode tsb utk memperoleh perlengkapan persenjataan, obat-obatan dan brg2 lain yg sgt dibutuhkan olh anggota Angkatan Perang RI, kesatuan ALRI menerobos blokade Belanda di selat Malaka. Nama2 bsr spt John Lie dan Kusno sbg pemimpin aksi penerobosan blokade Belanda sgt dikenal wkt itu dan bnyk jasanya bagi perjuangan bangsa Indonesia. Mengingat pentingnya pulau Rengat, maka Kapal Perang jenis Buru Ranjau (mine hunter/sweeper) yg mampu mencari, memburu dan menghancurkan berbagai jenis ranjau, antara lain ranjau kontak, akustik dan magnetic dinamakan KRI Pulau Rengat. Sumber : wikipedia.org & kripulaurengat-711.blogspot.co.id Photo : maritimenews.id - See more at: KRI Pulau Rengat 711.KRI Pulau Rengat (711) adalah sebuah kapal perang jenis pe... | Iconosquare

 

[Bhayangkara]

Yup, Karel dorman JSS panjangnya lebih dari 200m. PT.PAL kayaknya akan kesulitan klo harus berimprovisasi sendiri. Yang kedua budget AL pastinya sangat terbatas, klo rencana bikin 2 kapal RS, kemungkinan besar pakai patokan harga SSV kemarin, katakanlah 46 juta dollar/unit. Nah, kalo PT.PAL bisa melakukan improvisasi untuk kapal LPD 140 meter, sepertinya nambahnya tidak akan terlalu banyak. 60 juta dollar/unit cukuplah.

Yup, klo asumsinya untuk membangun kapal flagship ini menggunakan komponen baja lokal biayanya memang dapat ditekan, harga 60jt - 70jt dollar untuk hull nya saja sy rasa cukup masuk akal. Makanya kalaupun TNI-AL berniat nambah 3 unit sekalipun demi melengkapi ketiga armada, saya rasa itu gak terlalu berlebihan. Cukup dengan biaya 180jt - 210jt sudah dapat 3 kapal baru dengan endurance yg lebih tangguh, gak Ppa sementara kopongan juga yg penting platformnya sudah ada dulu, nanti secara bertahap baru dilengkapi sesuai dengan role'nya. Karena sejujurnya, dengan wilayah perairan kita yg luasnya na'udzubillah serta banyaknya kepulauan kita yg harus dijaga yg jumlahnya juga na'udzubillah, kita bukan cuma butuh kapal kombatan yg banyak! Tapi juga kapal sejenis LPD dengan kemampuan mendukung operasi amphibi yg juga cukup banyak!.. Tapi tentunya gak mungkin jg harus kita penuhi semuanya, itu kembali lg pada anggaran yg dimiliki pemerintah. Makanya rencana penambahan ini sebenarnya adalah kesempatan bagi TNI-AL untuk bisa memenuhi kebutuhan akan sebuah flagship dengan harga yg terjangkau dari hasil karya anak bangsa..

Yaah, semoga aja ekonomi kita kedepannya semakin baik, agar semua yg kita harapkan dapat terwujud..

 

[Nike]

Are they ready for the next stage?

Infantry Brigade 1 (the first mechanized infantry brigade unit in Indonesian Army)

Buat Flagship setau gua AL prefer suatu saat nanti memiliki flagship dari jenis kapal combatant yang punya command post dan admiralty entourage facility, dan tentu saja punya kapasitas untuk mengendalikan situasi peperangan dengan teknologi yang ada di kapal itu. Sigma class memang punya kapasitas untuk command and control fleet, tapi gak punya fasilitas admiralty entourage dan gak memadai untuk tugas yang lebih rumit lagi. Sudah beberapa lama sih (sejak discrap-nya KRI Irian) post untuk flagship armada emang dibiarin kosong dan diambil alih perannya sama beberapa kapal yang punya fasilitas sejenis walaupun bukan dari kelas combatant, tapi yang jelas mereka bukan definitive flagship armada.

Buat Flagship setau gua AL prefer suatu saat nanti memiliki flagship dari jenis kapal combatant yang punya command post dan admiralty entourage facility, dan tentu saja punya kapasitas untuk mengendalikan situasi peperangan dengan teknologi yang ada di kapal itu. Sigma class memang punya kapasitas untuk command and control fleet, tapi gak punya fasilitas admiralty entourage dan gak memadai untuk tugas yang lebih rumit lagi. Sudah beberapa lama sih (sejak discrap-nya KRI Irian) post untuk flagship armada emang dibiarin kosong dan diambil alih perannya sama beberapa kapal yang punya fasilitas sejenis walaupun bukan dari kelas combatant, tapi yang jelas mereka bukan definitive flagship armada.

 

[pr1v4t33r]

Yup, klo asumsinya untuk membangun kapal flagship ini menggunakan komponen baja lokal biayanya memang dapat ditekan, harga 60jt - 70jt dollar untuk hull nya saja sy rasa cukup masuk akal. Makanya kalaupun TNI-AL berniat nambah 3 unit sekalipun demi melengkapi ketiga armada, saya rasa itu gak terlalu berlebihan. Cukup dengan biaya 180jt - 210jt sudah dapat 3 kapal baru dengan endurance yg lebih tangguh, gak Ppa sementara kopongan juga yg penting platformnya sudah ada dulu, nanti secara bertahap baru dilengkapi sesuai dengan role'nya. Karena sejujurnya, dengan wilayah perairan kita yg luasnya na'udzubillah serta banyaknya kepulauan kita yg harus dijaga yg jumlahnya juga na'udzubillah, kita bukan cuma butuh kapal kombatan yg banyak! Tapi juga kapal sejenis LPD dengan kemampuan mendukung operasi amphibi yg juga cukup banyak!.. Tapi tentunya gak mungkin jg harus kita penuhi semuanya, itu kembali lg pada anggaran yg dimiliki pemerintah. Makanya rencana penambahan ini sebenarnya adalah kesempatan bagi TNI-AL untuk bisa memenuhi kebutuhan akan sebuah flagship dengan harga yg terjangkau dari hasil karya anak bangsa..Yaah, semoga aja ekonomi kita kedepannya semakin baik, agar semua yg kita harapkan dapat terwujud..

Cakep. Tinggal nunggu gimana maunya para petinggi AL nih... H2C...

Buat Flagship setau gua AL prefer suatu saat nanti memiliki flagship dari jenis kapal combatant yang punya command post dan admiralty entourage facility, dan tentu saja punya kapasitas untuk mengendalikan situasi peperangan dengan teknologi yang ada di kapal itu. Sigma class memang punya kapasitas untuk command and control fleet, tapi gak punya fasilitas admiralty entourage dan gak memadai untuk tugas yang lebih rumit lagi. Sudah beberapa lama sih (sejak discrap-nya KRI Irian) post untuk flagship armada emang dibiarin kosong dan diambil alih perannya sama beberapa kapal yang punya fasilitas sejenis walaupun bukan dari kelas combatant, tapi yang jelas mereka bukan definitive flagship armada.

Kan ceritanya sambil menyelam minum air... Karena AL menyebut ada kebutuhan untuk 2 kapal RS dalam waktu dekat, konvert aja makassar sekalian bikin 2 LPD baru yang lebih berorientasi kombat, walaupun tetep... paket hemat. Soalnya makassar nanggung, mending buat kapal RS.

 

[Bhayangkara]

Buat Flagship setau gua AL prefer suatu saat nanti memiliki flagship dari jenis kapal combatant yang punya command post dan admiralty entourage facility, dan tentu saja punya kapasitas untuk mengendalikan situasi peperangan dengan teknologi yang ada di kapal itu. Sigma class memang punya kapasitas untuk command and control fleet, tapi gak punya fasilitas admiralty entourage dan gak memadai untuk tugas yang lebih rumit lagi. Sudah beberapa lama sih (sejak discrap-nya KRI Irian) post untuk flagship armada emang dibiarin kosong dan diambil alih perannya sama beberapa kapal yang punya fasilitas sejenis walaupun bukan dari kelas combatant, tapi yang jelas mereka bukan definitive flagship armada.
.

Yup, pada dasarnya setiap kapal kombatan itu memang dapat dijadikan sebagai flagship meskipun terbatas tergantung keberadaan sang admiralty, karena sejatinya memang sudah dilengkapi dengan berbagai fitur yg kompleks untuk menghadapi peperangan. Tapi dalam perkembangannya kapal flagship itu sendiri tidak harus kombatan dan tidak perlu "armed to the teeth", karena fungsi utamanya adalah sebagai command post untuk mengkoordinasikan setiap kapal didalam armadanya dan tidak harus terjun langsung ke garis depan..

Tapi kalau memang TNI-AL sudah punya rencana seperti itu saya tetap bersyukur, dan saya anggap ini sebagai berita baik. karena itu artinya TNI-AL butuh kapal kombatan yg minimal lebih besar dari PKR kita saat ini dengan ruang area yg lebih luas demi mengakomodasi berbagai kelengkapan sebagai dedicated flagship. Dan semoga aja sebelum MEF-2 ini berakhir sudah bisa direalisasikan..

 

[Nike]

credit due to original uploader.

Indonesian Army Special Forces conduct Fast Roping exercise. A method useful for deploying troops from Helicopter in a place where the helicopter itself can't touch down the ground, especially at sea. First developed by the British with UK rope manufacturer Marlow Ropes, its first combat use was during the Falkland war. This method was quicker than rappelling but also more dangerous to do. Several people can slide down the same rope simultaneously, provided that there is a gap of approximately 3 metres (9.8 ft) between them, so that each one has time to get out of the way when they reach the ground. Usually the ropes itself is special made, in which had braided (plaited), which results in a pattern on the outer circumference that is not smooth and so is easier to grip.

bike troops, remind me with the Japs blitz across Malayan Peninsula

twitter lecturer with Indonesian PT Pindad CEO



Silmy Karim ‏@silmykarim 2h
Ada pernyataan panser Badak buatan Pindad tidak bisa melawan tank modern. Sy tanya kembali apa definisi dari tank modern?

Silmy Karim ‏@silmykarim 2h
Hebat tidaknya suatu kendaraan lapis baja itu dari daya hancur & kemampuan proteksinya. Jadi tank disebut modern tentunya dari kedua hal tsb

Silmy Karim ‏@silmykarim 2h
Kadang kita selalu berfikir bahwa suatu jenis alutsista harus bisa menjawab semua persoalan dalam suatu pertempuran atau perang

Silmy Karim ‏@silmykarim 2h
Setiap alutsista punya peran masing2. Tdk bisa kita menilai dari 1 sisi saja, yg mana tdk ada yg absolute dalam perang, makanya ada strategi

Silmy Karim ‏@silmykarim 2h
Panser badak digunakan untuk melindungi iringan pergerakan pasukan infantri mekanis. Bisa juga sbg bantuan tembakan dalam suatu pertempuran

Silmy Karim ‏@silmykarim 2h
Dan jika perlu panser badak bisa ditugaskan utk menghancurkan sasaran

Silmy Karim ‏@silmykarim 2h
Kelebihan dari kendaraan lapis baja beroda ban adalah kecepatannya. Setelah menembak sasaran, panser badak bisa pindah posisi dg cepat

Silmy Karim ‏@silmykarim 1h
Tank dibagi berbagai macam klasifikasi, ada pendekatan berat, maupun pendekatan seberapa besar kaliber meriam nya

Silmy Karim ‏@silmykarim 1h
Dari segi berat, tank dibagi atas tank ringan, tank medium, tank berat (main battle tank)

Silmy Karim ‏@silmykarim 1h
Dari sisi besaran kaliber meriam, tank terbagi dalam beberapa kategori yaitu meriam 30mm, 90mm, 100mm, 105mm, dan 120mm.

Silmy Karim ‏@silmykarim 1h
Tank paling canggih saat ini menurut sy adalah CV90 buatan BAE Hugglunds. Dimana yang paling populer adalah CV90 varian meriam 30mm

Silmy Karim ‏@silmykarim 1h
CV90 jika digolongkan dari sisi berat termasuk dlm kategori tank medium. Beratnya sekitar 30ton

Silmy Karim ‏@silmykarim 1h
Utk Main Battle Tank, beratnya lebih dari 50ton. Tapi saat ini MBT rata2 usianya sudah tua spt Leopard, M1A1 Abrams, Merkava, Leclerc

Silmy Karim ‏@silmykarim 1h
Pertanyaan lagi muncul, kok CV90 dengan laras 30mm berani melawan MBT yang larasnya 120mm? Karena 30nya peluru airburst

Silmy Karim ‏@silmykarim 1h
Dengan airburst munition, walau diameter peluru 30mm, peluru ini bisa membuat "buta" main battle tank karena sight dan sensor nya lumpuh

Silmy Karim ‏@silmykarim 1h
Tanpa sight dan sensor, MBT dengan laras 120mm tidak lagi bisa menembak sasaran. Dan langsung parkir manis gak bisa apa2

Silmy Karim ‏@silmykarim 1h
Panser Badak jika dilengkapi dengan missile surface to surface atau missile anti tank ya tentu bisa lawan tank modern (apapun definisinya)

Silmy Karim ‏@silmykarim 1h
Tapi kembali lagi, dlm perang itu tdk ada tanding 1 lawan 1, masing2 alutsista punya peran & dgn strategi jitu maka perang dpt dimenangkan

Silmy Karim ‏@silmykarim 1h
Dari sisi Pindad, kami sedang menjalankan program pembuatan tank medium. Berat 25 ton, laras 105mm, tentunya dg teknologi terbaru (modern)

Silmy Karim ‏@silmykarim 1h
Tank medium Pindad dijadwalkan akan selesai prototipe nya pada tahun 2017. Doakan saja lancar dan sukses serta bisa lebih bagus dari CV90

Silmy Karim ‏@silmykarim 1h
Kedepan Indonesia harus mampu juga membuat missile (surface to surface, surface to air dll). Kita sedang lakukan persiapan utk program ini

Silmy Karim (@silmykarim) | Twitter

 

[pr1v4t33r]

600 units Pindad excava 200, targeted to be completed in 2016

500 unit untuk kementrian PU PERA + 100 unit untuk kementrian BUMN

 

[CountStrike]

untuk alat berat, pindad kerjasama dengan JCB, United Kingdom.
Construction Machinery | Agricultural Machinery | JCB UK

https://twitter.com/x/status/687425063369486336

 

[pr1v4t33r]

AMX-13 light tank, modernization by PINDAD

 

[anas_nurhafidz]

Search radar,FLIR, ESM, Buble Window etc

Jadi jenong ye dan Flirnya juga di depan, Beda ama MPAnya TNI AL yang dibawah perut
@noviarli

 

[Nike]

Indonesia considering exclusive prison for terrorists, pre-emptive detention powers
Minggu, 24 Januari 2016 13:54 WIB | 483 Views
Pewarta: Fardah

Jakarta (ANTARA News) - The Indonesian government is preparing to effect a revision in Law No. 15 Year 2003 on counter-terrorism, following a terror attack in the heart of Jakarta, not too far from the Presidential Palace, on January 14.

Eight people, including one Canadian and four perpetrators died, and 25 others, including five police officers, one Dutch national, one Austrian, one German and one Algerian national were injured in the attack carried out by a radical group led by Bahrun Naim, allegedly linked to the ISIS.

Home Affairs Minister Tjahjo Kumolo Indonesia said the country is currently in a state of "emergency" against terrorism and called on every party to seriously work towards preventing radicalism, lest it leads to terrorism, at an early stage.

"This (country) could fail if it is not tackled. Shooting and bombing occurred at a distance of one kilometer from the State Palace. No one thought this could happen. Who would have thought that the ISIS could be in Indonesia so soon?" Minister Kumolo said, addressing a number of governors, district heads and mayors in Pekanbaru, Riau Province, on Jan. 22.

The government is deliberating upon granting preemptive powers to the police to enable it to better tackle radical movements.

"The point is that we want to grant preemptive powers, possibly to the police, to enable security officers to make temporary arrests, detaining suspects for a week or two," Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Luhut Binsar Panjaitan stated at the presidential palace complex in Jakarta, on Jan. 19.

He said the draft revision to amend the anti-terrorism law will be completed next Tuesday (January 26) for deliberations at the House of Representatives (DPR).

Panjaitan earlier remarked that apart from the planned revision of the law on terrorism, the government is also considering a move to revise the law on intelligence to allow intelligence agencies to arrest terrorists.

"It is worth considering. We have reviewed the general regulations. The suspects can be detained for 10 days and can then be released. Yes, why not?" the minister affirmed.

Chief of the National Intelligence Agency (BIN) Sutiyoso has asked for a revision of the law on intelligence to allow the agency to arrest terrorists.

Cabinet Secretary Pramono Anung stated at the presidential office on Jan. 19 that President Joko Widodo (Jokowi) chaired a meeting attended by leaders of state institutions such as the Parliament and the Peoples Consultative Assembly (MPR), to discuss the need to revise relevant regulations to prevent radicalism.

Indonesia will compare its radicalism prevention regulations with those implemented in other countries such as Malaysia and Singapore, he noted.

As Indonesia is a democratic country, however, President Jokowi advised that the principle of the presumption of innocence and human rights must be given priority as the country plans to revise its anti-terrorism law.

The President also asked the Minister of Information and Communication to immediately shut down internet accounts spreading radicalism.

Besides, Jokowi ordered the Minister of Justice and Human Rights to restore order at penitentiaries, to prevent them from being used to spread radicalism.

"Based on various reports, it has emerged that one of the sources of radicalism were penitentiaries, besides direct indoctrination," he said.

Minister of Justice and Human Rights Yasonna Laoly noted that he would consider a plan to put up all terrorists in a penitentiary exclusively for them.

"We have several ideas, including putting them on an island and ensuring maximum security, or have them all scattered at a number of locations, but always putting them in a special block that has a super tight security," he said.

He added that he has instructed the Director General of Penitentiary to study the idea of having a special penitentiary for terrorists.

Tempo.co reported on Jan 19 that Minister Panjaitan had earlier also proposed setting up a prison exclusively for terrorists in Indonesia.

The idea of having an exclusive prison for terrorists, however, has been opposed by some legislators, and also by Vice President M Jusuf Kalla.

"I believe that a special prison for terrorists is not the solution for such individuals to seek repentance or to stop engaging in acts of terror," Arsul Sani, a member of the DPRs Commission III said.

An exclusive prison will only become a place for such people to get together and have even more solidarity among themselves, he remarked.

The politician from the United Development Party (PPP) cited the example of the US-run Guantanamo Bay prison located in Cuba, which failed to de-radicalize terrorists.

Nasir Djamil, another lawmaker from Commission III, also disagreed with the idea of setting up a prison only for terrorists.

He suggested that terrorists should be placed in existing prisons but in separate cells.

Djamil affirmed that the spread of radicalism could be prevented by carrying out equitable and fair development in certain regions, such as eastern Indonesia, and by effective intelligence gathering.

"So, there are several aspects we need to take into account while discussing terrorism and not only de-radicalization. Using repressive means to fight radicalism would only increase their number," he pointed out.

Coordination among several institutions is needed to guide and de-radicalize terrorists in prisons, instead of putting the onus only on the Justice and Human Rights Ministry, he added.

Vice President Jusuf Kalla also disagreed with the move for a special prison for terrorists, saying it will only facilitate the spread of radicalism.

"It would be more dangerous. Our prisons could transform into terrorist universities if we build special prisons," he stated.

In the meantime, Hibnu Nugroho, a legal expert at the University of General Soedirman in Purwokerto, Central Java, reminded that any revision effected in the existing law must not curtail freedom.

If the government revises the anti-terrorism law, it must heed the aspirations of the people and advocates of human rights.

In addition, he said there was a need to resist the temptation to grant any authority to the intelligence service officers to arrest individuals on grounds of being terror suspects.

"It is not necessary to grant authority to any intelligence agency to arrest suspected terrorists. It is dangerous as we are living in an era of freedom of expression and openness," he pointed out.

Former chairman of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Rafendi Djamin, underlined the importance of preventing terrorism by upholding the principles of human rights, which include no torture or violation of privacy.

The Indonesian human rights activist also believes that terrorism could only be overcome through international and regional cooperation.

In response to questions from the media, Minister Luhut assured that the draft of the revised counter-terrorism law being prepared by the government is softer than the anti-terrorism acts in Malaysia and Singapore.

Malaysia and Singapore have tagged the terror suspects who were caught with GPS (Global Positioning System) devices to track their movements.

Indonesia would not treat terror suspects in the same manner as some neighboring countries have been doing, Luhut Panjaitan guaranteed.

"Yes, if we need to make an arrest, we will do it, but we will not be as harsh as Malaysia or Singapore. (We are) Not there yet," the retired general said.

The revision of the law, however, was being carried out in such a manner that it would accord more priority to ensuring security for Indonesian citizens from acts of terror rather than worrying about criticism from human rights NGOs, the security minister said.

(f001/INE/f001)
EDITED BY INE
(T.F001/A/KR-BSR/F001)

Indonesia considering exclusive prison for terrorists, pre-emptive detention powers - ANTARA News

 

[Nike]

Anoa Mortar Carrier

 

[pr1v4t33r]