Western fleet ship arrests Vietnamese fishing boats in Natuna
Jumat, 3 Juni 2016 22:08 WIB | 1.002 Views
Jakarta (ANTARA News) - The Indonesian western fleet command has arrested three Vietnamese-flagged fishing boats caught poaching fish in the Natuna waters, Riau Islands province, on June 2, its spokesman Major Budi Amin said here on Friday.
The Vietnamese-flagged vessels - BV5339 TS, KM Zhuong Minh Soi and BV 90360 TS were caught by the commands warship KRI Oswald Siahaan-354 while operating in the Indonesian Exclusive Economic Zone.
The Vietnamese flagged fishing boats were believed to have conducted illegal fishing in the waters under the Indonesian jurisdiction and carried no legitimate documents.
BV 5339 TS weighing 120 GT carried 28 crew members while KM Zhuong Minh Soi weighing 30 GT carried three crew and more than one ton of squid and BV 90360 TS weighing 60 GT carried four crew and mixed species of fish weighing around 60 tons.
The boats crew and cargo have been taken to the Ranai naval base for a legal process.(*)
http://www.antaranews.com/en/news/1...ip-arrests-vietnamese-fishing-boats-in-natuna
BCN diarahkan jadi koordinator keamanan siber Indonesia
Sabtu, 4 Juni 2016 11:12 WIB | 3.659 Views
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Nantinya salah satu tugas BCN adalah menyiapkan rencana undang-undang cyber
Jakarta (ANTARA News) - Badan Cyber Nasional (BCN) yang segera dibentuk berdasarkan keputusan presiden akan diarahkan untuk menjadi koordinator bagi upaya perlindungan keamanan siber di Indonesia.
"Badan Cyber Nasional akan dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Nantinya salah satu tugas BCN adalah menyiapkan rencana undang-undang cyber," kata Ketua Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Marsekal Muda TNI Agus Ruchyan Barnas di Jakarta, Sabtu
Agus menambahkan, badan ini akan diarahkan sebagai koordinator untuk sinergi dari sisi koordinasi, sinkronisasi, dan eksekusi segala macam permasalahan di ruang dunia maya, tanpa mengambil atau melangkahi kewenangan institusi yang lain.
Ia menambahkan, pembahasan lanjutan terkait BCN telah dilakukan pada 6 Januari 2015 di Istana Kepresidenan antara Presiden Joko Widodo dan Sekretaris Kabinet, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (ketika itu masih menjabat), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Namun karena kendala teknis sejumlah hal maka hingga kini BCN belum juga terbentuk.
"Cyber adalah ruang wilayah yang baru sehingga wajar jika banyak institusi merasa memiliki kewenangan terhadap wilayah tersebut dan ingin berperan sebagai
leading sector," ujarnya.
Pihaknya telah memetakan berdasarkan nomenklatur kewenangan masing-masing institusi yang berperan di wilayah siber ke dalam enam wilayah keamanan siber.
Pertama, Cyber Defence yang merupakan wilayah kewenangan dari Kementerian Pertahanan dan TNI berdasarkan UU Pertahanan hingga PP Penataan Wilayah Negara dalam perannya sebagai pertahanan negara.
Kedua, Cyber Crime yang merupakan wilayah kewenangan Polri dan Kejaksaan dalam perannya menjaga ketertiban masyarakat dan ketertiban umum.
Ketiga, Cyber Inteligence yang merupakan wilayah kewenangan BIN dan Lembaga Sandi Negara dalam perannya untuk deteksi dini, peringatan dini, dan pengamanan informasi.
Keempat, Cyber Security yang merupakan kewenangan Kemkominfo dan Kemdagri dalam perannya sebagai pelayanan publik dan administrasi penduduk.
Kelima, Cyber Resilience yang merupakan kewenangan Kemenko Polhukam dan Dewan Ketahanan Nasional dalam perannya untuk koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan ketahanan nasional.
Keenam, Cyber Diplomacy yang merupakan kewenangan Kemenlu dalam perannya dalam fungsi diplomasi.
"BCN akan bertindak sebagai wadah multi stakeholder yang memiliki peran penting dalam ruang cyber nasional baik dari unsur kementerian, lembaga, profesional, akademisi, komunitas, pakar, dan ahli," katanya.
Editor: Heppy Ratna
COPYRIGHT © ANTARA 2016
http://www.antaranews.com/berita/565176/bcn-diarahkan-jadi-koordinator-keamanan-siber-indonesia