What's new

Indonesia Defence Forum


cmi-defence-cockerill-3030-crada-military-leak-2.jpg

INDONESIA
KUNJUNGAN TIM DELEGASI KEMHAN RI KE JOHN COCKERILL BELGIA
4 DESEMBER 2019 DIANEKO_LC TINGGALKAN KOMENTAR
Kunjungan Tim Delegasi Kemhan RI ke John Cockerill Belgia pada Senin (28/ 11/ 2019 s.d 01/ 12/ 2019) dipimpin oleh Dirjen Pothan Kermhan Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan. M. Si., dan Delegasi Kemhan lainnya.

kunjungan-tim-delegasi-kemhan-ri-ke-john-cockerill-belgia.jpg

Kunjungan Tim Delegasi Kemhan RI ke John Cockerill Belgia (Kemhan)
Maksud dan tujuan kunjungan ke John Cockerill Defence di Belgia ini adalah untuk menindaklanjuti Program Tank Boat TA. 2019 dalam rangka pemesanan CPWS (Cockerill Protected Weapon Station) oleh Delegasi dari Kemhan.

cmi-defence-cockerill-3030-crada-military-leak-3.jpg

CMI Defence Cockerill 3030 (Military Leak)
Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan tahun jamak pengembangan dan konsersium Industri Pertahanan PT. Pindad (Persero), PT. Len Industri (Persero), PT Lundin Industry Invest, dan PT. Hariff DTE dengan Lead Integrator PT. Pindad.

cmi-defence-cockerill-3030-crada-military-leak-4.jpg

CMI Defence Cockerill 3030 (Military Leak)
Dalam Program Tank Boat Tim delegasi Kemhan melakukan pengecekan terhadap kesiapan pemesanan jenis Turet C3030 30mm yang di Produksi oleh John Cockerill di Belgia.

kunjungan-tim-delegasi-kemhan-ri-ke-john-cockerill-belgia-1.jpg

Kunjungan Tim Delegasi Kemhan RI ke John Cockerill Belgia (Kemhan)
Program Tank Boat merupakan konsep pengembangan kendaraan tempur perairan yang belum ada di negara manapun, tetapi merupakan suatu terobosan karya anak bangsa yang beorentasi pada tipologi wilayah Indonesia yan sebagian besar rawa, laut, sungai dan pantai yang dilengkapi persenjataan kaliber 30 mm.

Photo: CMI Defence Cockerill 3030 (Military Leak)

Editor: (D.E.S)
 
Indonesian Aerospace (IAe) Ready to Offer CN235 MPA to the Royal Thai Navy

05 Desember 2019



CN235 MPA for Royal Thai Navy (all photos : TAF)

According to the policy of the Naval Commander, Maritime Patrol Aircraft (MPA) Project to replace the two long-used and remaining F-27 Mk 200 models, plans to restart in fiscal year 2021 after the canceled earlier.

The CN235 MPA model that IAe exhibited at the Defense and Security 2019 event was modified from the CN235-220 transporter (with winglet) with a ground floor underwater radar. Target tracking system under the head, ESM system above the cockpit, alerts and drop target system to protect yourself from being hit by a rocket, and equipped with 2 sets of observation windows.




For the weapon system, there are 2 weapon points under each wing and 2 weapons on each side of the body. The weapons equipped with 4 light torpedoes, 2 mines, 2 sets of 7 rocket launchers (which choose 2.75 inch rockets, can be guided by choosing an optonics with a laser target). In addition, the left side of the body still attached to the machine gun from the side door which should be a 30 mm gun, with what is missing is the MAD system at the tail (there is a socket but not attached).

From the mounted weapons set if the navy chooses to do all of this, besides using the CN235-220 MPA in the submarine warfare mission and anti surface ships, aircraft could be used in a mission to support land forces (as gunship).




The CN235-220 MPA has a Hi-Lo-Hi operating time of 11 hours and 20 minutes, 100 miles from the base of the sea, flying patrolling at 2,000 feet for 10 hours and 10 minutes, flying back and forth at a height of 10,000 feet, and has reserve to fly, wait another 45 minutes

Can choose to install anti-surface missiles such as Harpoon or Exocet.
(TAF)


 
Okay,my apologize

Minpal (callsign for pal's admin) said there's a country in middle east (probably UAE)have interest for our landing dock but he said the LOA is 243 m, does UAE want invest for our LPH project? Or we want to build something similar like san san antonio or type 071? Or its just barely a typo lmao:lol:
View attachment 592644

Pt pal in their brocure is ldh is 244 m hehehe
 
Rabu, 04 Desember 2019
Ilustrasi salah satu radar produk PT LEN [IG LEN]

PT LEN Industri menargetkan mampu memenuhi 35 persen kebutuhan pengadaan alutsista nasional di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam lima tahun ke depan. Target ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurangi impor alutsista.

Direktur Utama LEN Industri Zakky Gamal Yasin mengatakan target itu akan dikejar secara bersama-sama oleh para perusahaan negara di bidang industri pertahanan, misalnya PT Dirgantara Indonesia dan PT PAL Indonesia. Saat ini, para BUMN baru bisa memenuhi sekitar 13 persen kebutuhan pengadaan alutsista Kemenhan.

Harapan kami bisa memenuhi sekitar 35 persen dalam lima tahun ke depan, kalau bisa malah per tahun mencapai 30 persenan. Khusus LEN, tahun lalu kami penuhi dengan nilai kontrak Rp 1 triliun, tahun depan diupayakan mencapai Rp 2 triliun,” ujar Zakky kepada CNN di Kementerian BUMN, Selasa (3/12).

Untuk mengejar target tersebut, sambungnya, perusahaan bersama para rekan kerja tengah mengkaji dan memetakan pembangunan industri pertahanan sekaligus alutsista dalam negeri.

Salah satunya mengoptimalkan pemenuhan bahan baku agar Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) bisa mencapai 50 persen sampai 60 persen, sehingga impor bahan baku bisa dikurangi.

Selain itu, Kemenhan pun, kata Zakky, tengah mendata apa saja kebutuhan pengadaan alutsista mereka ke depan. Tujuannya, agar industri nasional bisa bersiap untuk memenuhi setiap komponen alutsista secara jangka panjang.

Kemudian, para perusahaan negara juga terus memetakan kerja sama yang mungkin dilakukan dengan rekan kerja dari luar negeri agar pengembangan industri serta transfer teknologi bisa terjadi. Penjajakan dilakukan dengan negara-negara di kawasan Eropa, Rusia, hingga Amerika Serikat.

Misalnya juga pesawat tempur, kan kami belum bisa buat sendiri, maka kami jajak kerja sama dengan Korea Selatan, apakah bisa alternatif pesawat tempur ke depan, begitu juga kapal selam. LEN sendiri mau fokus penuhi kebutuhan radar dulu,” jelasnya.

Di sisi lain, perusahaan juga memaksimalkan kerja sama di dalam negeri dengan rencana pembentukan kluster industri pertahanan bersama PTDI, PT PAL, PT Pindad, dan PT Dahana. Sebelumnya, kelima perusahaan pelat merah dikabarkan akan membentuk holding perusahaan dengan induk PTDI.

Sementara ini baru kluster, mungkin nanti ujungnya ke holding, tapi kami tunggu arahan selanjutnya. Tapi memang kami baru terima SK dari Menteri BUMN (Erick Thohir) bahwa LEN ditunjuk sebagai ketua tim percepatan kluster, mudah-mudahan ini segera berjalan,” tuturnya.

Zakky percaya kluster industri pertahanan ke depan tak hanya bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan alutsista nasional, namun juga memberi keuntungan bagi perusahaan secara bisnis. Sebab, kluster bisa membuat penetrasi pasar kelima perusahaan membesar.

Lalu, bisa memudahkan masing-masing perusahaan dalam mencari sumber pendanaan, peningkatan aset dan modal, hingga negosiasi proyek yang lebih besar. Sebagai gambaran, Kemenhan memiliki pagu anggaran sebesar Rp 109,55 triliun pada APBN 2019. Anggaran tersebut akan meningkat menjadi Rp 127,35 triliun pada APBN 2020.

Dari anggaran 2020, alokasi untuk pengadaan alutsista sekitar Rp 14,53 triliun. Namun, alokasi itu belum termasuk anggaran pemeliharaan dan perawatan hingga modernisasi alutsista yang memiliki anggaran sendiri.

Sayangnya, dari alokasi pengadaan alutsista itu, baru 13 persen yang dipenuhi oleh industri dalam negeri, seperti LEN Industri Cs. Sisanya, dari impor.
CNN
 
Okay,my apologize

Minpal (callsign for pal's admin) said there's a country in middle east (probably UAE)have interest for our landing dock but he said the LOA is 243 m, does UAE want invest for our LPH project? Or we want to build something similar like san san antonio or type 071? Or its just barely a typo lmao:lol:
View attachment 592644
pretty sure its a typo , probably the 143m version like the one we offer to malaysia for their MRSS project , we still dont know yet if our graving dock / dry dock would handle something like 240m+ LHD , PAL should materialize the project to build new shipyard first in lampung .
 
Home Nasional Berita Peristiwa
TNI AL Kirim 2 Kapal Perang Patroli di Selat Malaka
CNN Indonesia
Rabu, 04/12/2019 19:07
Bagikan :
7a700f11-116a-4035-a512-d78778651f3e_169.jpeg

Patroli Koordinasi Malaysia dan Indonesia atau Patkor Malindo 146/19 antara TNI AL dan TLDM resmi digelar di Mako Lantamal l Belawan-Sumatera Utara. (CNN Indonesia/FNR)
Jakarta, CNN Indonesia -- Patroli Koordinasi Malaysia-Indonesia atau Patkor Malindo 146/19 antara TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) resmi digelar di Mako Lantamal l Belawan-Sumatera Utara, Rabu (04/11/19). Kerja sama patroli koordinasi antara unsur TNI AL dengan TLDM dijalin demi meningkatkan keamanan di Selat Malaka.

Pada Patkor Malindo 146/19 kali ini, TNI AL melibatkan dua kapal perang yakni KRI Siwar-646 dan KRI Lepu-861. Sedangkan pihak TLDM mengirimkan dua kapal perang antara lain KD Laksamana Hang Nadim-134 dan KD Laksamana Tan Pusmah-137 yang telah tiba di Dermaga Lantamal l Belawan
Lihat juga:
TNI AL Bantu Penyelamatan Korban Perkelahian ABK Mina Sejati
"Patkor Malindo 146/19 akan dilaksanakan selama 12 hari dan ditutup pada 17 Desember 2019 di Malaysia," kata Asops Danguskamla (Asisten Staf Operasi Gugus Keamanan Laut) Armada I Kol. Laut (P) Harry Setiawan di Mako Lantamal l.

Harry mengatakan posisi strategis Selat Malaka merupakan salah satu dari sembilan choke points atau titik sempit di dunia. Selat Malaka merupakan jalur pelayaran, di samping itu juga menjadi jalur perdagangan internasional yang memiliki lalu lintas terpadat.


"Kegiatan Patkor Malindo yang selama ini dilaksanakan selalu mampu mencapai sasaran operasi yakni menjamin keamanan perairan Selat Malaka," ungkapnya.
Lihat juga:
TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Angkatan Darat Paling Banyak
Harry mengatakan peningkatan kerja sama dan koordinasi terus ditingkatkan menyesuaikan perkembangan lingkungan strategis dan kompleksitas permasalahan laut, terutama di Selat Malaka.

"Unsur laut Patkor Malindo akan tetap berpedoman pada protap dan saling berkoordinasi selama pelaksanaan operasi serta mengutamakan keselamatan di dalam melaksanakan tugas," paparnya.

Lihat juga:
TNI AL: Latihan Militer Pasuruan Sesuai Prosedur
Ketua Gugus Tugas (KGT) TLDM Commander Mochamad Khairun bin Zakaria TLDM mengatakan Patkor Malindo dilakukan sejak lama dan melibatkan banyak kapal perang antara kedua negara.

"Ini diharapkan mampu menangani segala ancaman di Wilayah Selat Malaka. Kita ingin mengakrabkan dan meningkatkan hubungan baik antara kedua negara serta mengakrabkan seluruh personel kapal perang yang terlibat langsung," ujarnya. (fnr/gil)
 
https://www.shephardmedia.com/news/landwarfareintl/indonesian-army-presents-its-shopping-list/

Indonesian army presents its shopping list

Can any member here share the list

Roughly
4 unit C295
8 unit S60 blackhawk
11 unit Bell 412 EPI
106 unit Kaplan medium tank
85 unit Light all terrain vehicle
50 unit ILSV
164 unit M113
400 unit Anoa Apc
75 unit 8x8 Apc
4 baterai ASTROS II MLRS
3 baterai Cesar SPH
3 baterai EVO SPH
1 Baterai M109 SPH
52 Badak FSV
36 P3 SSE Scout vehicle
21 unit Komodo APC
military_buzz_20191129_7.jpg
military_buzz_20191129_4.jpg
military_buzz_20191129_2.jpg
military_buzz_20191129_1.jpg
military_buzz_20191129_5.jpg
military_buzz_20191129_3.jpg
military_buzz_20191129_6.png
 
Roughly
4 unit C295
8 unit S60 blackhawk
11 unit Bell 412 EPI
106 unit Kaplan medium tank
85 unit Light all terrain vehicle
50 unit ILSV
164 unit M113
400 unit Anoa Apc
75 unit 8x8 Apc
4 baterai ASTROS II MLRS
3 baterai Cesar SPH
3 baterai EVO SPH
1 Baterai M109 SPH
52 Badak FSV
36 P3 SSE Scout vehicle
21 unit Komodo APC
View attachment 592906 View attachment 592907 View attachment 592908 View attachment 592909 View attachment 592910 View attachment 592911 View attachment 592912
I heard not everything on that list have been confirmed,who knows if we purchase puma for tracked APC and caesar 8x8 for SPH? (Pic cuma pemanis they said)

Actually there's additional slide that explains about Army's firearms for later it was blurry but i can read only a part of it
•procurement of SS2-V5&G2 combat
•something related about SS2-V1,V2&V4
•increase of combat readiness
 
KRI R.E Martadinata 331(REM)
rem-pal-millinium2-jpg.592917

rem-pal-millinium-jpg.592918


Millenium Gun - Shooting-Star :sniper:
millenium-gun-rem-jpg.591646

VLS on board
15755448666uw-whatsapp-image-2019-12-05-at-17-52-20-jpeg.592916
 

Attachments

  • 15755448666Uw-WhatsApp Image 2019-12-05 at 17.52.20.jpeg
    15755448666Uw-WhatsApp Image 2019-12-05 at 17.52.20.jpeg
    271.4 KB · Views: 1,921
  • rem-pal-millinium2.jpg
    rem-pal-millinium2.jpg
    215.3 KB · Views: 1,914
  • rem-pal-millinium.jpg
    rem-pal-millinium.jpg
    118 KB · Views: 1,906
KRI R.E Martadinata 331(REM)
rem-pal-millinium2-jpg.592917

rem-pal-millinium-jpg.592918


Millenium Gun - Shooting-Star :sniper:
millenium-gun-rem-jpg.591646

VLS on board
15755448666uw-whatsapp-image-2019-12-05-at-17-52-20-jpeg.592916
Ganteng ya kalo udah lengkap, semoga bakal lanjut lagi. Dulu katanya seharusnya kita udah punya 4 unit, tapi dana yang buat 2 di ahlihkan ke Bung Tomo class.
 
US adds targeting requirements to munitions transfers
Charles Forrester, London - Jane's Defence Industry
05 December 2019
Follow

RSS


p1709083_main.jpg

An EMB 314/A-29 Super Tucano drops a Paveway laser-guided bomb. Countries wanting to acquire systems such as Paveway will need to have improved targeting infrastructure covering areas such as collateral damage and weaponeering. Source: US Air Force
Key Points
  • End-users will be required to have appropriate target planning, generation capabilities as part of air-to-surface and indirect surface-to-surface munition system acquisitons.
  • The move comes as users of US guided munitions in combat have been criticized for a lack of target discrimination and planning.
The US Defense Security Cooperation Agency (DSCA), which facilitates and manages military equipment exports through the foreign military sales (FMS) programme, has announced changes to the Security Assistance Management Manual (SAMM) for air-to-surface munitions and indirect fire surface-to-surface munitions and their delivery systems.

In a memorandum to users dated 27 November, DSCA director Lieutenant General Charles Hooper amended the regulations for the total package approach for FMS purchasers to be expanded to cover targeting solutions.

Under the new amendments, countries receiving these munitions will be required to have a US targeting solution as part of the total package approach, unless the implementing agency with the US Department of Defense (DoD) has "determined that the country has a sufficient previously established US, indigenous, or third-party solution for targeting infrastructure."

Key aspects of the new target development capabilities include assessments by users of potential collateral damage estimations, and weaponeering, which involves planning to ensure that an optimal number or type of weapons are employed to ensure the successful prosecution of a target with the desired effect.

Weaponeering and collateral damage estimations will be required for munitions that use coordinate seeking, laser, infrared, radar-seeking, stand-off, and unguided systems. Target coordinate mensuration (TCM) is also required for coordinate seeking and stand-off munitions. TCM involves the end-user's ability to generate accurate absolute coordinates for the successful deployment of coordinate seeking systems.

https://www.janes.com/article/93029/us-adds-targeting-requirements-to-munitions-transfers

More or less will affect us, they need the recipient country to have a broad infrastructure to support deployment of such munitions

Indonesia looks to boost private-sector defence involvement
Jon Grevatt, Bangkok - Jane's Defence Industry
04 December 2019
Follow

RSS


The Indonesian Ministry of Defence (MoD) has announced a plan to support expanded private-sector involvement in defence development and production projects over the next five years.

The MoD said on 3 December that the plan is linked to the government’s current five-year economic development policy. Indonesian President Joko Widodo won a second five-year tenure as the country’s leader in May.

The MoD said it will encourage private-sector firms to collaborate with dominant public-sector enterprises on domestic defence production projects. The ministry also indicated that it will look to increase private-sector involvement in defence import programmes.

The latter is linked to Indonesia’s recently stated reaffirmation of its plan to ensure that local industry is engaged in every programme to procure defence equipment from foreign suppliers.

https://www.janes.com/article/92981/indonesia-looks-to-boost-private-sector-defence-involvement
 
Back
Top Bottom