What's new

Indonesia Defence Forum

Indonesia's White Paper calls for an 'independent defence industry'
Indonesia's new defence White Paper has outlined a requirement for a "strong and independent defence industry" to support the country's efforts to protect its sovereignty in light of growing regional tension.

The White Paper - launched on 31 May - makes clear that Indonesia's primary strategic concern is "unresolved border issues". "Chinese economic growth [has] enabled [it] to modernise its military," says the document. "This condition… creates worry about the military balance, thus, it can be a security dilemma for countries in the region."

Other strategic concerns cited by the White Paper include separatism, piracy, disaster relief, and securing sea lines of communication.

http://www.janes.com/article/60903/indonesia-s-white-paper-calls-for-an-independent-defence-industry
 
.
Western fleet ship arrests Vietnamese fishing boats in Natuna
Jumat, 3 Juni 2016 22:08 WIB | 1.002 Views

Jakarta (ANTARA News) - The Indonesian western fleet command has arrested three Vietnamese-flagged fishing boats caught poaching fish in the Natuna waters, Riau Islands province, on June 2, its spokesman Major Budi Amin said here on Friday.

The Vietnamese-flagged vessels - BV5339 TS, KM Zhuong Minh Soi and BV 90360 TS were caught by the commands warship KRI Oswald Siahaan-354 while operating in the Indonesian Exclusive Economic Zone.

The Vietnamese flagged fishing boats were believed to have conducted illegal fishing in the waters under the Indonesian jurisdiction and carried no legitimate documents.

BV 5339 TS weighing 120 GT carried 28 crew members while KM Zhuong Minh Soi weighing 30 GT carried three crew and more than one ton of squid and BV 90360 TS weighing 60 GT carried four crew and mixed species of fish weighing around 60 tons.

The boats crew and cargo have been taken to the Ranai naval base for a legal process.(*)

http://www.antaranews.com/en/news/1...ip-arrests-vietnamese-fishing-boats-in-natuna

BCN diarahkan jadi koordinator keamanan siber Indonesia
Sabtu, 4 Juni 2016 11:12 WIB | 3.659 Views
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi

Nantinya salah satu tugas BCN adalah menyiapkan rencana undang-undang cyber

Jakarta (ANTARA News) - Badan Cyber Nasional (BCN) yang segera dibentuk berdasarkan keputusan presiden akan diarahkan untuk menjadi koordinator bagi upaya perlindungan keamanan siber di Indonesia.

"Badan Cyber Nasional akan dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Nantinya salah satu tugas BCN adalah menyiapkan rencana undang-undang cyber," kata Ketua Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Marsekal Muda TNI Agus Ruchyan Barnas di Jakarta, Sabtu

Agus menambahkan, badan ini akan diarahkan sebagai koordinator untuk sinergi dari sisi koordinasi, sinkronisasi, dan eksekusi segala macam permasalahan di ruang dunia maya, tanpa mengambil atau melangkahi kewenangan institusi yang lain.

Ia menambahkan, pembahasan lanjutan terkait BCN telah dilakukan pada 6 Januari 2015 di Istana Kepresidenan antara Presiden Joko Widodo dan Sekretaris Kabinet, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (ketika itu masih menjabat), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Namun karena kendala teknis sejumlah hal maka hingga kini BCN belum juga terbentuk.

"Cyber adalah ruang wilayah yang baru sehingga wajar jika banyak institusi merasa memiliki kewenangan terhadap wilayah tersebut dan ingin berperan sebagai leading sector," ujarnya.

Pihaknya telah memetakan berdasarkan nomenklatur kewenangan masing-masing institusi yang berperan di wilayah siber ke dalam enam wilayah keamanan siber.

Pertama, Cyber Defence yang merupakan wilayah kewenangan dari Kementerian Pertahanan dan TNI berdasarkan UU Pertahanan hingga PP Penataan Wilayah Negara dalam perannya sebagai pertahanan negara.

Kedua, Cyber Crime yang merupakan wilayah kewenangan Polri dan Kejaksaan dalam perannya menjaga ketertiban masyarakat dan ketertiban umum.

Ketiga, Cyber Inteligence yang merupakan wilayah kewenangan BIN dan Lembaga Sandi Negara dalam perannya untuk deteksi dini, peringatan dini, dan pengamanan informasi.

Keempat, Cyber Security yang merupakan kewenangan Kemkominfo dan Kemdagri dalam perannya sebagai pelayanan publik dan administrasi penduduk.

Kelima, Cyber Resilience yang merupakan kewenangan Kemenko Polhukam dan Dewan Ketahanan Nasional dalam perannya untuk koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan ketahanan nasional.

Keenam, Cyber Diplomacy yang merupakan kewenangan Kemenlu dalam perannya dalam fungsi diplomasi.

"BCN akan bertindak sebagai wadah multi stakeholder yang memiliki peran penting dalam ruang cyber nasional baik dari unsur kementerian, lembaga, profesional, akademisi, komunitas, pakar, dan ahli," katanya.

Editor: Heppy Ratna

COPYRIGHT © ANTARA 2016

http://www.antaranews.com/berita/565176/bcn-diarahkan-jadi-koordinator-keamanan-siber-indonesia
 
.
RI – Belarusia Tingkatkan Kerjasama di Bidang Industri Pertahanan
Berita Terkini | 2016-05-31 16:37:12 | 43 Kali Dibaca

39759Deputy-PM-Belarusia.jpg
Jakarta, DMC Menhan Ryamizard Ryacudu dengan didampingi Irjen Kemhan Marsdya TNI Ismono Wijayanto menerima kunjungan kehormatan Deputy Perdana Menteri Republik Belarusia Mr. Semashko Vladimir, Selasa (31/5), di kantor Kemhan Jakarta. Pertemuan ini menindaklanjuti hasil pertemuan kedua Menteri Pertahanan saat Menhan RI berkunjung ke Belarusia beberapa waktu lalu. Menhan berharap melalui kunjungan ini akan semakin meningkatkan persahabatan dan kerjasama kedua negara khususnya di bidang industri pertahanan.

Dalam pertemuan tersebut Menhan RI mengatakan hingga saat ini MoU tentang kerjasama kedua negara sedang dalam proses ratifikasi di DPR sehingga nantinya diharapkan ada payung hukum bagi kedua Negara untuk melaksanakan kerjasama selanjutnya.

Sementara itu Deputy PM Belarusia mengungkapkan bahwa kerjasama yang terjalin diantara kedua negara telah berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat. Kerjasama kedua negara dimulai sejak kunjungan Presiden Belarusia ke Indonesia pada tanggal 19 Maret 2013. Setelah kunjungan tersebut, hubungan perdagangan kedua negara meningkat dengan pesat. Nilai perdagangan kedua negara saat ini telah mencapai US $ 235 juta namun diharapkan pada pertemuan kali ini nilai perdagangan kedua negara akan semakin meningkat hingga mencapai angka US $ 1 Milyar seperti yang menjadi harapan kedua negara.

Terkait kerjasama pertahanan yang telah ditandatangani kedua negara, pemerintah Belarusia telah menyelesaikan semua prosedur yang akan digunakan dalam kerjasama tersebut sehingga diharapkan kedepannya kedua negara dapat menindaklanjuti kerjasama yang telah ditandatangani bersama. (ERA/ACP)

http://dmc.kemhan.go.id/post-ri-–-belarusia-tingkatkan-kerjasama-di-bidang-industri-pertahanan.html

Indonesian Marines BTR-4 Marine version

IMG-20160602-WA0002-696x448.jpg


credit to Angkasa magazine. This vehicles is equipped with modern 4 ATGM, 30 mm automatic cannon and modern fighting system attached on it
 
. . .
Strange, this article doesnt say anything about this test was conducted for any country its stated only to test the new power system.

first artikel from defense studies, which is mentioned for any country
 
.
KRI Bung Tomo Pimpin Latgab Maritim UNIFIL
Sejak dini hari sejumlah kapal dan helikopter perang militer Bangladesh, Brazil serta Jerman anggota pasukan perdamaian PBB bermanuver di laut Mediterania, Lebanon (31/5/2016). Mereka melakukan latihan bersama yang dipimpin Satgas MTF XXVIII-H/UNIFIL KRI Bung Tomo-357. (Istimewa/Dansatgas Maritim TNI Konga XXVIII)

DSC_0951_ok.JPG

Latihan bersama melibatkan lima kapal perang dari Indonesia, Bangladesh, Brazil dan Jerman.

DSC_0864_ok.JPG

KRI Bung Tomo mendapat kepercayaan untuk memimpin latihan gugus tugas maritim United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL/ pasukan perdamaian PBB untuk Lebanon).

DSC_1117_ok.JPG

Kapal perang peserta latihan adalah KRI Bung Tomo 357, BRS Independencia (Brazil), FGS Braunschweig (Jerman) serta BNS Ali Haider dan BNS Nirmul (Bangladesh).

DSC_09250.jpg

"Kita bersyukur ditunjuk memimpin latihan, suatu kepercayaan yang besar terhadap profesionalitas kita. Ini salah satu keberhasilan dan kepercayaan diri sejajar dengan Angkatan Laut modern lainnya," kata Komandan KRI Bung Tomo-357 Kolonel Laut (P) Yayan Sofiyan, S.T

DSC_1130_ok.JPG

Dentuman meriam 12,7 mm hingga terbesar menghentak dari masing-masing kapal. Deru suara Garuda Helly NV-414 berseliweran diangkasa Area of Maritime Operation (AMO).
 
Last edited:
. . .
first artikel from defense studies, which is mentioned for any country
"Apparently, this country is Indonesia. Recall that in February 2014 in Jakarta was initialed draft contract for the acquisition of five BTR-4 as trial batch for Indonesian Marines, and discussed the possibility of subsequent purchases of 50 BTR-4 for the Indonesian Marine Corps." <-- this is pure "Cocok-cocokan" penulis menyimpulkan sendiri tanpa menyebut narasumber / kutipan dari siapa / link.
Logika yang dipake cuma karena 2014 Indonesia pernah tertarik beli pasti skrg ini uji coba untuk Indonesia.
Padahal yang di situs Ukraina cuma disebutkan pengujian mesin / power yang baru bahkan tidak disebutkan diuji coba untuk satu negara. (dengan atau tidak menyebutkan negaranya)
 
. .
"Apparently, this country is Indonesia. Recall that in February 2014 in Jakarta was initialed draft contract for the acquisition of five BTR-4 as trial batch for Indonesian Marines, and discussed the possibility of subsequent purchases of 50 BTR-4 for the Indonesian Marine Corps." <-- this is pure "Cocok-cocokan" penulis menyimpulkan sendiri tanpa menyebut narasumber / kutipan dari siapa / link.
Logika yang dipake cuma karena 2014 Indonesia pernah tertarik beli pasti skrg ini uji coba untuk Indonesia.
Padahal yang di situs Ukraina cuma disebutkan pengujian mesin / power yang baru bahkan tidak disebutkan diuji coba untuk satu negara. (dengan atau tidak menyebutkan negaranya)

punya Indo bener kok
 
.
Turkey on the other hand is constructing submarine (higher class than Changbogo) from zero now, due to German technology. After Changbogo program we should seek German submarine and construct it in PT PAL. Forget Russia sub if they dont give similar TOT just like South Korea did. Once again it is because we are not in a rush.
We are currently building our first U-214TN, a total of 6 will be built. Officials says after finishing U-214TNs, we will kick start our indigenous submarine program dubbed MILDEN. Maybe you can join in this future project ?
 
. .
We are currently building our first U-214TN, a total of 6 will be built. Officials says after finishing U-214TNs, we will kick start our indigenous submarine program dubbed MILDEN. Maybe you can join in this future project ?

Man, a good idea. You need to forward the idea to your government so it can be in G to G basis, just like our medium tank and ASELSAN-PT LEN cooperation.

We will have submarine production facility that can produce 2 submarine in one time by the end of this year (as planned). And with current tension on SCS we indeed need many submarines.. Our minimum requirement is 12 new submarines until 2024.

Next Submarine project is still likely with South Korea, whether continuing Chang Bo Go (U 209) program or using U 214 design with South Korea, as our latest Defense White Paper reveals that we will favor local industry than importing from out side.

There is talks about Kilo Subs as well with Russia. We really have to acquire the most quite submarine ever while in the same time keep producing smaller subs for building our submarine production capability step by step.Two things that I think should be done together. I hope we can start producing Kilo subs some day.

Talking about Turkish project, actually not only with PT PAL I believe, another potential cooperation is with PT LEN Industry (electronics) for the MILDEN project.
 
Last edited:
.
Back
Top Bottom