What's new

Indonesia Defence Forum

Skadron Teknik 022 Mendapat Peralatan Baru dan Canggih

25 September 2017



Peralatan baru di Skadron Teknik 22 Malang (photo : TNI AU)

Penlanud Abd - Skadron Teknik 022 Lanud Abd Saleh satuan pemeliharaan di lembah bromo dan bersemboyan “ Kami anak anak Gamel tak pernah berkata tidak bisa, beri kesempatan akan kami kerjakan” telah menerima kedatangan dua peralatan baru yang sangat canggih dan ditempatkan dibawah Bengharpes (Bengkel Pemeliharaan Pesawat) berupa Fuel Nozle Tester dan Ultrasonic Cleaner yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemeliharaan pesawat EMB-314 Super Tucano, C-212 Casa dan C-130 Hercules.

Peralatan baru ini telah dilaksanakan pemeriksaan dan uji fungsi pada tanggal 19 September oleh Team Mabesau sebanyak 7 Personel dan diketuai oleh Kolonel Tek Nyoman Suryaman. Tim dari Mabesau melihat secara langsung proses uji fungsi kedua peralatan tersebut.(20/9)

Fuel Nozle Tester yang diterima oleh Skatek 022 merupakan salah satu Test bench yang diproduksi oleh pabrikan Stanley dari USA dan digunakan untuk melaksanakan pengetesan Fuel Nozle yang merupakan bagian dari komponen system pembakaran pada engine pesawat terbang.


Instalasi Peralatan Fuel Nozzle sejenis yang berada di Skadron Teknik 043 Pangkalan Udara TNI AU Adisutjipto (photo : TNI AU)

Fuel Nozzle ini sudah menggunakan system komputerisasi dan digital sehingga data yang dihasilkan pada saat pengetesan sangat actual dan detail sehingga akan meningkatkan kualitas hasil sifatnya universal tester yang dapat digunakan untuk mengetest fuel nozzle seluruh jenis pesawat terbang.

Sedangkan ultra sonic cleaner merupakan salah satu peralatan buatan pabrikan Hankuuk dari Korea Selatan berfungsi untuk menggosok atau membersikan kotoran yang menempel pada komponen barang yang sulit dibersihkan , alat ini sangat cocok digunakan untuk membersihkan beberapa komponen pesawat seperti Fuel Nozle element, Bearing dan lain-lain.

Dengan kedatangan dua peralatan baru ini, diharapkan kualitas hasil pemeliharaan dari Skatek 022 semakin meningkat dan impian para teknisi lembah Bromo ini dalam mengembangkan kemampuan dan menjadi salah satu satuan pemeliharaan yang terdepan dalam mendukung kesiapan operasional Skadron Udara di Lanud Abd Saleh dapat terwujud, tegas Danskatek 022 Letkol Tek Y. Sidik Dhani Broto N., S.T., M.M., M.A.P.

(TNI AU)
 
Senin 25 Sep 2017, 17:06 WIB

Ini Rincian Alutsista yang Dibeli dari Utang
Hendra Kusuma - detikFinance

e2cc072d-3025-43b9-8afb-f2ec21a0e301_169.jpg
Foto: Pool
Jakarta - Pemerintah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 telah menyediakan porsi penarikan pinjaman atau utang, untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) bagi Kementerian Pertahanan, dan alat material khusus (alumatsus) untuk Kepolisian Republik Indonesia.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan sumber utang tersebut berasal dari luar negeri dan dalam negeri.

"Ya kan ada yang alatnya dari luar dan dari dalam," kata Suahasil di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

lg.php


Dalam RAPBN 2018, pinjaman luar negeri negatif Rp 18,6 triliun, artinya pemerintah lebih besar membayar pokok pinjaman dibanding menarik pinjaman baru. Tahun depan, pemerintah akan melakukan penarikan pinjaman Rp 51,5 triliun dengan pembayaran cicilan Rp 70,1 triliun.

Penarikan pinjaman ini terdiri dari pinjaman tunai Rp 13,5 triliun, dan pinjaman proyek Rp 38,0 triliun. Pinjaman proyek ini dari pemerintah pusat Rp 27,2 triliun, diterushibahkan Rp 0,2 triliun, dan diteruspinjamkan Rp 10,6 triliun.

Dari pinjaman luar negeri tersebut, terdapat lima kementerian/lembaga terbesar pengguna utang luar negeri dengan total alokasi lebih dari 90%, antara lain seperti Kementerian Pertahanan Rp 11,7 triliun untuk alutsista, dan Kepolisian sebesar Rp 3,3 untuk alumatsus.

"Kalau beli dari luar kan buka L/C (letter of credit), bentuknya pinjaman. Kalau yang dari dalam, kan ada juga yang dari dalam, itu financing-nya dari bank lokal," jelas dia.

Utang luar negeri Rp 11,7 triliun untuk alutsista ini antara lain, Kapal PKR, ASW Helikopter, Korvet, Kapal Selam, Roket, pesawat Multipurpose Amphibious, rantis khusus Armed AVRMD dan AVFCU, radar GCI, dan Kapal Mine Counter Measure.

Sedangkan Rp 3,3 triliun untuk alumatsus yakni helikopter, labfor Mabes Polri, peralatan service, siskom di Indonesia bagian Timur yakni Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Sedangkan pinjaman untuk pembelian alutsista dan alumatsus yang berasal dari dalam negeri sebesar negatif Rp 3,1 triliun, karena pemerintah melakukan penarikan pinjaman Rp 4,5 triliun dan melakukan pembayaran cicilan Rp 1,4 triliun.

Penarikan pinjaman yang totalnya Rp 4,5 triliun ini, sekitar Rp 3,5 triliun difokuskan oleh Kementerian Pertahanan untuk membiayai alutsista dan alumatsus yang diproduksi industri pertahanan dalam negeri. Sedangkan untuk Kepolisian Rp 1 triliun, pemberi pinjaman dalam negeri adalah Bank BUMN dan BUMD.(wdl/wdl)
 
Military Police Convoy securing Hercules C130 on the way 400km to Jogjakarta Aerospace Museum.

21765178_10212550292926215_1870113878403213540_n.jpg


25 September 2017: Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala (Muspusdirla) Yogyakarta dalam waktu dekat akan mendapat tambahan koleksi berupa pesawat yang pernah dipergunakan oleh TNI Angkatan Udara, salah satunya adalah C-130 Hercules A-1301. Beberapa bagian dari pesawat C-130 Hercules A-1301 sudah terlebih dahulu tiba di Muspusdirla, saat ini fuselage C-130 Hercules A-1301 baru sampai di wilayah Tasikmalaya menggunakan alat angkut truk trailer dengan rute Bandung – Rancaekek – Nagrek – Limbangan – Ciawi – Tasikmalaya – Banjar – Wangon – Gombong – Kebumen – Kutoarjo – Purworejo – Yogyakarta.

Berangkat dari Bandung pada Jumat malam (22 September 2017) pukul 23.00, dan diperkirakan tiba di Muspusdirla pada Kamis (28 September 2017). Kamuspusdirla Letkol Sus Drs. Dede Nasrudin dalam arahan kepada anggota Muspusdirla, agar mempersiapkan segala sesuatunya untuk membantu kelancaraan unloading C-130 Hercules A-1301 bila sudah sampai di Muspusdirla, dan selalu memantau perjalanan fuselage C-130 Hercules A-1301
 
Last edited:
Indonesia Rejects UN Recommendation to Abolish Death Penalty
Jakarta Globe - Tuesday, 26/9/2017

Jakarta. Indonesia on Thursday (21/09) accepted 167 of the 225 recommendations it received from international delegations during the 27th session of the United Nations Universal Periodic Review, or UPR, earlier in May, but crucially rejected the recommendation to abolish the death penalty.

Indonesia said the remaining 58 recommendations, including ones on abolishing the death penalty, addressing past human rights violations and ending prosecutions under blasphemy laws, "were noted" but considered "not in line with the priorities in Indonesia’s human rights agenda."

Indonesia went through its third UPR cycle in May, and had straight away accepted 150 recommendations put forward by 101 delegations during the review while placing the remaining 75 under further examination.

Indonesia stated its final position on the pending recommendations during the 36th session of the Human Rights Council last week.

During the session, Indonesia reaffirmed its position that "the death penalty is still a prevailing positive law in Indonesia."

"However, the revision of the penal code had provided a more robust safeguard in due process of law on the death penalty," Indonesia's deputy permanent representative to the UN office in Geneva, Michael Tene, said.

The United Kingdom said it "regretted that the recommendations on the moratorium on the use of the death penalty had not been supported" and repeated its call that no evidence suggests death penalty is a more effective deterrent than alternative forms of punishment.

Other delegations in the session also expressed concerns that the Indonesian government had not addressed discrimination against minority groups in the country, which include lesbian, gay, bisexual and transgender persons and followers of religious minorities.

"Indonesia took note of the remaining 58 recommendations with the consideration that they are not in line with the priorities in Indonesia’s human rights agenda. Some of the recommendations were also inaccurate and not based on facts," Michael said, according to a statement released by the Foreign Affairs Ministry.

The National Commission on Human Rights (Komnas HAM) urged the Indonesian government nevertheless to take some measures to deal with the recommendations it did not accept, including "measures to eradicate impunity, prioritize the settlement of gross human rights violations, guarantee freedom of religion and belief, ensure freedom of expression and abolish the death penalty.”

Komnas HAM and Amnesty International also noted that Indonesia has yet to ratify several international human rights accords, including the Optional Protocol on the Convention Against Torture and Convention for the Protection of All Persons From Enforced Disappearance.

http://jakartaglobe.id/news/indonesia-rejects-un-recommendation-abolish-death-penalty/

Good job, Indonesia. Never let western hypocrites and their minions dictate us what to do.
.
 
Menteri pertahanan benarkan BIN beli senjata dari PT Pindad
Selasa, 26 September 2017 15:16 WIB | 256 Views
201708043329_1.jpg

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu. (ANTARA FOTO/Indrianto Suwarso)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, membenarkan Badan Intelijen Negara (BIN) membeli 500 pucuk senjata api dari PT Pindad.

"Ini ada izin pembeliannya pada Mei 2017 yang ditandatangani Wakil Kepala BIN, Teddy Lhaksmana. Pembelian ini sudah atas izin menteri pertahanan jadi tidak ada masalah. Tinggal masalah komunikasi saja," kata dia, saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa.

Dia menunjukkan lampiran berkas dokumen izin pembelian senjata api yang dikirimkan ke Kementerian Pertahanan pada Mei 2017.

"Soal senjata saya rasa itu tidak ada masalah karena berdasarkan UU, pembelian senjata atau menjual senjata ataupun alat pertahanan keamanan itu harus disetujui menteri pertahanan. TNI, Polisi, Bakamla, Kemenkumhan dan Bea Cukai serta Kementerian Kehutanan harus ada izin dari menteri pertahanan," kata dia.

"Menentukan ini enggak boleh, itu boleh, ini-itu, dan lain-lain. Kalau melanggar itu ada hukumannya. Kalau enggak salah 5 tahun dan denda Rp10 miliar. Kalau keadaan darurat jual-jual begitu hukumannya tiga kali lipat jadi 15 tahun penjara dan denda Rp30 miliar," kata dia.

Dalam surat berkop resmi Badan Intelijen Negara dan berklasifikasi rahasia tersebut, dia menunjukkan permohonan izin pembelian senjata itu adalah untuk senapan serbu personel SS2-V2 kaliber 5,56 x 45 mm sebanyak 521 pucuk buatan PT Pindad.

Selain itu, BIN juga mengajukan permohonan pembelian amunisi tajam sebanyak 72.750 butir.

Dia menjelaskan, keputusan untuk menunjukkan dokumen rahasia pembelian senjata itu bukan bermaksud untuk memanaskan situasi saat ini, melainkan memperjelas terkait ramainya polemik soal pembelian senjata.

"Saya sebenarnya sudah malas mau ngomong. Karena sudah terlalu banyak orang yang ngomong dari pemikirannya masing-masing. Padahal yang namanya senjata itu ada aturannya. Ada UU-nya," kata dia.

Ia mengaku bukan untuk memanaskan situasi yang ada saat ini, tetapi memperjelas agar tidak terjadi lagi yang seperti ini.

"Karena saya menteri pertahanan, maka saya harus ngomong. Menteri pertahanan itu mengurusi pertahanan negara. Kalau pertahanan negara jelek, itu yang tanggung jawab saya, yang digantung saya, bukan siapa-siapa," tuturnya.

Kekuatan pada bangsa Indonesia, kata dia, ada pada persatuan dan kesatuannya. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kekuatan bangsa Indonesia. "Kalau kita bersatu, tidak ada negara lain yang bisa melawan kita," tuturnya.

Sebelumnya, beredar rekaman suara Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, di dunia maya saat berbicara dalam acara silaturahmi Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9).
Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © ANTARA 2017
http://www.antaranews.com/berita/654787/menteri-pertahanan-benarkan-bin-beli-senjata-dari-pt-pindad

Hmm, Chief of staff starting to playing with fire hope he can retire peacefully
 
Well people do have ambition, masalahnya beliau bermain adu domba TNI Vs Polri+BIN, bikin kegaduhan, berharap dicopot oleh RI1 sebelum waktunya, trus playing victim kaya Sir SBY dahulu biar bisa jadi presiden, ga elok aja, dan yang ngeselin banyak pihak yang kemakan umpan dia,
 
Well people do have ambition, masalahnya beliau bermain adu domba TNI Vs Polri+BIN, bikin kegaduhan, berharap dicopot oleh RI1 sebelum waktunya, trus playing victim kaya Sir SBY dahulu biar bisa jadi presiden, ga elok aja, dan yang ngeselin banyak pihak yang kemakan umpan dia,

Jadi kangen bapak Moeldoko, walau eksentrik sbg kamen rider tapi dia banyak ngasih sumbangan penting dan kesejahteraan prajurit juga disiplin gak main politik. Padahal di masanya dia ada Pilpres 2014....

Mobil Doucab Rider ala Zombie Apocalypsenya jg dipake dimana2, plus jasa wranglernya
 
Well people do have ambition, masalahnya beliau bermain adu domba TNI Vs Polri+BIN, bikin kegaduhan, berharap dicopot oleh RI1 sebelum waktunya, trus playing victim kaya Sir SBY dahulu biar bisa jadi presiden, ga elok aja, dan yang ngeselin banyak pihak yang kemakan umpan dia,

Nggak kemakan sih, karena manuvernya sangat obvious.. dan dengan cepat bisa dinetralisir sama menkopolhukam... cuma yaa, banyak pihak yang seneng goreng-goreng...
RI1 sih kayaknya nggak peduli... blusukan teruus.. :D
 
Lebih dekat dengan helikopter AW-101 Merlin
Kamis, 24 Agustus 2017 17:04 WIB | 8.288 Views
Oleh Ade P Marboen
20161230aw-10.jpg

Satu unit helikopter AgustaWestland AW-101 pesanan TNI AU diketahui tengah menjalani penerbangan uji di Yeofil, Inggris, beberapa waktu lalu. Pada Desember 2015, AW-101 digadang-gadang akan menjadi helikopter kepresidenan yang lalu dinyatakan TNI AU bahwa secara paralel akan dijadikan helikopter SAR dan angkut personel. Perhatikan lambang TNI AU telah terpasang pada bagian ekor AW-101 itu. (www.rotorblur.co.uk/Rich Pittman)

Jakarta (ANTARA News) - Hari ini pemeriksaan fisik atas helikopter angkut sedang AW-101 Merlin digelar oleh KPK dan Polisi Militer TNI, di hanggar Skuadron Teknik 021 Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.


Yang ingin disasar dari pemeriksaan fisik itu ada beberapa, namun yang paling pokok adalah spesifikasi teknis. Pasalnya, helikopter yang dibangun dari hanggar produksinya di Yeofil, Inggris, itu semula digadang-gadang untuk keperluan angkut VIP dan VVIP kepresidenan.


Belakangan hal ini dibantah, dan diubah menjadi angkut personel dan SAR tempur TNI AU dan secara diam-diam, sosoknya hadir di Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, hingga akhirnya menimbulkan permasalahan hukum.


Artikel ini tidak menyoal hal-hal terkait hukum dan dugaan-dugaan non teknis atas AW-101 Merlin, yang pabrikannya ada di bawah Leonardo. Artikel ini ingin mengupas secara umum hal-hal tentang AW-101 di luar aspek yang sedang dibicarakan penegak hukum itu.


Menurut kelasnya, AW-101 merupakan helikopter angkut sedang multi peran yang bisa dipergunakan kalangan sipil dan militer. Jika untuk keperluan militer, maka spesifikasinya sedikit berbeda; mulai dari material hingga avionika dan instrumen-instrumen pokok serta pendukung, dan berbagai hal lain.


Karena “pabrikan asal”-nya sudah merger pada 2000, yaitu Agusta (Italia) dan Westland Helicopter (Inggris), maka dia dibuat di Yeofil (Inggris) dan Vergiate (Italia). Semula helikopter yang terbang perdana pada 1987 ini diberi designasi AW-101 Merlin(terkhusus bagi operator Norwegia, Denmark, Portugal, dan Inggris), lalu diubah menjadi EH-101.


Secara teknis umum, AW-101 (EH-101) memiliki spesifikasi panjang fuselage total 19,53 meter, tinggi 6,62 meter, radius baling-baling utama 18,59 meter, bobot kosong 10.500 kg dan bobot maksimum 15.600 kg.


Bagi pilot, kemudahan navigasi dan operasionalisasi ditawarkan, bahwa mereka bisa memakai piranti night vision google yang kompatibel dengan kokpit digital dan sistem manajemen penerbangan.


Dia diterbangkan dengan maksimal empat personel pengawak (dua pilot dan dua spesialis misi/muatan), mampu menerbangkan 26 personel dengan persenjataan lengkap atau lima ton kargo, atau 16 tandu disusun bertingkat.


Pada varian SAR tempur, AW-101 dilengkapi perlengkapan Electro Optic/Infra Red, katrol tunggal atau ganda, area khusus perawatan pasien/korban pertempuran, sistem tali cepat.


Untuk daya angkut personel ini, bisa dibedakan lagi menjadi 45 personel bersenjata lengkap dalam konfigurasi berdiri atau 30 personel yang duduk di kursi dengan persenjataan lengkap. Jika ini yang dipilih maka perlengkapan sonar bisa dipasang karena dia juga memiliki fungsi azazi helikopter anti kapal selam.


Helikopter AW-101 ini dikenal bertenaga, pasalnya dia ditenagai tiga mesin Rolls-Royce Turbomecca RTM322-01 Turboshaft yang masing-masing mampu menyemburkan daya hingga 1.566 kiloWatt (2.100 shp).


Leonardo (sebagai pabrikan AW101 ini) memberi data juga bahwa alternatif mesin adalah tiga mesin General Electric CT7-8E dengan sistem FADEC yang mampu menyemburkan daya maksimal 2.527 shp. Dari sisi ketersediaan sumber tenaga ini, bisa dibilang dia sangat aman untuk diterbangkan karena tiga mesin ini bisa saling mendukung jika salah satunya bermasalah.


AW-101 terbang dengan kecepatan lumayan laju, yaitu 277 kilometer per jam. Ilustrasinya, jarak Jakarta-Cirebon bisa ditempuh dalam waktu sekitar satu jam saja. Akan tetapi, kecepatan jelajah ekonomisnya sedikit di bawah itu pada ketinggian jelajah di bawah 4.575 meter dari permukaan laut.


Adapun jarak tempuhnya dalam sekali isi tangki bahan bakar hingga penuh adalah 1.200 kilometer atau terbang dalam durasi 6,5 jam terbang. Untuk ukuran helikopter, terbang hingga durasi 6,5 jam tanpa henti ini cukup lama, mengingat pada faktanya penerbangan alias misi helikopter jarang yang berlangsung hingga selama itu.


Sejatinya AW-101 untuk memenuhi keperluan militer. Tidak heran jika dia sejak dari hanggar produksinya sudah memiliki berbagai instrumen untuk keperluan militer ini, di antaranya adalah instrumen avionika standar, yaitu sistem kendali penerbangan digital otomatis dual-dedundant Smiths Industries OMI 20 SEP.


Karena dia asalnya buatan pabrikan Inggris dan Italia dalam perusahaan yang sudah merger, maka tidak mengherankan jika instrumen-instrumen utama lain juga disumbang dari mereka. Sistem navigasinya LINS 300 ring laser gyro dari BAE dan LISA-4000 AHRS dari Litton, Italia.


Tidak cukup banyak helikopter sedang yang dilengkapi piranti anti benturan dengan darat atau obyek lain (Enhance Ground Proximity Warning System) dan sistem pencegah tabrakan udara (Traffic Coalition Avoidance System). Juga masih ada data link yang dipadukan dengan komputer pengendali misi.


Untuk meninggikan kewaspadaan situasional maritim (bisa juga dipakai di lingkungan terestrial), AW-101 dalam konfigurasi standar militernya Blue Kestrel 5000 dari Selex Galileo, yang memang spesialis di bidang ini. Sedangkan untuk menangkal serangan perang elektronika, dia dilengkapi piranti Racal Orange Reaper ESM.


Masih untuk keperluan kewaspadaan situasional maritimnya, dia dilengkapi lagi dengan sonar dari Thomson Marconi (AQS-903 prosesor akustik), ambangan suara (sonobuouy) aktif atau pasif, atau Sintra FLASH dipping sonar array dari Thomson.


Piranti pertahanan aktif dan pasifnya, secara umum dibagi menjadi beberapa sistem, yaitu Radar Warning Receiver, Laser Warning System, Missile Approach Warning System, Countermeasures Dispending System, dan Directed Infra-Red Countermeasures.


Dikarenakan negara-negara pengguna memerlukan spefisikasi khusus, maka AW-101 juga dibuat dalam beberapa versi, di antaranya AgustaWestland CH-149 Cormorant oleh Angkatan Bersenjata Kanada untuk keperluan SAR tempur di udara, darat, dan laut.


Juga untuk keperluan penerbangan kepresidenan Amerika Serikat oleh Korps Marinir Amerika Serikat, yang kemudian diberi designasi Lockheed Martin VH-71 Kestrel. Sempat dibuat sembilan unit, namun akhirnya dibatalkan walau dibanderol 400 juta dolar Amerika Serikat per unit.


Pilihan kepada AW-101 untuk menjadi Marine One (helikopter kepresidenan Amerika Serikat) saat itu cukup beralasan, karena plafon kabinnya tinggi, yaitu 183 sentimeter dan lebar kabin dalam 249 sentimeter.


Leonardo menyatakan, ukuran ini mampu menjawab keperluan ruang para VIP. Bahkan jika dilengkapi sarana hiburan di dalam kabin, ruang basuh (shower kalau perlu), perlengkapan medis, hingga proteksi balistik.


Memang, dibandingkan AS330 Puma atau AS332 Super Puma buatan Aerospatiale, (yang juga lisensinya dimiliki PT Dirgantara Indonesia), maka ukuran fisik dan kelas AW-101 ini berbeda. Belakangan, Aerospatiale diakuisisi Airbus Helicopter menjadi Eurocopter dan produksi AS330 Puma atau AS332 Super Puma dihentikan.


Kedua produk helikopter yang cukup handal ini dikembangkan, menjadi AS532 Cougar/H215 Super Puma dan EC725/H225 Caracal, yang juga sering dinamakan Airbus Helicopter H225M.


Maka itu lazim jika dia sejak dari hanggar produksinya sudah memiliki berbagai instrumen untuk keperluan militer ini, di antaranya adalah instrumen avionika standar, yaitu sistem kendali penerbangan digital otomatis dual-dedundant Smiths Industries OMI 20 SEP. Inilah induk sistem kendali penerbangan yang dibuat tahan pada segala keperluan misi.


Untuk meninggikan kewaspadaan situasional maritim (bisa juga dipakai di lingkungan terestrial), AW-101 dalam konfigurasi standar militernya Blue Kestrel 5000 dari Selex Galileo, yang memang spesialis di bidang ini. Sedangkan untuk menangkal serangan perang elektronika, dia dilengkapi piranti Racal Orange Reaper ESM.


Masih untuk keperluan kewaspadaan situasional maritimnya, dia dilengkapi lagi dengan sonar dari Thomson Marconi (AQS-903 prosesor akustik), ambangan suara (sonobuouy) aktif atau pasif, atau Sintra FLASH dipping sonar array dari Thomson.


Piranti pertahanan aktif dan pasifnya, secara umum dibagi menjadi beberapa sistem, yaitu Radar Warning Receiver, Laser Warning System, Missile Approach Warning System, Countermeasures Dispending System, dan Directed Infra-Red Countermeasures.


Dikarenakan negara-negara pengguna memerlukan spefisikasi khusus, maka AW-101 juga dibuat dalam beberapa versi, di antaranya AgustaWestland CH-149 Cormorant oleh Angkatan Bersenjata Kanada untuk keperluan SAR tempur di udara, darat, dan laut.


Juga untuk keperluan penerbangan kepresidenan Amerika Serikat oleh Korps Marinir Amerika Serikat, yang kemudian diberi designasi Lockheed Martin VH-71 Kestrel. Sempat dibuat sembilan unit, namun akhisnya dibatalkan walau dibanderol 400 juta dolar Amerika Serikat per unit.


Kembali kepada AW-101 Merlin, yang pada fase-fase awal dikembangkan menjadi model 1xx serie hingga model 6xx serie. Tidak kurang juga dibuat varian khusus lain, yaitu SH-101A, EH-101A, UH-101A, dan HH-101A untuk militer Italia.


Di luar Italia dan Inggris, Jepang mendapat lisensi pembuatan AW-101 ini, melalui Kawasaki Heavy Industries dan diberi designasi MCH-101 dengan mengambil basis model 518.




Secara global, AW-101 dioperasikan 13 negara, termasuk yang Indonesia, ditandai dengan kehadiran AW-101 Merlin dengan kelir loreng yang sudah hadir di hanggar Skuadron Teknik 021 TNI AU itu.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2017
 
Jadi kangen bapak Moeldoko, walau eksentrik sbg kamen rider tapi dia banyak ngasih sumbangan penting dan kesejahteraan prajurit juga disiplin gak main politik. Padahal di masanya dia ada Pilpres 2014....
Di dalam tubuh militer indonesia sendiri kalau mau jujur sebenarnya demokrasi belum bisa mengalahkan hirarki.
Ada saja individu yang beranggapan bahwa negara dan militer itu sejajar. Itu sebenarnya yang harus di perbaiki dan tugas dari Universitas pertahan. Sekarang pertanyaannya seberapa banyakkah yang mereka pelajari tentang fungsi TNI sebagai alat negara di sana. Kalau ada sedikit kurang menyenangkan janganlah di ambil serius. :-)Namanya juga hak mengutarakan pendapat.
Mobil Doucab Rider ala Zombie Apocalypsenya jg dipake dimana2, plus jasa wranglernya
 
Will Laos Buy New Weapons from Indonesia?
Jakarta continues to look for regional opportunities for its state-owned defense companies.


By Prashanth Parameswaran
September 26, 2017


On September 24, reports surfaced that one of Indonesia’s state-owned defense companies had received interest from Laos for some new arms sales. The reports are part of a broader development where Jakarta is seeking to strengthen its defense industry, including through selling more products to regional countries like Laos with which it is commemorating 60 years of relations this year.

As I have noted before, Indonesia, not unlike some other major Asian states, has been trying to get its state-owned defense firms, including shipbuilder PT PAL, weapons and land systems maker PT PINDAD, and aircraft maker PT DI, to sell more products abroad and to boost their level of expertise. Though some advances have been made, familiar challenges remain (See: “An Indonesian Defense Revolution Under Jokowi?”).

A case in point is PT PAL. Though it has seen some advances – from a contract to deliver Strategic Sealift Vessels (SSVs) to the Philippines to other reported orders from other ASEAN and African nations – the picture is not quite as sunny as Indonesian officials portray it to be (See: “Indonesia: A New Shipbuilding Magnet from ASEAN to Africa?”).

Enjoying this article? Click here to subscribe for full access. Just $5 a month.
Indonesia continues to market the products of its state-owned defense firms, and the recent Laos story that made the headlines is a case in point. As state-owned media outlet ANTARA News reported, the interest from Laos came after PT PINDAD had promoted its products to the Laos defense ministry as one of the companies participating in the Trade and Tourism Fair 2017 held by the Indonesian Embassy in Vientiane to mark the 60th anniversary of Indonesia-Laos relations. PT PINDAD’s vice president for export Ridi Djajakusuma was quoted as saying that the ministry had expressed “keen interest” in buying weapons such as short rifles and ammunition.

Laos is no stranger to Indonesian weapons, having previously purchased weapons such as pistols, rifles, and ammunition. Djajakusuma said the interest expressed this time by the ministry during their meeting on September 21 was roughly along the same lines product-wise, specifically in buying G2 elite pistols, SPR sniper rifles, and ammunition.

It will be interesting to see how this progresses as the two countries continue commemorating their 60th anniversary this year, which has already seen a flurry of activity. Security cooperation has factored into broader bilateral discussions, including at the fifth iteration of the Indonesia-Laos Joint Commission on Bilateral Cooperation held in Jakarta in July led by their two foreign ministers Retno Marsudi and Saleumzay Kommasith. Laos Prime Minister Thongloun Sisoulith is due to visit Indonesia later this year.

http://thediplomat.com/2017/09/will-laos-buy-new-weapons-from-indonesia/
 
Let's grab some!!! :taz:

Barmy Army fire sale: Anger as military hardware including ships, helicopters and aircraft carriers is dumped at knockdown prices

British Forces’ ships, planes and vehicles are going at bargain prices in the country’s biggest-ever sell-off of military equipment.

Experts fear the sale agreed by top brass will reduce Britain’s ability to conduct military operations, but the money is desperately needed to plug an estimated £20 billion black hole in defence finances.

The fire sale includes a £175 million fleet of armoured troop carriers, the Royal Navy flagship – which is currently leading UK hurricane relief operations – and a fleet of Special Forces helicopters.

readmore: http://www.dailymail.co.uk/news/art...-including-ships-dumped-knockdown-prices.html
 
Let's grab some!!! :taz:

Barmy Army fire sale: Anger as military hardware including ships, helicopters and aircraft carriers is dumped at knockdown prices

British Forces’ ships, planes and vehicles are going at bargain prices in the country’s biggest-ever sell-off of military equipment.

Experts fear the sale agreed by top brass will reduce Britain’s ability to conduct military operations, but the money is desperately needed to plug an estimated £20 billion black hole in defence finances.

The fire sale includes a £175 million fleet of armoured troop carriers, the Royal Navy flagship – which is currently leading UK hurricane relief operations – and a fleet of Special Forces helicopters.

readmore: http://www.dailymail.co.uk/news/art...-including-ships-dumped-knockdown-prices.html

if its up to me
Alvis stormer, Warthog articulated armored vehicle, HMS Ocean, C130J, Land Rover Defender light vehicles,Samaritan ambulance.....
 
Back
Top Bottom