Slowly but surely.
Pengamat: Komando Teritorial TNI tak Relevan Sekarang
Sunday, 06 Oct 2019 11:25 WIB
Sejumlah kendaraan alutista TNI melintas pada upacara perayaan HUT TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (5/10).
Baca Juga
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pengamat militer dari Universitas Gadjah Mada Najib Azca menilai keberadaan struktur Komando Teritorial (Koter) sudah tidak relevan lagi dipertahankan untuk mendukung profesionalisme TNI. Sebab, sekarang ini TNI sudah hidup dalam konteks sistem demokratik.
Menurut Najib, pada masa perjuangan kemerdekaan struktur Komando Teritorial memang efektif untuk melawan musuh, khususnya di era penjajahan Belanda. Guna mendukung perang gerilya, Komando Teritorial yang secara khusus berisi TNI Angkatan Darat (AD) saat itu diperlukan dan dibentuk menyebar di seluruh penjuru Tanah Air.
Kendati demikian, di era demokrasi saat ini, kata dia, Komando Teritorial TNI yang strukturnya mulai dari Komando Resor Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), maupun Komando Rayon Militer (Koramil) hingga Babinsa di pelosok desa tidak lagi memiliki fungsi yang jelas.
Mereka difungsikan tidak hanya dalam lingkup tugas pokoknya yaitu menjaga pertahanan negara, tetapi telah menyentuh aspek keamanan, intelijen yang seharusnya menjadi ranah institusi lain seperti kepolisian, BIN hingga aspek sosial, kemasyarakatan. "Bahkan ngurusi urusan kemasyarakatan, ngurusi pencetakan sawah, membantu swasembada pangan nah apa hubungannya?" kata dia.
Selain itu, lanjut Najib, keberadaan Komando Teritorial mulai dari pusat hingga perdesaan juga justru berpotensi menggoyahkan profesionalime personel TNI untuk terlibat dalam ranah politik praktis. Sebab, dengan struktur teritorial yang komprehensif, membuat siapapun aparat atau pejabat di tingkat lokal merasa perlu berhubungan dengan TNI.
Najib mengatakan perubahan struktur Komando Teritorial sebenarnya telah menjadi salah satu tuntutan dalam agenda reformasi. Sejumlah jenderal TNI seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Wirahadikusumah, hingga Gubernur Lemhannas Agus Widjojo menjadi tokoh-tokoh militer yang pada saat itu setuju dengan reformasi struktur Komando Teritorial TNI.
"Tapi terkendala karena banyak perlawanan dan banyak kalangan tentara konservatif yang memandang itu (Komando Teritorial) sebagai kekuatan TNI dan jati diri TNI Angkatan Darat maka tidak boleh dihapus," kata Najib yang juga kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM ini.
Menurut Najib, struktur yang baru dan relevan dengan tugas TNI cukup dengan keberadaan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Bukan hanya TNI AD, Kogabwilhan mengintegrasikan tugas tiga matra TNI, yakni TNI AL, TNI AU Dan TNI AD.
Kendati demikian, struktur yang mengintegrasikan tiga matra TNI tersebut juga perlu didukung dengan penguatan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) khususnya untuk AU dan AL selaras dengan luasnya cakupan wilayah maritim Indonesia. "Kesejahteraan perajurit TNI juga perlu diperhatikan. Jangan sampai karena (ekonomi) pas-pasan tergoda menggunakan fasilitas mereka untuk melakukan fungsi di luar fungsi pokok misalnya menjadi 'backing' bisnis atau pengusaha," kata peraih gelar doktor dari Amsterdam Istitute for Social Science Research (AISR), University of Amsterdam, Belanda ini.
https://m.republika.co.id/amp/pyxqeb428
Tiga Komando Gabungan Wilayah Pertahanan TNI Diresmikan
PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meresmikan tiga Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) TNI. Acara digelar di Skadron 17 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (27/9).
Dalam acara itu, Panglima TNI juga melantik 3 perwira tinggi yang ditunjuk sebagai pimpinan komando tersebut. Mereka yang dilantik ialah Panglima Kogabwilhan I Laksamana Muda Yudo Margono yang sebelumnya menjabat Panglima Koarmada I TNI AL, Panglima Kogabwilhan II Marsekal Muda Fadjar Prasetyo yang sebelumnya Panglima Komando Operasi I TNI AU, dan Panglima Kogabwilhan III Mayjen Ganip Warsito yang sebelumnya menjabat Asisten Operasi Panglima TNI.
"Kogabwilhan dibentukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Petahanan dan Peningkatan Status 23 Komando Resort Militer dari tipe B menjadi tipe A," ujar Hadi.
Kogabwilhan merupakan komando utama operasi (Kotamaops) TNI yang dipimpin oleh perwira tinggi dan berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI. Satuan baru tersebut bertugas sebagai penindak awal dan pemulih bila terjadi konflik di wilayahnya, termasuk operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).
"Tugasnya juga sebagai penangkal bila terjadi ancaman dari luar dan dalam negeri di wilayahnya, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan di wilayahnya yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Panglima TNI," kata Hadi.
Wilayah operasi Kogabwilhan dibagi dalam tiga wilayah pertahanan. Rinciannya, Kogabwilhan I meliputi wilayah darat yaitu Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, DKI, Jawa Barat dan Banten. Wilayah Laut: perairan di sekitar Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, DKI, Jawa Barat, Banten dan ALKI-1 beserta perairan sekitarnya. Wilayah udara: wilayah di atas Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, DKI, Jawa Barat, Banten dan ALKI-1 beserta perairan sekitarnya. Markas komando berkedudukan di Tanjung Pinang.
Sementara wilayah Kogabwilhan II meliputi wilayah darat: Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT. Wilayah Laut: perairan di sekitar Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT dan ALKI-2 serta ALKI-3a beserta perairan sekitarnya. Wilayah udara: wilayah di atas Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT dan ALKI-2 serta ALKI-3a beserta perairan sekitarnya. Markas Komando berkedudukan di Balikpapan.
Adapun wilayah Kogabwilhan III meliputi wilayah, darat: Maluku, Maluku Utara, Papua. Wilayah Laut: Perairan di sekitar Maluku, Maluku Utara, Papua dan ALKI-3b dan 3c beserta perairan sekitarnya. Wilayah udara: wilayah di atas Maluku, Maluku Utara, Papua dan ALKI-3b dan 3c beserta perairan sekitarnya. Markas Komando berkedudukan di Biak.(OL-5)
https://m.mediaindonesia.com/read/d...do-gabungan-wilayah-pertahanan-tni-diresmikan
.
