Indonesia Aerospace Forum

[pr1v4t33r]

Indonesian-Made Aircraft N219 to Have Maiden Flight in April or May

Indonesian-made small propeller plane N219 will have its maiden flight at the end of April or the beginning of May, the Minister of Research, Technology and High Education Mohamad Natsir said on Thursday (09/03).

The plane has been delayed for a year since its developers National Space and Aviation Agency, or Lapan, and Dirgantara Indonesia, or DI, the country's aircraft manufacturer, have been struggling to pass the certification process at the Ministry of Transport.

Local media reported it was N219's unsatisfactory wiring and landing gear design that caused delay in the past twelve months.

Minister Natsir said the new plane is almost ready to face several more tests including electrical grounding bonding test, leak test, fuel tank cleaning test, landing gear drop test and electrical power test, before being cleared to fly for the first time.

"We hope for a maiden flight at the end of April or the beginning of May," Natsir said.

Lapan and DI envisioned N219 as a an all-rounder plane capable of transporting people or cargo to remote regions in Indonesia.

The aircraft uses a 19-seat flexible door system, and can take off and land on short and rough airstrips.

Local airliners like Lion Air — Indonesia's largest budget airline, Nusantara Buana Air, Aviastar Mandiri and Trigana Air Service have already ordered 150 N219s from DI.

http://jakartaglobe.id/business/indonesian-made-aircraft-n219-maiden-flight-april-may/

 

[UMNOPutra]

The main problem of PTDI is their "poor" current financial performance which is technically 'bankrupt" ... this status is a major "obstacle" for banks (especially MNC banks) to give their financial facility (working capital and trade finance) to PTDI...

It would be better if the Gov't of Indonesia can urgently inject its "huge' funds or capital to PTDI as you did to many banks in 1998 (huge bailout .. called BLBI) ... so, PTDI can run its business smoothly .....So .. PTDI can issue "bonds or PN" as another option to support its operation or PTDI can easily open Import L/C (without cash deposits as it did) to support its operation to complete its "oder" because almost 70% of its parts are still imported ...Another benefit ... PTDI can bid a tender outside Indonesia with "term and definition" meet with "international standard" ..

 

[Svantana]

The main problem of PTDI is their "poor" current financial performance which is technically 'bankrupt" ... this status is a major "obstacle" for banks (especially MNC banks) to give their financial facility (working capital and trade finance) to PTDI...

It would be better if the Gov't of Indonesia can urgently inject its "huge' funds or capital to PTDI as you did to many banks in 1998 (huge bailout .. called BLBI) ... so, PTDI can run its business smoothly .....So .. PTDI can issue "bonds or PN" as another option to support its operation or PTDI can easily open Import L/C (without cash deposits as it did) to support its operation to complete its "oder" because almost 70% of its parts are still imported ...Another benefit ... PTDI can bid a tender outside Indonesia with "term and definition" meet with "international standard" ..

Bla... bla... bla...

ready to fly

angkasa

 

[UMNOPutra]

Bla... bla... bla...
View attachment 383059
ready to fly
angkasa

Hahahaha ... Amazing!!!!.. How can PTDI run its business like this ..

One small NC212-400 aircraft and one NAS-332.... delivery both more than 2,5 years behind schedule.....How can such a company survive?

On the other hand, PTDI can become a very popular aircraft manufacturer, because the deliveries are guaranteed always too late, their aircraft are very cheap because of the fines.

Thailand get even money for their NC212-400 order!
-----
Telat Kirim Pesanan Pesawat, PTDI Kena Denda Rp 222,56 Miliar
Kamis, 9 Maret 2017 | 13:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI belum secemerlang perusahaan pelat merah di sektor penerbangan lainnya. Hal ini mengingat PTDI tengah terlilit beban berupa denda yang harus dibayar kepada perusahaan yang memesan pesawat ke PTDI.

Denda tersebut muncul karena terjadinya keterlambatan pengiriman pesawat yang sebelumnya telah dijadwalkan dengan perusahaan pemesan pesawat dari beberapa negara. Adapun besaran denda mencapai Rp 222,56 miliar.

Salah satu contoh keterlambatan pengiriman pesawat yakni untuk pesawat C212-400 ke Thailand. Kontrak PTDI dengan Thailand untuk pesawat C212-400 dilakukan pada Agustus 2011 dengan target pengiriman 12 Oktober 2013.

Adapun nilai kontrak tersebut sebesar 8,34 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 108,4 miliar (asumsi rupiah Rp 13.000 per dollar AS), PTDI justru harus membayar denda sebanyak 13,52 juta dollar AS atau setara Rp 175,8 miliar karena baru dikirim pada 19 Januari 2016.

Selain itu, ada juga denda keterlambatan mengirim pesawat Super Puma NAS332 untuk TNI Angkatan Udara. Kontrak pada Desember 2011 dengan nilai Rp 170 miliar dan target pengiriman Januari 2014, PTDI kembali harus menanggung denda karena baru bisa mengirim pesawat pada September 2016. Alhasil, PTDI dikenakan denda Rp 8,5 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Industri Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN‎) Fajar Harry Sampurno membenarkan bahwa denda tersebut timbul akibat keterlambatan PTDI mengirim pesawat sesuai tengat waktu yang telah ditetapkan.

Menurut Harry, keterlambatan pengiriman terjadi akibat ada beberapa komponen pesawat yang harus diimpor, sehingga pengiriman pesawat tidak tepat waktu seperti yang telah ditetapkan.

"Produksi pesawat PTDI komponennya ada yang diimpor. Makanya ada yang terlambat pengirimannya," ujar Harry di Kementerian BUMN, Jumat (9/3/2017).

Denda tersebut menurut Harry bisa saja tidak terjadi, jika antara PTDI dengan pihak pemesan telah melakukan perundingan terlebih dahulu. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

"Bisa saja PTDI tidak membayar denda, denda bisa dinegosiasikan, tergantung negosiasi," pungkasnya.

http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...222.56.miliar.

 

[Nike]

Hahahaha ... Amazing!!!!.. How can PTDI run its business like this ..

One small NC212-400 aircraft and one NAS-332.... delivery both more than 2,5 years behind schedule.....How can such a company survive?

On the other hand, PTDI can become a very popular aircraft manufacturer, because the deliveries are guaranteed always too late, their aircraft are very cheap because of the fines.

Thailand get even money for their NC212-400 order!
-----
Telat Kirim Pesanan Pesawat, PTDI Kena Denda Rp 222,56 Miliar
Kamis, 9 Maret 2017 | 13:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI belum secemerlang perusahaan pelat merah di sektor penerbangan lainnya. Hal ini mengingat PTDI tengah terlilit beban berupa denda yang harus dibayar kepada perusahaan yang memesan pesawat ke PTDI.

Denda tersebut muncul karena terjadinya keterlambatan pengiriman pesawat yang sebelumnya telah dijadwalkan dengan perusahaan pemesan pesawat dari beberapa negara. Adapun besaran denda mencapai Rp 222,56 miliar.

Salah satu contoh keterlambatan pengiriman pesawat yakni untuk pesawat C212-400 ke Thailand. Kontrak PTDI dengan Thailand untuk pesawat C212-400 dilakukan pada Agustus 2011 dengan target pengiriman 12 Oktober 2013.

Adapun nilai kontrak tersebut sebesar 8,34 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 108,4 miliar (asumsi rupiah Rp 13.000 per dollar AS), PTDI justru harus membayar denda sebanyak 13,52 juta dollar AS atau setara Rp 175,8 miliar karena baru dikirim pada 19 Januari 2016.

Selain itu, ada juga denda keterlambatan mengirim pesawat Super Puma NAS332 untuk TNI Angkatan Udara. Kontrak pada Desember 2011 dengan nilai Rp 170 miliar dan target pengiriman Januari 2014, PTDI kembali harus menanggung denda karena baru bisa mengirim pesawat pada September 2016. Alhasil, PTDI dikenakan denda Rp 8,5 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Industri Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN‎) Fajar Harry Sampurno membenarkan bahwa denda tersebut timbul akibat keterlambatan PTDI mengirim pesawat sesuai tengat waktu yang telah ditetapkan.

Menurut Harry, keterlambatan pengiriman terjadi akibat ada beberapa komponen pesawat yang harus diimpor, sehingga pengiriman pesawat tidak tepat waktu seperti yang telah ditetapkan.

"Produksi pesawat PTDI komponennya ada yang diimpor. Makanya ada yang terlambat pengirimannya," ujar Harry di Kementerian BUMN, Jumat (9/3/2017).

Denda tersebut menurut Harry bisa saja tidak terjadi, jika antara PTDI dengan pihak pemesan telah melakukan perundingan terlebih dahulu. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

"Bisa saja PTDI tidak membayar denda, denda bisa dinegosiasikan, tergantung negosiasi," pungkasnya.

http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...222.56.miliar.

still can manufacturing aircraft

than

and where is Malaysian defense industries?

 

[Svantana]

Hahahaha ... Amazing!!!!.. How can PTDI run its business like this ..

One small NC212-400 aircraft and one NAS-332.... delivery both more than 2,5 years behind schedule.....How can such a company survive?

On the other hand, PTDI can become a very popular aircraft manufacturer, because the deliveries are guaranteed always too late, their aircraft are very cheap because of the fines.

Thailand get even money for their NC212-400 order!
-----
Telat Kirim Pesanan Pesawat, PTDI Kena Denda Rp 222,56 Miliar
Kamis, 9 Maret 2017 | 13:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI belum secemerlang perusahaan pelat merah di sektor penerbangan lainnya. Hal ini mengingat PTDI tengah terlilit beban berupa denda yang harus dibayar kepada perusahaan yang memesan pesawat ke PTDI.

Denda tersebut muncul karena terjadinya keterlambatan pengiriman pesawat yang sebelumnya telah dijadwalkan dengan perusahaan pemesan pesawat dari beberapa negara. Adapun besaran denda mencapai Rp 222,56 miliar.

Salah satu contoh keterlambatan pengiriman pesawat yakni untuk pesawat C212-400 ke Thailand. Kontrak PTDI dengan Thailand untuk pesawat C212-400 dilakukan pada Agustus 2011 dengan target pengiriman 12 Oktober 2013.

Adapun nilai kontrak tersebut sebesar 8,34 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 108,4 miliar (asumsi rupiah Rp 13.000 per dollar AS), PTDI justru harus membayar denda sebanyak 13,52 juta dollar AS atau setara Rp 175,8 miliar karena baru dikirim pada 19 Januari 2016.

Selain itu, ada juga denda keterlambatan mengirim pesawat Super Puma NAS332 untuk TNI Angkatan Udara. Kontrak pada Desember 2011 dengan nilai Rp 170 miliar dan target pengiriman Januari 2014, PTDI kembali harus menanggung denda karena baru bisa mengirim pesawat pada September 2016. Alhasil, PTDI dikenakan denda Rp 8,5 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Industri Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN‎) Fajar Harry Sampurno membenarkan bahwa denda tersebut timbul akibat keterlambatan PTDI mengirim pesawat sesuai tengat waktu yang telah ditetapkan.

Menurut Harry, keterlambatan pengiriman terjadi akibat ada beberapa komponen pesawat yang harus diimpor, sehingga pengiriman pesawat tidak tepat waktu seperti yang telah ditetapkan.

"Produksi pesawat PTDI komponennya ada yang diimpor. Makanya ada yang terlambat pengirimannya," ujar Harry di Kementerian BUMN, Jumat (9/3/2017).

Denda tersebut menurut Harry bisa saja tidak terjadi, jika antara PTDI dengan pihak pemesan telah melakukan perundingan terlebih dahulu. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

"Bisa saja PTDI tidak membayar denda, denda bisa dinegosiasikan, tergantung negosiasi," pungkasnya.

http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...222.56.miliar.

nah it's just a misunderstanding, you're just jealous as usual... we have reached a higher achievements step by step... suit yourself.

 

[mejikuhibiu]

have mALAYsia Produce an aircraft??????? ty

 

[katarabhumi]

He is not Malaysian, guys. Just your regular false flagger troll. We got plenty of those here on PDF.
If he really what he say he is, he would trolling the Chinese not us. UMNO is a Malay supremacist proponent who sees Chinese as threat. Them and their supporters despise Chinese more than anyone else. Yet you never see their "son" here confront the Chinese in hostile manner. Not even once. Seems fake doesn't it?

 

[UMNOPutra]

have mALAYsia Produce an aircraft??????? ty

Do you know this? Airbus prefered to invest in Malaysia .. not in Indonesia and/or establish a new J/v with PTDI ...
-------
AHM Set To Market Its New Generation Helicopters in ASEAN
Posted on March 12, 2017 by hafizuddinsulaiman
Airbus Helicopters Malaysia (AHM) is set to test out the ASEAN helicopter market with its new generation helicopters such as the H175 (previously EC175), the H160 (previously the X4) and H145 (previously the EC145/165).

ASEAN has been a huge market for the company’s legacy helicopter models including the Aerospatialle AS350/550 Squirrel/Fennec, Aerospatialle AS365N Dauphin and the hugely popular AS330/332/532 Puma/Super Puma/Cougar and EC225/725 Super Puma Mk II/Super Cougar family.

The successful AHM Simulation Center located at Sultan Abdul Aziz Shah Airport in Subang where the EC225/EC725 simulator is located still has a space or two to accommodate another type of simulator be it the H175, H160 or the H145 yet, this will be determined on whether Airbus Helicopters is able to garner great interests on either three of the helicopters in this region where international helicopter makers fought hard among each other.

In its previous guise, Eurocopter had sent its EC175 for an ASEAN Tour to gather interests among helicopter operators especially from the lucrative oil and gas segment. The H175 is in similar category with the hugely popular AgustaWestland AW139 helicopter. Malaysia alone operates more than 30 of such helicopters, a market segment which was previously dominated by the AS330/332.

The futuristic looking H160 had recently clinched a lucrative contract from the French military as part of the Hélicoptère Interarmées Léger (HIL) program. This will see Airbus Helicopters supplying up to 190 helicopters to the French Army Light Aviation Regiment (ALAT), the French Navy Aeronavale and the Armee de L’Aire (AdLA) or the French Air Force replacing the services’ Aerospatialle SA316 Allouette III, the Dauphins and the AS565 Panthers, the Pumas, the Fennecs as well as Aerospatialle SA341/342 Gazelle helicopters in various roles.

HIL program is expected to begin in 2024. Though the H160 looks promising, many of ASEAN’s legacy helicopters manufactured by the company especially the AS365/565 and EC150/H150 had just entered service since the last 8 years or so hence any procurement of this helicopter could only being considered after 2030, the soonest.

As for the H145, the flexibility and capability shown by this helicopter has actually set a new foothold in the region. The H145s have been extensively flown over Sarawak, Brunei and Sabah by various operators. Despite the fact that the Royal Malaysian Police (RMP) Air Operation Force (Pasukan Gerakan Udara – PGU) has leased two AW139 to boost its current fleet, eventually the hardworking AS350 Squirrel will have to be replaced by similar but more capable platform like the H145.

The same goes with the Royal Malaysian Navy (RMN) which operates six Eurocopter AS555SN Fennec naval helicopters. WHile there has been plan to procure Anti Submarine Warfare (ASW) helicopter which the AW159 Wildcat is at the forefront, the equally hardworking and nimble Fennec will need to be augmented by the H145 similar to those adopted by its Thai counterpart, the Royal Thai Navy (RTN) Naval Air Division.

 

[Svantana]

Do you know this? Airbus prefered to invest in Malaysia .. not in Indonesia and/or establish a new J/v with PTDI

nah it just your personal intrepetation, it is just regular investment that Airbus did to colaborate in maintenance like he did in Thailand and others. cooperation such as the above article, already far conducted by Airbus in Indonesia away many years ago.

Friday, February 5, 2016, 18:42 pm
PTDI Export Agency helicopter to Airbus France

Jakarta - PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) today re-export the fuselage (body) terasembeli fifth for the upper and lower parts of the fuselage helicopter H225 / H225M (Military) have been integrated into Airbus Helicopters, France.

Shipping weight helicopter H225 / H225M a fifth of total shipments to 125 fuselage which must be submitted by PTDI until the end of the contract in 2025.

Since the year 2008, Eurocopter currently known by Airbus Helicopters have been entrusted PTDI as a development partner for the production of the upper and lower fuselage and tailboom (tail). In accordance with the plan, PT DI will supply 125 fuselage and tailboom 125 for helicopter H225 / H225M within a period of between 10-16 years.

"Helicopters H225 / H225M formerly known as EC225 / EC725, a new generation of helicopters NAS332 Super Puma helicopters," said Program Manager MK II Airbus Helicopters, Yulianto Sukarno in a press release, Friday (02/05/2016).

Before you can submit the helicopter body H225 / H225M in terasembli, PTDI tailboom already handed over 45 units, 10 units and 4 units fuselage upper fuselage.

PT DI has been able to complete the fuselage integrated booking within 6 weeks so that within a period of 1.5 months, PT DI is capable of sending one fuselage integrated into France.

"PTDI able to not only assemble just because PTDI able to make from raw materials to finished goods," he added.

The process starts from the initial Production Area (KP) II in PTDI when the raw material is formed into a single part in Division Manufacture Part Detail Production Directorate. Still in the same region as well, made components by machining the second part. The process will be the final assembly hangar helicopter assembly H225 / H225M
Region Production (KP) IV PTDI.

"From a production facility KP II, ranging from construction, there is a component of sheet metal and no component of the machining. Both components are entered in KP IV for assembly into the fuselage and tailboom then enter the packing process" said Yulianto.

Fuselage Helicopters delivered to the Airbus factory in France through the process of shipping with delivery time for 5 weeks. The process of preparation of the delivery is done by wrapping the helicopter fuselage section using aluminum foil that has been glued together using a sealer which is then inserted into the container. This is done to prevent corrosion of seawater during the shipping process.

Meanwhile, PTDI employees who handle construction components H225 / H225M consists of 220 people with educational background S1, D3 and SMK. Of the total workers involved, as many as 80% are young workers.

Airbus Helicopters have also been put personnel in PTDI, Bandung since the expansion program was initiated. The contract value of Airbus Helicopters already held by PTDI for components H225 / H225M is US $ 45 million.

PTDI is one supplier of components H225 / H225M, as well as several companies from Spain and the Middle East. Components of PT DI is already highly anticipated by Airbus Helicopters so PTDI should be able to become a world-class component suppliers.

"PT DI is one of the leading industry giants in the world such as the commercial Airbus, Airbus Defence & Space Airbus Helicopters and planes are already flying in various countries in the world (global suppliers)," said Production Director of PT DI, Arie Wibowo.

Fuselage which will arrive in France then integrated and equipped with engines and flight systems. The plan, the helicopter will be delivered to customers in Europe.

"PTDI is committed to continuously improve product quality for the sake of customer satisfaction in the global market," he added. (Feb / feb)

Indonesian-made aircraft users

the number of aircraft that have been produced at PT DI
https://finance.detik.com/industri/3136072/ptdi-ekspor-badan-helikopter-ke-airbus-prancis

 

[mejikuhibiu]

Do you know this? Airbus prefered to invest in Malaysia .. not in Indonesia and/or establish a new J/v with PTDI ...
-------
AHM Set To Market Its New Generation Helicopters in ASEAN
Posted on March 12, 2017 by hafizuddinsulaiman
Airbus Helicopters Malaysia (AHM) is set to test out the ASEAN helicopter market with its new generation helicopters such as the H175 (previously EC175), the H160 (previously the X4) and H145 (previously the EC145/165).

ASEAN has been a huge market for the company’s legacy helicopter models including the Aerospatialle AS350/550 Squirrel/Fennec, Aerospatialle AS365N Dauphin and the hugely popular AS330/332/532 Puma/Super Puma/Cougar and EC225/725 Super Puma Mk II/Super Cougar family.

The successful AHM Simulation Center located at Sultan Abdul Aziz Shah Airport in Subang where the EC225/EC725 simulator is located still has a space or two to accommodate another type of simulator be it the H175, H160 or the H145 yet, this will be determined on whether Airbus Helicopters is able to garner great interests on either three of the helicopters in this region where international helicopter makers fought hard among each other.

In its previous guise, Eurocopter had sent its EC175 for an ASEAN Tour to gather interests among helicopter operators especially from the lucrative oil and gas segment. The H175 is in similar category with the hugely popular AgustaWestland AW139 helicopter. Malaysia alone operates more than 30 of such helicopters, a market segment which was previously dominated by the AS330/332.

The futuristic looking H160 had recently clinched a lucrative contract from the French military as part of the Hélicoptère Interarmées Léger (HIL) program. This will see Airbus Helicopters supplying up to 190 helicopters to the French Army Light Aviation Regiment (ALAT), the French Navy Aeronavale and the Armee de L’Aire (AdLA) or the French Air Force replacing the services’ Aerospatialle SA316 Allouette III, the Dauphins and the AS565 Panthers, the Pumas, the Fennecs as well as Aerospatialle SA341/342 Gazelle helicopters in various roles.

HIL program is expected to begin in 2024. Though the H160 looks promising, many of ASEAN’s legacy helicopters manufactured by the company especially the AS365/565 and EC150/H150 had just entered service since the last 8 years or so hence any procurement of this helicopter could only being considered after 2030, the soonest.

As for the H145, the flexibility and capability shown by this helicopter has actually set a new foothold in the region. The H145s have been extensively flown over Sarawak, Brunei and Sabah by various operators. Despite the fact that the Royal Malaysian Police (RMP) Air Operation Force (Pasukan Gerakan Udara – PGU) has leased two AW139 to boost its current fleet, eventually the hardworking AS350 Squirrel will have to be replaced by similar but more capable platform like the H145.

The same goes with the Royal Malaysian Navy (RMN) which operates six Eurocopter AS555SN Fennec naval helicopters. WHile there has been plan to procure Anti Submarine Warfare (ASW) helicopter which the AW159 Wildcat is at the forefront, the equally hardworking and nimble Fennec will need to be augmented by the H145 similar to those adopted by its Thai counterpart, the Royal Thai Navy (RTN) Naval Air Division.

in 2024... how about right know..? we have made aircraft since 1950s and u just a plan...

 

[pr1v4t33r]

N219, light lift aircraft
Planned to conduct its first flight on April or May, or June, or whenever its ready...

 

[Svantana]

Wednesday, March 15, 2017, 14:00 pm
H225 helicopter components Made in Bandung Sent to Airbus
Hans Henricus BS Aron - detikFinance

Jakarta - PT Dirgantara Indonesia (PT DI) to produce rear fuselage or body components in the rear of the helicopter H-225 for Airbus Helicopters. Handing rear fuselage helicopter H225 50th of PTDI took place this morning, Wednesday (03/15/2017).

Industrial cooperation between Airbus Helicopters and PTDI began more than four decades. Until now, the two companies collectively deliver nearly 200 helicopters to customers in Indonesia.

Especially for the H225 helicopter, PTDI be a key supplier for the rear fuselage and the main frame in 2008, and has been carrying out activities in full production since 2011.

This was achieved after a series of thorough process, which includes the transfer of technology, in-depth training, as well as the implementation of a quality production system. In the span of six years, PT DI has successfully produced 50 rear fuselage for the Super Puma family, in addition to the main frame 6 which has been handed over to Airbus Helicopters.

With more than 4,000 parts of the middle frame and back are manufactured and assembled in the country, the program has helped transform H225 production capabilities of industry partners in Indonesia.

"We are very pleased to be a reliable partner and one of the key suppliers for Airbus Helicopters for products fuselage. Partnership robust production has fueled the rapid development in industrialization of the production of critical components in Indonesia, in a sustainable practice," said President PTDI director, Budi Santoso, in a written statement on Wednesday (15/03/2017).

This cooperation has facilitated the transfer of technology in the field of engineering and production of helicopters, skill development, as well as continue given ongoing support of Airbus Helicopters for PTDI. At the same time, this initiative provides an opportunity for industry partners in Indonesia to produce the body of the helicopter independently.
Products from Indonesia fuselage has been successfully used on a Super Puma helicopter which currently airs in more than 15 countries.

"We have a clear mandate from the outset, namely to contribute to developing the aerospace industry Indonesia through a partnership of local industry is strong. Delivery historic today underscores the success we have achieved in Indonesia in realizing the commitment of" Made-in-Indonesia "we," said Managing Director of Airbus Helicopters Indonesia Ludovic Boistot.

"Indonesia will continue to be one of the key suppliers for our supply chain, supported by PTDI that have a commitment that is consistent with our aerospace industry to build a solid and progressive in this country," he added.

Airbus Helicopters and PTDI is currently run partnership for 11 different types of helicopters, namely H225M, H215, MBE AS565, AS365 N3 +, H135, AS550, AS555, AS350.

Also on an existing platform first as NAS330, NSP332, and MBO-105, for the Indonesian presidential fleet, the Air Force, Army, Navy, Police, Basarnas, and STPI training centers, support the implementation of an operational mission. (HNS / ang)

https://finance.detik.com/industri/...kopter-h225-made-in-bandung-dikirim-ke-airbus






Wednesday, March 15, 2017, 17:10 pm
N219 aircraft first flew in May
Ardan Adhi Chandra - detikFinance

Jakarta - PT Dirgantara Indonesia (PT DI) was preparing for the N219 aircraft first flew in May. This project is a collaboration between PT DI and the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN).

Director of Commerce and Restructuring PTDI, Budiman Saleh, best describes the N219 has undergone several tests of the Directorate of Airworthiness Ministry of Transportation.

"Component-level testing, assessment, testing several stages. The process is a lot. This May God willing, a few nights ago already do a test, a test, an awful lot," said Budiman to detikFinance in Jakarta, Wednesday (03/15/2017).

Budiman added, the testing process by the Directorate of Airworthiness Ministry of Transportation (MoT) run successfully without a hitch.

"Do jointly with the Ministry of Transport, Directorate of Airworthiness," said Budiman.

N219 air worthiness tests to be done in several stages. In fact, it is necessary to do additional testing of low international institutions in order to N219 can be marketed to many countries in the world.

"We're looking for the real certification of the airplane we can sell to the public. It should also get certifications from international certification bodies such as the FAA (Federal Aviation Administration)," said Budiman.
(HNS / HNS)

https://finance.detik.com/industri/d-3447706/pesawat-n219-terbang-perdana-mei-tahun-ini

 

[Svantana]

Fuselage and Tailboom for Airbus

http://defense-studies.blogspot.co.id/2017/03/ptdi-kirim-ekor-dan-badan-helikopter.html

 

[Svantana]

Hahahaha ... Amazing!!!!.. How can PTDI run its business like this ..

One small NC212-400 aircraft and one NAS-332.... delivery both more than 2,5 years behind schedule.....How can such a company survive?

On the other hand, PTDI can become a very popular aircraft manufacturer, because the deliveries are guaranteed always too late, their aircraft are very cheap because of the fines.

Thailand get even money for their NC212-400 order!
-----
Telat Kirim Pesanan Pesawat, PTDI Kena Denda Rp 222,56 Miliar
Kamis, 9 Maret 2017 | 13:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI belum secemerlang perusahaan pelat merah di sektor penerbangan lainnya. Hal ini mengingat PTDI tengah terlilit beban berupa denda yang harus dibayar kepada perusahaan yang memesan pesawat ke PTDI.

Denda tersebut muncul karena terjadinya keterlambatan pengiriman pesawat yang sebelumnya telah dijadwalkan dengan perusahaan pemesan pesawat dari beberapa negara. Adapun besaran denda mencapai Rp 222,56 miliar.

Salah satu contoh keterlambatan pengiriman pesawat yakni untuk pesawat C212-400 ke Thailand. Kontrak PTDI dengan Thailand untuk pesawat C212-400 dilakukan pada Agustus 2011 dengan target pengiriman 12 Oktober 2013.

Adapun nilai kontrak tersebut sebesar 8,34 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 108,4 miliar (asumsi rupiah Rp 13.000 per dollar AS), PTDI justru harus membayar denda sebanyak 13,52 juta dollar AS atau setara Rp 175,8 miliar karena baru dikirim pada 19 Januari 2016.

Selain itu, ada juga denda keterlambatan mengirim pesawat Super Puma NAS332 untuk TNI Angkatan Udara. Kontrak pada Desember 2011 dengan nilai Rp 170 miliar dan target pengiriman Januari 2014, PTDI kembali harus menanggung denda karena baru bisa mengirim pesawat pada September 2016. Alhasil, PTDI dikenakan denda Rp 8,5 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Industri Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN‎) Fajar Harry Sampurno membenarkan bahwa denda tersebut timbul akibat keterlambatan PTDI mengirim pesawat sesuai tengat waktu yang telah ditetapkan.

Menurut Harry, keterlambatan pengiriman terjadi akibat ada beberapa komponen pesawat yang harus diimpor, sehingga pengiriman pesawat tidak tepat waktu seperti yang telah ditetapkan.

"Produksi pesawat PTDI komponennya ada yang diimpor. Makanya ada yang terlambat pengirimannya," ujar Harry di Kementerian BUMN, Jumat (9/3/2017).

Denda tersebut menurut Harry bisa saja tidak terjadi, jika antara PTDI dengan pihak pemesan telah melakukan perundingan terlebih dahulu. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

"Bisa saja PTDI tidak membayar denda, denda bisa dinegosiasikan, tergantung negosiasi," pungkasnya.

http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...222.56.miliar.

a fine of 222 billion rupiah to thailand never happened.

Thailand government ordered two more cn 212

Hahahaha ... Amazing!!!!.. How can PTDI run its business like this ..

One small NC212-400 aircraft and one NAS-332.... delivery both more than 2,5 years behind schedule.....How can such a company survive?

On the other hand, PTDI can become a very popular aircraft manufacturer, because the deliveries are guaranteed always too late, their aircraft are very cheap because of the fines.

Thailand get even money for their NC212-400 order!
-----
Telat Kirim Pesanan Pesawat, PTDI Kena Denda Rp 222,56 Miliar
Kamis, 9 Maret 2017 | 13:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI belum secemerlang perusahaan pelat merah di sektor penerbangan lainnya. Hal ini mengingat PTDI tengah terlilit beban berupa denda yang harus dibayar kepada perusahaan yang memesan pesawat ke PTDI.

Denda tersebut muncul karena terjadinya keterlambatan pengiriman pesawat yang sebelumnya telah dijadwalkan dengan perusahaan pemesan pesawat dari beberapa negara. Adapun besaran denda mencapai Rp 222,56 miliar.

Salah satu contoh keterlambatan pengiriman pesawat yakni untuk pesawat C212-400 ke Thailand. Kontrak PTDI dengan Thailand untuk pesawat C212-400 dilakukan pada Agustus 2011 dengan target pengiriman 12 Oktober 2013.

Adapun nilai kontrak tersebut sebesar 8,34 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 108,4 miliar (asumsi rupiah Rp 13.000 per dollar AS), PTDI justru harus membayar denda sebanyak 13,52 juta dollar AS atau setara Rp 175,8 miliar karena baru dikirim pada 19 Januari 2016.

Selain itu, ada juga denda keterlambatan mengirim pesawat Super Puma NAS332 untuk TNI Angkatan Udara. Kontrak pada Desember 2011 dengan nilai Rp 170 miliar dan target pengiriman Januari 2014, PTDI kembali harus menanggung denda karena baru bisa mengirim pesawat pada September 2016. Alhasil, PTDI dikenakan denda Rp 8,5 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Industri Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN‎) Fajar Harry Sampurno membenarkan bahwa denda tersebut timbul akibat keterlambatan PTDI mengirim pesawat sesuai tengat waktu yang telah ditetapkan.

Menurut Harry, keterlambatan pengiriman terjadi akibat ada beberapa komponen pesawat yang harus diimpor, sehingga pengiriman pesawat tidak tepat waktu seperti yang telah ditetapkan.

"Produksi pesawat PTDI komponennya ada yang diimpor. Makanya ada yang terlambat pengirimannya," ujar Harry di Kementerian BUMN, Jumat (9/3/2017).

Denda tersebut menurut Harry bisa saja tidak terjadi, jika antara PTDI dengan pihak pemesan telah melakukan perundingan terlebih dahulu. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

"Bisa saja PTDI tidak membayar denda, denda bisa dinegosiasikan, tergantung negosiasi," pungkasnya.

http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...222.56.miliar.

a fine of 222 billion rupiah to thailand never happened.

Thailand government ordered two more cn 212